Tribun Kaltim Hari Ini
Luas Lahan Padi Menurun 674,49 Hektare, Pemkab Bulungan Siapkan Perda Perlindungan Pangan
Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Pertanian Bulungan, Andik Wahyunarto mengatakan tahun 2023, Bulungan mengalami penurunan luas lahan padi
Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Mathias Masan Ola
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Kenaikan harga beras terjadi di beberapa daerah termasuk Kabupaten Bulungan.
Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Pertanian Bulungan, Andik Wahyunarto mengatakan tahun 2023, Bulungan mengalami penurunan luas lahan padi. Sehingga dari sisi produksi Gabah Kering Giling (GKG) juga mengalami penurunan sebesar 11 persen.
"Kita mengalami penurunan luas lahan padi sebesar 674,49 hektare (Ha). Artinya minus sebesar 20,19 persen. Tahun 2022 luas lahan padi kita ada diangka 3.341,49 Ha dan menurun menjadi 2.667 Ha pada tahun 2023," jelasnya kepada Tribun, Rabu (21/2/2024).
Baca juga: Tingkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi, Pemerintah Kampung Jambuk Kutai Barat Tanam Padi Sawah
Berdasarkan data di atas, terdapat beberapa faktor lain naiknya harga beras. Yakni peningkatan produktivitas panen setiap hektar. Namun panen padi menurun. Sehingga GKG menurun drastis.
Dalam hal ini menjadi atensi bagi Pemkab terutama Dinas Pertanian, Kabupaten Bulungan. Terjadi beberapa alih fungsi lahan pertanian seperti sawah ke lahan perkebunan kelapa sawit.
Menurutnya, proyeksi kebutuhan beras di Bulungan pada tahun 2024 masih minus sebesar 8.998 ton dari total kebutuhan per tahun sebesar 15.623 ton.
"Sehingga kita harus mendatangkan beras dari luar daerah. Sedangkan pasokan beras di luar daerah sendiri juga mengalami penurunan secara nasional. Tentu berdampak kepada kita," lanjutnya.
Andik, mengatakan bahwa untuk jumlah permintaan terhadap beras sendiri tidak berubah. Namun karena supply berkurang, sehingga menyebabkan kenaikan harga. Oleh karena itu, Pemkab Bulungan saat ini tengah mendorong masyarakat khususnya para petani untuk kembali memfungsikan lahan pertanian sebagai lumbung pangan.
Baca juga: Imbas Harga Beras Naik, Petani di Malinau Kalimantan Utara Minta Gabah juga Dinaikkan
"Bupati Bulungan telah membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan saat ini masih digodok. Inilah nanti yang menjadi pisau kita dalam mengatasi pasokan beras," ungkapnya.
Menurutnya, permasalahan beras ini merupakan bom waktu. Di mana dampaknya telah dirasakan. Terkait adanya dugaan penimbunan oleh produsen, Andi dapat memastikan itu tidak akan pernah terjadi. Karena dalam hal ini Pemkab Bulungan telah memiliki Satgas terkait pengawasan ketahanan pangan.
"Dan saat ini kita akan melanjutkan program ketersediaan ketahanan pangan. Terutama beras melalui program klutser di Tanjung Palas Utara, Mina Pangan di Tanjung Palas Tengah. Pengembangan kawasan koorporasi di Sajau Hilir dan lumbung padi di Tanjung Buka," ungkapnya.
Sehingga kebutuhan akan ketersediaan beras tidak perlu lagi harus menunggu stok dari luar daerah. Terkait ini, Andik juga berpesan agar para petani tidak mudah tergiur dengan peralihan lahan pangan menjadi perkebunan sawit.
Menurutnya, selain revitalisasi kembali lahan bekas sawit memerlukan modal besar. Dia juga menyampaikan bahwa petani dapat sejahtera dengan menanam padi. Karena harga beras saat ini sudah tinggi.
Baca juga: Apa Itu El Nino? Fenomena Cuaca Memengaruhi Dunia, Apakah Ini Penyebab Kenaikan Harga Beras?
Terpisah Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pedagangan dan Perindustrian (DKUMMPP) Bulungan, Untung Yani menyoroti adanya kenaikan harga beras yang terjadi di Kabupaten Bulungan.
Sebelumnya DKUMMPP Kabupaten Bulungan telah menerima informasi dari beberapa pedagang di Tanjung Selor. Bahwa kenaikan harga disebabkan kurangnya pasokan beras yang masuk ke daerah Tanjung Selor.
harga beras
Dinas Pertanian Bulungan
Harga beras naik
Pemkab Bulungan
Perda Perlindungan Pangan
Kalimantan Utara
Bagus Ajak Aliansi Bakwan Diskusi, Pendemo Kecewa Tidak Bisa Ketemu Wali Kota, Sampaikan 5 Tuntutan |
![]() |
---|
Tahu Ada Praktik Pemerasan Pengurusan Sertifikat K3, Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Minta Rp 3 M |
![]() |
---|
Alasan Walikota Balikpapan Tunda Kenaikan PBB 2025, Jangan Sampai Ada Istilah Pati Kedua |
![]() |
---|
Pemkot Klaim Salah Catat, PBB Warga Balikpapan Melonjak Drastis: Orangtua Saya tak Sanggup Bayar |
![]() |
---|
Lisa Mariana vs Ridwan Kamil Berlanjut di KPK, Kasus Dugaan Korupsi BUMD Jawa Barat |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.