Pemilu 2024

Pemilu 2024 di IKN Nusantara, Masyarakat Adat tetap Kalah, Warga Tinggal Tunggu Waktu Tersingkir

Pemilu 2024 di IKN Nusantara. Masyarakat adat tetap kalah, warga menyebut suara kami tidak didengarkan.

Editor: Amalia Husnul A
TribunKaltim.co/Zainul Marsyafi
IKN NUSANTARA - Suasana Pemilu 2024 di salah satu TPS di lingkungan masyarakat adat IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Rabu (14/2/2024). Pemilu 2024 di IKN Nusantara. Masyarakat adat tetap kalah, warga menyebut suara kami tidak didengarkan. 

"Dari tiga capres itu ada yang ndak mau melanjutkan IKN, salah satunya memikirkan industrinya sendiri, dan yang satunya lagi ndak tahu lah," tuturnya.

Sejak pembangunan proyek IKN kian gencar dalam beberapa tahun terakhir, Syarariyah sudah tidak pernah lagi menghirup udara bersih.

Rumahnya berjarak sekitar lima kilometer dari lokasi pembangunan Istana Negara dan gedung-gedung pemerintahan lainnya.

Jalan di depan rumahnya, yang dulu jarang dilintasi kendaraan, kini menjadi jalur utama truk-truk pengangkut material bangunan dan menyisakan debu yang tidak ada habisnya.

Dia juga harus berpacu dengan truk-truk itu setiap kali mengendarai motor untuk mengantar anaknya ke sekolah.

“Kami ini ibarat hidup di sini ini terancam. Nyawa bisa hilang, kesehatan ndak sehat,” kata Syarariyah ketika ditemui di rumahnya oleh BBC News Indonesia pada Minggu (11/02).

Sekitar 3,5 tahun lalu ketika kabar bahwa ibu kota negara akan pindah ke Penajam Paser Utara, Syarariyah termasuk salah satu yang menyambut rencana itu.

Dalam bayangannya, dia akan merasakan menjadi warga ibu kota.

Namun nyatanya, Syarariyah dan keluarganya justru akan tersingkir dari tanah kelahirannya.

Rumah dan tanah yang dia tinggali masuk ke dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN.

Sejumlah tetangganya di Desa Bumi Harapan telah pindah setelah menerima uang ganti rugi dari pemerintah dengan kisaran Rp90.000 hingga Rp250.000 per meter.

Sementara harga tanah di sekitar wilayah IKN telah melonjak hingga di atas Rp1 juta per meter.

Syarariyah memang belum menerima surat penawaran atas tanahnya.

Baca juga: Investor IKN Nusantara bisa Pegang HGU Hampir 2 Abad, KPA: Bukan Tanah Kosong, Ada Masyarakat Adat

Akan tetapi, dia tinggal menunggu waktu. Sudah berulang kali petugas pengukur lahan datang dan memasang patok di dekat rumahnya.

“Saya merasa tersingkir sedikit-sedikit kan sudah mulai tersingkir dengan IKN ini,” kata perempuan keturunan Suku Paser ini.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved