Respons Sri Mulyani soal Pernyataan Sekjen PDIP, Anggaran Kementerian Dipotong 5 Persen untuk Bansos

Anggaran yang diblokir disebut tetap berada dalam DIPA masing-masing K/L, namun tidak bisa dibelanjakan langsung di awal tahun.

"Pada dasarnya, anggaran yang terkena automatic adjustment masih tetap berada di K/L," ucapnya.

Sebagai informasi, Kemenkeu pernah mengimplementasikan automatic adjustment pada 2022, di mana pada saat itu nilai anggaran yang diblokir sementara sebsar Rp 24,5 triliun.

Kebijakan itu kembali diimplementasikan pada 2023, dengan nilai sekitar Rp 50,2 triliun.

PDIP Tuding Anggaran Kementerian Dipotong 5 Persen untuk Bansos 

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sempat menuding Jokowi memotong anggaran kementerian sebesar 5 persen untuk Bansos yang disebut untuk kepentingan politik. 

Hasto menyebutkan, anggaran kementerian pun dipaksa dipotong demi memenuhi kebutuhan anggaran penyediaan bansos.

"Sekarang ini kan ada upaya-upaya untuk gunakan bansos demi kepentingan elektoral sampai anggaran setiap kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral," kata Hasto di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Hasto mengatakan, bansos semestinya diberikan untuk menunjukkan komitmen pemerintah kepada rakyat, bukan kepentingan politik.

Namun, menurut dia, yang terjadi sekarang bansos justru menjadi alat politik karena disalurkan melalui partai-partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Ketika bansos sudah dipolitisasi untuk kepentingan paslon 02, bahkan ada bansos juga yang masuk ke kantong-kantong partai paslon 02, ini menunjukkan pelanggaran serius karena bansos anggaran rakyat dari pajak," ujar Hasto.

Baca juga: Alasan Presiden Jokowi tak Ajak Mensos saat Bagi-bagi Bansos, Sekjen PDIP Ungkap Cerita Risma

Ganjar Respons Tudingan Sekjen PDIP

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, merespons pernyataan Hasto Kristiyanto yang menyebut anggaran setiap kementerian dipotong sebesar 5 persen untuk bantuan sosial (bansos).

Ganjar mengaku tidak mengetahui detail mengenai kasus itu. Namun, menurut dia, anggaran kementerian/lembaga yang berasal dari APBN perlu dikontrol oleh parlemen.

Ia pun meminta parlemen atau DPR RI mengontrol dan melakukan pengawasan terhadap anggaran belanja tersebut.