Jejak Konflik Kepengurusan Demokrat antara AHY dan Moeldoko, Kini Sama-sama di Kabinet Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - Pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri ATR/BPN oleh Presiden Jokowi, Rabu (21/2/2024) menyisakan sejumah fakta menarik.

Salah satunya adalah jejak konflik AHY dengan Moedoko terkait kepengurusan Partai Demokrat yang sempat mengemuka, kini keduanya sama-sama di kabinet Jokowi.

Diketahui, Moeldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan tidak hadir saat Jokowi melantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN.

Di antara sejumlah menteri yang tak hadir saat pelantikan menteri baru ini, nama Moeldoko termasuk yang jadi sorotan.

Baca juga: Lantik AHY Jadi Menteri, Jokowi tak Lagi Dibayangi Megawati, Peringatan bagi PDIP, Nasdem, PKB

Baca juga: Langkah Politik Jokowi Gaet Demokrat Masuk Kabinet, Counter Upaya Hak Angket, AHY: Harus Move On

Baca juga: Jokowi Lantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN, Daftar Menteri yang Tidak Hadir, Termasuk Sri Mulyani

Lantaran sebelum AHY masuk di kabinet, Moeldoko pernah berkonflik dengan Agus Harimurti Yudhoyono.

Namun, Moeldoko sudah menjelaskan alasan ketidakhadirannya saat pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN. 

Lewat unggahan di akun Instagramnya @dr_moeldoko, Moeldoko telah memberikan penjelasan sekaligus memberikan ucapan selamat kepada AHY dan Hadi Tjahjanto yang menjadi Menko Polhukam gantikan Mahfud MD. 

"Yang cari saya hari ini, tenang-tenang, saya ada di sini. Saya sedang menjadi pembicara konferensi FAO Asia Pasifik yang dihadiri oleh 34 delegasi negara.

Saya memaparkan tiga prioritas transformasi pertanian dan pangan untuk menghadapi krisis pangan di Asia Pasifik," ujar Moeldoko dalam unggahannya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Mantan Panglima TNI itu pun menyampaikan ucapan selamat kepada AHY dan Hadi yang telah dilantik oleh Presiden.

"Saya ucapkan juga selamat kepada Pak @hadi.tjahjanto dan mas @agusyudhoyono yang telah dilantik oleh Presiden @jokowi menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju," kata Moeldoko.

"Mohon maaf saya tidak bisa menghadiri pelantikan karena harus menjalankan tugas saya sebagai Kepala @kantorstafpresidenri untuk menjadi pembicara forum @fao di Sri Lanka," ucap dia.

Apakah dengan masuknya AHY di kabinet di mana masih ada nama Moeldoko yang pernah berkonflik dengan Demokrat menjadi bukti kepiawaian Jokowi?

Baca juga: Blak-blakan AHY Beber Isi Pembicaraan Sama Jokowi Soal Rencana Kudeta Demokrat oleh Moeldoko

Seperti diketahui, Presiden Jokowi hari ini, Rabu (21/2/2024) resmi melantik dua menteri baru pada Kabinet Indonesia Maju.

Dua menteri yang dilantik Jokowi itu ialah Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) serta AHY sebagai Menteri ATR/BPN.

Bergabungnya AHY dalam Kabinet Indonesia Maju ini kemudian mengingatkan publik soal kisruh Demokrat dengan Moeldoko.

Apakah konflik AHY dengan Moeldoko sebelumnya akan mempengaruhi kinerja di kabinet, nantinya?

Partai Demokrat yakin kesolidan kabinet Jokowi akan tetap terjaga seiring masuknya AHY di jajaran menteri dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

"Saya kira kalau di dalam negara nggak ada konflik, kemarin konflik itu wilayah kepartaian.

Kalau Demokrat sangat rasional lah.

