TKN Prabowo-Gibran sebut Dirty Vote Fitnah, Bawaslu RI Bakal Dalami Dugaan Pelanggaran Masa Tenang

TRIBUNKALTIM.CO - Sejak dirilis Minggu (11/2/2024), film dokumenter Dirty Vote menarik perhatian masyarakat, namun TKN Prabowo-Gibran menyebut sebagai fitnah.

Terkait dengan penyebaran film dokumenter Dirty Vote, Bawaslu RI mengatakan akan mendalami lebih lanjut dugaan pelanggaran Pemilu 2024 pada masa tenang.

Diketahui, Minggu (11/2/2024) adalah masa tenang Pemilu 2024 memang sengaja dipilih sebagai waktu rilis film dokumenter Dirty Vote.

Harapan sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, film itu bisa menjadi bahan edukasi bagi masyarakat menjelang pemungutan suara yang direncanakan dilakukan pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Bahas Film Dirty Vote, Hasto Tak Menyangka Jokowi Berubah Seperti Itu, Bongkar yang Dialami PDIP

Baca juga: Profil 3 Pakar Hukum di Dirty Vote yang Viral, Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, Bivitri Susanti

Baca juga: Dirty Vote Trending, 3 Pakar Hukum Ungkap Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Respons TKN Prabowo-Gibran

Langkah Bawaslu RI mendalami dugaan pelanggaran pemilu pada masa tenang, terkait penyebaran film dokumenter Dirty Vote ini sekaligus tindak lanjut atas protes Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, yang menyebut film dokumenter Dirty Vote sebagai fitnah.

"Jadi, saya harus cermati dulu pernyataan beliau secara lengkap soal apa, kalau menimbulkan fitnah, kami cek melalui Divisi Penanganan Pelanggaran," ujar anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, dalam diskusi bertajuk 'Temuan Hoaks Pemilu dan Potensi Hoaks Jelang Pemungutan Suara', di Media Center Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Senin (12/2/2024).

Lolly mengklaim, film Dirty Vote karya jurnalis sekaligus sutradara Dandhy Laksono itu telah disaksikan jutaan orang, sehingga tergolong viral.

"Jadi, ini sesuatu yang viral, sesuatu yang viral itu perlu mendapatkan respons supaya tidak menimbulkan kegaduhan dan membuat terang sebuah peristiwa," ungkapnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

"Jadi, berdasarkan situasi ini, nanti kami akan pendalaman. Kami akan mendiskusikan dengan pimpinan," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespons soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter 'Dirty Vote'.

Dalam film karya jurnalis sekaligus sutradara Dandhy Laksono tersebut, Bawaslu disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu 2024.

Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan.

Meski demikian, menurutnya, kerja-kerja Bawaslu masih berproses di Pemilu 2024 dan institusi tersebut juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik.

Baca juga: Alasan TKN Sebut Film Dokumenter Dirty Vote Fitnah, Habiburokhman Pertanyakan Kapasitas 3 Pakar

"Alhamdulillah, silahkan kritik kami," kata Bagja, dalam konferensi pers di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Minggu (11/2/2024).