Pemilu 2024 di IKN Nusantara, Masyarakat Adat tetap Kalah, Warga Tinggal Tunggu Waktu Tersingkir

Syarariah mengaku tidak menolak kehadiran IKN, bahkan dia menyebebut megaproyek ini “jangan sampai mangkrak” di era pemerintahan yang baru nanti.

Hanya saja, dia ingin menjadi bagian dari IKN, bukan diusir dari tanahnya

“Kami ingin ikut menikmati, katanya nanti IKN ini ada teknologi canggihnya, ada motor yang pakai listrik, kami ingin lihat lah itu, IKN itu bagaimana nantinya,” tutur Syarariyah.

“Kalau pemerintah punya kebijakan, ya kami tinggalkan di sini juga dengan kesehatan dan ekonomi terjamin.”

“Saya berharap pemimpin yang adil untuk kesejahteraan orang tempatan seperti di IKN, yang terdampak, yang tinggal di sini. Tolong lah disejahterakan semuanya.

Saya mohon itu saja, segala halnya diperhatikan dari pendidikan. Saya tidak mau dia punya janji tapi tidak ditepati,” ujarnya.

“Ini tempat kami sendiri, masa tuan rumah mau dilempar ke sana kemari? Kan ndak mungkin.” "Mudah-mudahan mata pemerintah terbuka"

Pandi dan istrinya, Syamsiah, adalah salah satu di antara segelintir orang yang masih getol memperjuangkan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat yang terdampak proyek IKN.

Ketika ditemui pada Minggu (11/02), Pandi bercerita bahwa rumahnya nyaris masuk ke dalam area normalisasi Sungai Sepaku.

Sungai yang berada persis di belakang rumahnya itu akan diperlebar dan dibangun tanggul untuk mengendalikan banjir di wilayah IKN.

Pandi kemudian memprotes batas normalisasi itu, sebab itu berarti rumahnya akan tergusur.

Alhasil, patok pembatas itu bergeser ke belakang rumahnya. Tetapi itu tidak serta merta membuat Pandi lega.

Baca juga: Masyarakat Adat Rentan Tertolak dari IKN, Dewan AMAN Kaltim: Kalau Betawi masih Punya Banyak Tanah

Kekhawatiran bahwa dia dapat tergusur kapan saja masih menghantui Pandi dan istrinya, Syamsiah.

Apalagi, sebagai masyarakat adat dari Suku Balik, dia tidak memiliki sertifikat kepemilikan di tanah yang dia tinggali.

“Di sini saya berbuat untuk anak cucu saya ke depan.