Ganjar Minta Partai Pendukungnya dan Koalisi Perubahan di DPR Ajukan Hak Angket Kecurangan Pilpres

TRIBUNKALTIM.CO - Dugaan kecurangan Pilpres 2024 disuarakan capres 03, Ganjar Pranowo.

Terbaru, Ganjar Pranowo mengajak partai pendukungnya dan partai Koalisi Perubahan di DPR mengajukan Hak Angket.

Diketahui, berdasarkan hasil quick count berbagai lembaga survei, pasangan Ganjar-Mahfud dan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, kalah telak dari pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming.

Menurut Ganjar Pranowo, diperlukan hak angket dalam melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan pada Pilpres 2024.

Baca juga: Akhirnya Yusril Turun Gunung, Tangkal Upaya Timnas AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud Batalkan Hasil Pilpres

Ganjar juga mendorong partai pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di parlemen mendukung untuk menggunakan hak angket dalam menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Ganjar menilai hal itu harus dilakukan karena ada dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang melibatkan banyak lembaga negara.

"Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut.

Termasuk meminta pertanggung jawaban KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selaku penyelenggara Pemilu," kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini berpendapat, ketelanjangan dugaan kecurangan pada pelaksaan Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan begitu saja oleh DPR.

Terlepas apa pun kepentingan politik dan dukungan pada pasangan calon (paslon) tertentu.

Ganjar juga menilai pemanggilan terhadap para penyelenggara Pemilu untuk diminta pertanggungjawaban adalah bentuk fungsi kontrol dari DPR.

“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada.

Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus (panitia khusus), minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” ujarnya.

Kendati demikian, Ganjar menyadari bahwa paslon nomor urut 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR.

Mereka membutuhkan dukungan partai pendukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baca juga: Nasib Koalisi Perubahan, Pengamat Prediksi PKB dan Nasdem akan Loncat, Jokowi Berperan Jadi Jembatan

Ganjar menjelaskan, dengan keterlibatan Partai Nasdem, PKS, PKB, serta PDI-P dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat diwujudkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud telah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) pada 15 Februari 2024.

Pada kesempatan itu, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.

Menurut Ganjar, hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penyelenggaraan Pilpres 2024.

Pasalnya, dia mengatakan, penyelenggaraan Pilpres kali ini sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan bahwa dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 mesti disikapi, dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujar Ganjar.

Baca juga: Cegah Kecurangan Pemilu 2024, Pemuda Pancasila Samarinda Kerahkan 10 Anggota di Tiap Kecamatan

Kompak dengan Timnas AMIN

Kubu pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) makin mesra dengan kubu Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Kedua kubu berkoordinasi melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Kubu Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo sepakati 4 poin pelanggaran Pilpres 2024, diantaranya kompak menyebut Presiden Jokowi sebagai aktor kemenangan pasangan nomor urut 02.

Diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming keluar sebagai pemenang.

Kedua pihak berencana melaporkan dugaan kecurangan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Chico Hakim mengatakan bahwa komunikasi kedua kubu hingga kini masih terus berjalan.

"Komunikasi terus berlanjut. Laporan ke Bawaslu kemudian MK," kata Chico kepada Kompas.com, Senin (19/2/2024).

Chico menuturkan, kedua pihak juga sudah memiliki empat kesamaan pandang mengenai dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Pertama adalah kesimpulan bahwa Pemilu 2024 adalah Pemilu paling buruk di era reformasi.

"Kedua, kecurangan dilakukan secara masif dari hulu ke hilir, multistage dan memenuhi aspek terstruktur, sistematis dan masif," ujar Chico.

Lebih lanjut, TPN dan Timnas AMIN juga sepakat menilai Presiden Joko Widodo terlibat dalam pemenangan Prabowo-Gibran.

Ia menyebut, Jokowi nyata-nyata terlibat memenangkan paslon nomor urut 2 melalui beragam intervensi yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif.

Baca juga: Sekjen PBNU Minta Cak Imin Cs Kembali ke Jalan yang Benar, Ajak PKB Percayai Hasil Quick Count

Keempat, ia menjelaskan mengapa Pemilu 2024 dinilai prosesnya bermasalah.

"Pemilu bermasalah karena, pertama, legalitas hukum Prabowo-Gibran bermasalah berdasarkan keputusan MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)," ujar dia.

"Kedua, kecurangan Pemilu berdampak pada kredibilitas Pemilu yang rusak sehingga hasilnya pun akan sulit diterima.

Ketiga, KPU dan Bawaslu relatif gagal sebagai penyelenggara Pemilu," pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Juru Bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menambahkan bahwa komunikasi antara kedua pihak dilakukan di level pimpinan dan tim hukum.

Ia pun membenarkan, Timnas Amin dan TPN sudah memiliki kesamaan pandangan terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Timnas Amin menyebutkan bahwa Pemilu bermasalah karena empat hal.

"Pertama, laporan kecurangan yang sangat banyak. Kedua, penggelembungan suara.

Tiga, sistem IT (Informasi dan Teknologi) Komisi Pemilihan Umum, dan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif," jelas Iwan.

"Ya, muaranya (akan laporan) ke MK," katanya lagi. (*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Ganjar Dorong Parpol Pengusungnya dan Kubu Anies Gulirkan Hak Angket di DPR Soal Kecurangan Pemilu

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.