Menteri PUPR Siap Pindah ke IKN Nusantara Juli 2024, Basuki Hadimuljono: Nanti bareng Istri

TRIBUNKALTIM.CO - Progres pembangunan IKN Nusantara terus dikebut Pemerintah agar mulai bisa ditempati pertengahan tahun 2024 ini.

Salah satunya adalah proyek rumah menteri di IKN Nusantara, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku siap pindah Juli 2024 ini.

Bahkan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono siap untuk mengajak istri pindah ke IKN Nusantara. 

Baca juga: Pemilu 2024 di IKN Nusantara, Masyarakat Adat tetap Kalah, Warga Tinggal Tunggu Waktu Tersingkir

Baca juga: Pemilu 2024, Pemilu Pertama Setelah jadi IKN Nusantara, Kepala Adat Suku Balik: Tak Ada yang Spesial

Baca juga: Pekerja IKN yang Hadir di TPS Khusus Minim, Sisa Surat Suara Pemilu 2024 Bakal Dikembalikan ke KPU

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan menjadi menteri pertama yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pernyataan ini disampaikan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat ditemui usai memberikan hak pilihnya di Pemilu 2024, Rabu (14/2/2024). 

Menurut Basuki Hadimuljono, dirinya akan pindah ke IKN bersama dengan istri, dan direncanakan  berangkat pada bulan Juli 2024.

"Air sudah mau masuk bulan Juni, Juli itu saya niatin betul ke sana.

Minimal tinggal di sana, kalau kantor kan bisa online.

Nanti bareng sama istri," kata Basuki Hadimuljonosaat ditemui usai melakukan pemungutan suara di TPS 161 Kemang Pratama Bekasi, Rabu (14/2/2024).

Nantinya, Basuki Hadimuljono akan tinggal di rumah tapak jabatan menteri yang saat ini masih dalam proses pembangunan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga menjelaskan, progres rumah tapak jabatan menteri di IKN per 8 Februari 2024 sudah mencapai 78 persen.

"Rumah tapak jabatan menteri sudah 78 persen," kata Danis saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Sebagai informasi, total rumah tapak jabatan menteri yang dibangun di IKN adalah sebanyak 36 unit.

Baca juga: TKD Prabowo-Gibran Kaltim Akan Syukuran di Titik Nol IKN Jika Real Count KPU Sudah Diumumkan

Kawasan rumah menteri berada di persil 104 dengan luas 10,6 hektar dan persil 105 dengan luas 9,1 hektar.

Kementerian PUPR menunjuk penyedia jasa Kerja Sama Operasi (KSO) PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT Ciriajasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian tersebut.

Sedangkan manajemen konstruksi dilaksanakan oleh PT Yodya Karya (Persero)-PT Indah Karya (Persero)-PT Surya Perkasa Raya KSO.

Desain rumah juga telah disiapkan dalam dua tipe, yakni tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter persegi.

Untuk tipe downslope yang dibangun sebanyak 11 unit, diperuntukkan bagi hunian yang berada di lereng bukit sehingga elevasi belakang rumah lebih rendah daripada elevasi jalan.

Selain mengikuti kontur lahan sehingga meminimalisasi cut and fill, RTJM/Pejabat Negara dirancang untuk responsif terhadap iklim dan bencana.

Penataan jalur bagi pedestrian di sekitar lokasi pembangunan juga dilakukan supaya kondisi lingkungan tetap terjaga dan nyaman untuk dihuni.

Energi bersih Selain itu, untuk mewujudkan IKN sebagai kota hijau dan pintar (green smart city), Kementerian PUPR juga juga memasang panel surya sehingga memaksimalkan pemanfaatan energi listrik di unit hunian.

Demikian halnya dengan keberadaan pohon-pohon yang ada di sekitar lokasi konstruksi tidak ditebang, sekaligus terus melakukan penanaman pohon baru agar lingkungan tetap hijau dan asri.

Seluruhnya juga dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meubellair, fasilitas umum, fasilitas sosial, serta sistem Smart Design Building dengan akses 100 persen terhadap internet dan wifi.

Kantor Kementerian PUPR Dibangun Bulan Ini

Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dibangun pada Februari 2024.

Baca juga: Meski Tolak Pembangunan IKN, Anies-Muhaimin Masih Dapat Suara di TPS Khusus Pekerja IKN Nusantara

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat (16/2/2024).

"Kita sudah kontrak, direncanakan Februari ini," ujar Danis.

Pembangunan Kantor Kementerian PUPR di IKN tersebut terbagi menjadi dua kontrak, yakni Wing 1 dan Wing 2.

"Terdiri dari dua wings, ada Wing 1 Wing 2, ada dua paket kontrak. Wing 2 Rp 1,39 triliun dan Wing 1 Rp 640 miliar," lanjut Danis.

Pembangunan kantor kementerian yang memiliki andil utama dalam proyek infrastruktur dasar IKN tersebut ditargetkan rampung secara bertahap pada akhir tahun 2024.

Untuk sementara waktu, Kementerian PUPR juga akan berkantor di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) IKN.

Diketahui, ada empat kawasan Kantor Kemenko di IKN dengan masing-masing kawasan terdiri dari empat tower.

Sehingga total ada 16 tower Kantor Kemenko di IKN.

Adapun groundbreaking Kantor Kementerian PUPR di IKN diperkirakan akan bersamaan dengan groundbreaking proyek investor swasta IKN.

"Saya terakhir Pak Presiden mengatakan pada bulan Februari ini akan ada groundbreaking, tapi sampai saat ini tanggal berapanya saya belum dapat kabar lagi," tuntas Danis.

Baca juga: Ratusan Pekerja IKN tak Bisa Mencoblos di TPS Khusus, Sempat Berdebat dengan Komisioner KPU PPU

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di kompas.com.