Konfliknya juga kita kan dengan sistem kepartaian dan dengan hukum, tapi kalau bicara pemerintahan nggak boleh dong pembantu presiden saling konflik," kata Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief kepada wartawan, Rabu (21/2/2024).

Sementara pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa mengatakan, dalam politik, selama tujuannya terpenuhi semua kubu pasti menyatu termasuk soal AHY dan Moeldoko.

Lebih jauh, ia menilai, bersatunya AHY dan Moeldoko dalam kabinet tak lepas dari faktor kepiawaian Jokowi.

Baca juga: Anies Baswedan Komentari Gagalnya Moeldoko Ambil Alih Partai Demokrat: Kebenaran Akhirnya Menang

"Saya rasa ini juga bagian dari skill Jokowi juga, mempertahankan legacy dan soal keberlangsungan pemerintahan ke depan.

Apalagi format kabinet sekarang akan memberikan gambaran bagi pemimpin selanjutnya untuk evaluasi," ujarnya kepada Tribunnews.com.

Di sisi lain, kata Herry, AHY juga tidak boleh dianggap remeh, apalagi putra sulung SBY itu mempunyai latar belakang pendidikan yang mumpuni misalnya soal leadership, manajemen, hingga administrasi publik.

"Belum lagi berbicara mengenai strategi pertahanan. AHY punya kapasitas itu.

Sekarang kita butuh ketegasan soal kasus tanah, AHY bisa tunjukan kapasitasnya soal ini."

Kilas Balik Konflik AHY dan Moeldoko

Konflik AHY dan Moeldoko beberapa tahun lalu dipicu konflik kepengurusan Partai Demokrat.

Polemik membuncah ketika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai.

Pada 1 Februari 2021, AHY menyelenggarakan konferensi pers dan menyebut ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam video konferensi pers yang diunggah dalam akun Youtube-nya.

Baca juga: Alasan MA Tolak PK Moeldoko dan Adakah Upaya Hukum Lain? Kata MA soal Putusan Tepat di Ultah AHY

Ia menyampaikan, gerakan ini melibatkan 5 orang, 4 merupakan mantan kader, dan seorang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo.

AHY menyebut para elit tersebut akan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengganti pimpinan Partai Demokrat.

Apa yang disebut AHY belakangan terbukti. KLB Deli Serdang benar terjadi pada 5 Maret pukul 15.00 WIB di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Hasil dari KLB itu adalah terpilihnya Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat kubu KLB, melalui proses voting.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara terkait KLB tersebut.

Ia menyebut pihaknya berkabung atas terjadinya KLB yang dinilai menyerang kedaulatan Partai Demokrat.

SBY juga menyebut pelaku atau dalang di balik KLB itu sebagai pihak yang benar-benar tega dan berdarah dingin.

AHY didampingi jajaran petinggi Partai Demokrat dan 34 orang DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia kemudian mendatangi kantor Kemenkumham.

Tak mau kalah, Partai Demokrat kubu KLB Deli Serdang juga melakukan hal yang sama.

Mereka menyerahkan hasil KLB yang telah digelar ke Kemenkumham sehari setelahnya, Selasa (9/3/2021).

Kisruh itu berlanjut ke jalur hukum.

Mahkamah Agung menolak kasasi Moeldoko terkait kepengurusan Demokrat pada 3 Oktober 2022.

Moeldoko sempat mengajukan peninjauan kembali (PK).  Namun MA kembali menolaknya pada 10 Agustus 2023.

AHY melanjutkan kepemimpinannya di Demokrat. 

Partai Demokrat kemudian masuk ke Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo-Gibran di Pemilu Serentak 2024.

Baca juga: Kubu Moeldoko Gagal Lagi Rebut Partai Demokrat, PK Ditolak MA, Demokrat Tetap di Tangan AHY

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Sebagian dari artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul AHY dan Moeldoko, Dulu Bersitegang Kini Bersatu di Kabinet, Bukti Kepiawaian Jokowi Kelola Konflik?