Tidak Dapat Izin Pemerintah dan Polisi, Musda KNPI Bontang Terancam Gagal

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Musyawarah Daerah ke 10 KNPI Kota Bontang gagal dilaksanakan Kamis (8/1) kemarin lantaran tidak mendapatkan izin dari pemerintah.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Ahmad Aznem dalam rapat terbatas, di kantornya siang tadi, dengan dihadiri oleh Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KNPI Agus Haris, perwakilan tim 9 Eko Satriya, dan beberapa senior KNPI lainnya meminta Musda organisasi kepemudaan ini diundur. Sesuai kesepakatan sebelumnya.

Bahwa Musda dilakukan setelah penyelenggaraan Pemilu 14 Februari mendatang. "Kami mendukung Musda ini berjalan. Karena itu harapan kita bersama.

Baca juga: Ketua Bawaslu Bontang Aldy Altrian Meminta Peserta Pemilu Copot Sendiri Alat Peraga Kampanye

Tetapi jangan dilaksanakan sekarang. Sebelumnya sudah dibahas antara pemerintah dan tim 9. Sepakat, Musda KNPI dilakukan setelah Pemilu tetapi dibelakang ada proses lain yang berjalan," kata Aznem.

Terlebih undangan Musda sore kemarin, sambung Aznem, menggunakan tanda tangan Koordinator Tim 9 KNPI Bontang Eko Satrya yang dipalsukan. "Yang bersangkutan sudah mengklarifikasi tidak pernah mengeluarkan tanda tangan di surat undangan," ungkapnya.

Atas pertimbangan tersebut pemerintah tidak memberikan rekomendasi pelaksaan tetap dilaksanakan sore nanti. "Pemerintah tidak memberikan rekomendasi," tuturnya.

Senada dengan Aznem, Ketua MPI KNPI Bontang Agus Haris menilai tahapan musda yang akan berlangsung tidak sah. Pertama saat ini Pemprov Kaltim juga meminta agar seluruh KNPI tidak berafiliasi terhadap 3 versi kepengurusan yang saat ini.

Kedua, harusnya saat musda perlu ada rekomendasi dari Disporapar Bontang. Karena sejak awal Pemkot Bontang harus bertanggung jawab karena sudah ikut dalam proses menjelang Musda.

"Kalau berlangsung berarti tidak sah. Kita itu dukung tapi kalau terburu-buru juga kan tidak baik," ucap Agus Haris.
Jangan sampai pasca Pemilu akan ada versi lain yang akan musda. Karena dari informasi ada beberapa OKP yang justru mendukung pelaksanaan Musda pasca Pemilu 2024.

"Sah saja kalau ada yang mau Musda. Kan mengikuti arahan dari pemerintah. Karena pemerintah sudah dari awal campur tangan untuk pemuda," sambungnya.

Terpisah Kasat Intelkam Polres Bontang AKP Yurizca Musiardhillah mengaku baru menerima surat izin pelaksanaan Musda ke 10 pada malam tadi.

Namun pihaknya tidak memberikan jawaban atas tersebut. Lantaran personil Polres Bontang fokus dalam pengamanan Pemilu. Itu sudah instruksi dari pimpinan.

"Kita tidak keluarkan surat izin keramaiannya. Tapi kalau mereka tetap Musda kita akan pantau saja," ucap AKP Yurizca.(mrd)