Pilpres 2024

Kenapa Kubu Prabowo Ingin PDIP Gabung Koalisi? Pengamat: Semua Bergantung Pada Basis Kebutuhan

Lobi-lobi politik diduga tengah dilakukan kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat barisan koalisi.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Megawati Soekarnoputri bersama Prabowo Subianto. Lobi-lobi politik diduga tengah dilakukan kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat barisan koalisi. 

TRIBUNKALTIM.CO - Lobi-lobi politik diduga tengah dilakukan kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat barisan koalisi.

PDI Perjuangan (PDIP) dinilai tengah didekati kubu Prabowo-Gibran pasca pemungutan suara 14 Februari 2024 lalu.

Lantas, apa yang menyebabkan Prabowo-Gibran ingin PDIP gabung ke koalisi Indonesia Maju? bukankah selama ini kedua belah berseberangan di Pemilu 2024?

“Lingkaran istana dan Prabowo sendiri juga sedang mengusahakan pendekatan untuk meyakinkan PDIP bersedia ikut mem-back up pemerintahan Prabowo ke depan, sebagaimana PDIP dulu mempersilakan Prabowo masuk ke kekuasaan pasca-kekalahannya dari Jokowi pada Pilpres 2019,” kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Terjawab Kenapa Prabowo Bercerai dengan Titiek Soeharto? Kisah Cinta dan Status di KTP Disorot

Baca juga: Beredar Daftar Nama Menteri Prabowo-Gibran, TKN: Yang Susun Kabinet Jokowi, Prabowo dan Ketum Parpol

Baca juga: Viral Kisah Anak Ceritakan Ayahnya Rela Tahan Sakit Demi Coblos Prabowo-Gibran, Kini Meninggal Dunia

Meski Prabowo-Gibran unggul jauh pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 menurut hasil hitung cepat, namun, Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo berada di urutan ketiga dalam pemilu legislatif (pileg).

Perolehan suara partai berlambang garuda itu sekitar 13 persen, tak lebih besar dari PDIP dan Partai Golkar.

Dengan hitungan demikian, Prabowo akan memiliki tingkat ketergantungan politik yang sangat tinggi demi menjaga stabilitas politik dan pemerintahannya di fase transisi awal yang seringkali penuh turbulensi.

Untuk mengamankan itu, Prabowo harus bisa mengumpulkan setidaknya 70 persen kekuatan politik di parlemen.

Oleh karenanya, tak heran jika kubu Prabowo-Gibran berupaya merangkul partai-partai di luar koalisi mereka.

Baca juga: Terjawab Respon Jokowi Tanggapi Wacana PDIP Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Di sisi lain, kata Umam, situasi ini menjadi peluang emas bagi partai-partai menengah untuk putar balik dari koalisi lama, dengan membelot pada kubu pemenang.

Sebab, partai-partai kelas tengah cenderung tidak siap berhadap-hadapan dengan kekuasaan.

“Mereka juga tampaknya tidak siap untuk menanggung risiko dan konsekuensi ekonomi-politik dan stabilitas internal partainya ketika mereka harus berpuasa dari kekuasaan,” ujar dosen Universitas Paramadina itu.

Atas situasi tersebut, PDIP berpeluang untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo, namun juga tak menutup peluang menempatkan diri sebagai oposisi.

Sebagai petinggi partai, Ketua DPP PDIP Puan Maharani diyakini lebih fleksibel dan berpotensi membuka ruang negosiasi dengan kubu lawan.

Baca juga: Beda Hasil Pilpres 2024 Versi Real Count KPU dengan KawalPemilu.org di Jakarta, Prabowo atau Anies?

Akan tetapi, langkah partai banteng bergantung pada keputusan ibunda Puan yang juga Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved