Eks Panglima TNI Menilai akan Muncul Parlemen Jalanan dan Kekacauan Jika Hak Angket Gagal Berjalan

TRIBUNKALTIM.CO - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, membeber dampak "mengerikan" jika Hak Angket di DPR RI gagal menemui titik temu terkait dugaan kecurangan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Gatot Nurmantyo hanya bisa berharap, semua pihak yang berkepentingan bersatu untuk menyelamatkan Indonesia dari kekacauan akibat Pilpres 2024.

Menurut Gatot Nurmantyo, jika Hak Angket di DPR RI gagal menemukan jalan terbaik, bukan tidak mungkin bakal muncul parlemen jalanan yang mengakibatkan kerusuhan.

Selain itu, Gatot Nurmantyo menilai rencana pertemuan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri, akan menjadi dorongan besar terjadinya Hak Angket membongkar kecurangan di Pemilu 2024 di DPR.

Baca juga: Biodata/ Profil Gatot Nurmantyo, Salah Satu Calon Kuat Bakal Cawapres Anies Baswedan

Baca juga: Anies Pasti Bisa Maju? Gatot Nurmantyo Sebut Berbahaya Bila Pilpres 2024 Hanya Ada Prabowo - Ganjar

Baca juga: Gatot Nurmantyo dan Rocky Gerung di Rakernas Partai Pelita, Gabung Din Syamsuddin?

"Ya yang diharapkan berjuang bersama-sama untuk menyelamatkan negeri ini. Melalui jalan yang terakhir di negeri ini sesuai aturan yang ada ya Hak Angket tadi," kata Gatot usai diskusi publik bertajuk Rakyat Indonesia Menggugat di kawasan Menteng Jakarta Pusat pada Jumat (23/2/2024) malam.

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu juga memandang wacana pertemuan Megawati dan JK positif untuk membangun komunikasi politik.

Ia mengatakan hati seorang ibu yang dimiliki Megawati akan muncul untuk membela kebenaran yang hakiki.

Di samping itu, kata dia, JK yang telah dua kali menjabat sebagai wakil presiden juga sangat berpengalaman di bidang politik.

Baca juga: 3 Jenderal TNI Masuk Bursa Pilpres 2024, Andika Perkasa Ungguli Gatot Nurmantyo

Pertemuan keduanya, kata dia, penting untuk mematangkan perjalanan Indonesia ke depan.

"Tentunya apa yang pernah diukir oleh mereka berdua ini tidak mau dirusak hanya untuk kepentingan keluarga saja. Komunikasi politik itu perlu untuk mematangkan perjalanan negeri ini lebih lanjut," ujarnya seperti dilansir Tribunnews.com.

Gatot meyakini penggunaan Hak Angket sendiri telah memenuhi persyaratan dan akan terealisasi.

Menurutnya penggunaan Hak Angket menjadi jalan terakhir karena meragukan mekanisme hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dan Bawaslu.

Baca juga: Demokrat Heran Parpol di Pemerintahan Jokowi Suarakan Hak Angket, Andi Mallarangeng: Tak Masuk Akal

"Ya sekarang hukum kita, Mahkamah Konstitusi bagaimana bisa dipercaya? Bawaslu bagaimana bisa dipercaya? Maka secara aturan di negara ini, tempat terakhir ya Hak Angket itu saja," kata Gatot.

"Kalau itu nggak bisa ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan. Bisa terjadi kekacauan dan sebagainya. Tapi kalau Hak Angket ini berjalan, ini kan kita lihat saja nanti. Jadi kebenaran mana yang benar terjadi," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu meyakini rencana pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla alias JK bakal terjadi.

"Pasti terjadi lah," kata Adian Ganjar saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Baca juga: Timnas AMIN Nilai Yusril Sesat Pikir Soal Hak Angket, Sudirman Said: Gejolak Akibat Menabrak Norma

Hanya saja, Adian tak mengungkapkan kapan dan di mana pertemuan itu akan dilaksanakan.

"Kita dengar saja, kita ikuti," ujar anggota Komisi VII DPR RI ini.

Kabar pertemuan Megawati dan JK sebelumnya diungkapkan Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus.

Deddy mengatakan, dirinya tidak mengetahui secara detail mengenai kapan pertemuan itu akan digelar.

Baca juga: Yusril Pasang Badan Buat Prabowo-Gibran, Pastikan Hak Angket tak Bisa Rubah Hasil Pilpres 2024

"Saya dengar begitu (Megawati bertemu JK), tapi pastinya enggak tahu," kata Deddy kepada wartawan, Kamis.

Sebelumnya Co-Captain Timnas Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said, menilai rencana pertemuan Jusuf Kalla dengan Megawati Soekarnoputri tak hanya akan membahas soal elektroral dalam Pemilu 2024.

Said menilai tokoh-tokoh bermoral seperti Jusuf Kalla dan Megawati pasti akan bertemu ketika keadaan tengah dalam kerumitan.

"Kedua orang senior itu pasti mereview perjalanan dua tokoh bangsa ini, sejarah, dinamika politik dari waktu ke waktu untuk mengambil pelajaran," kata Sudirman di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/2/2024).

Baca juga: Surya Paloh Bahas Panggilan Jokowi dan Upaya Hak Angket dengan Anies - Cak Imin, Sepaham Sama PDIP?

Dia meyakini akan muncul kebijaksaan yang bakal menular jika keduanya bertemu sehingga tercipta solusi bagi bangsa.

"Saya kira semua berharap untuk ada satu komunikasi level strategis, karena masalah ini, masalah sangat serius. Kalau tidak serius tidak akan memancing begini besar," kata dia.

Sudirman berharap keduanya tetap diberikan kesehatan untuk terus menjaga Indonesia, sebab semakin hari, publik disebut merasa makin kekurangan negarawan.

"Maka kita berharap, yang masih ada Pak JK, Bu Mega mungkin juga yang lain orang-orang yang tidak dimungkinkan tapi pengaruhnya cukup besar dan memiliki kredibilitas bisa juga bertemu," kata dia.

Baca juga: Partai Pengusung Ganjar Belum Solid Soal Hak Angket, MK PPP Malah Khawatir Picu Perpecahan Umat

"Kira ingat tokoh moral itu selalu, secara alamiah saling bertemu ketika keadaan memang begitu rumit. Dan sekarang tanda-tanda kesana mulai muncul, jadi mudah-mudahan itu bisa terjadi," kata dia.

Wacana penggunaan Hak Angket di DPR yang digaungkan PDI Perjuangan semakin deras bergulir.

Terlebih setelah tiga partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yakni PKB, PKS dan Partai Nasdem sepakat dengan inisiatif PDIP.

Ide penggunaan Hak Angket kecurangan Pemilu memang pertama kali digulirkan oleh Ganjar.

Baca juga: Adian Napitupulu Bocorkan Megawati dan Jusuf Kalla akan Bertemu, Bahas Hak Angket Bongkar Kecurangan

Beberapa hari lalu, eks Gubernur Jawa Tengah itu meminta partai pengusungnya yang berada di parlemen yakni PDIP dan PPP menggulirkan Hak Angket yang merupakan salah stau hak konstitusi DPR.

Anies Baswedan bahkan sudah siap bertemu langsung dengan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

"Pokonya nanti tahu-tahu ketemu aja gitu," kata Anies, di Wisma Nusantara, Jumat (23/2/2024).

Secara pribadi Anies menyambut baik usulan Ganjar tersebut.

Baca juga: PDIP Makin Bulat Layangkan Hak Angket, Adian: Siapa Yang Mendiamkan Kecurangan Dia Berlaku Curang

Namun Anies menilai usulan itu merupakan ranah partai politik pengusung, dalam hal ini Nasdem, PKS, dan PKB.

"Jadi gini kalau menyangkut angket seluruhnya ada di dalam wilayah partai, jadi secara khusus biar pimpinan partai, sekjen, dan ketua yang berbicara," pungkas Anies.

Sebelumnya Ganjar juga membuka peluang bertemu dengan Anies, mantan rivalnya di Pilpres 2024.

Meskipun demikian secara pribadi Ganjar belum pernah bertemu dengan Anies dan partai Koalisi Perubahan.

“Jika DPR tak siap dengan Hak Angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, Senin (19/2/2024). (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Mantan Panglima TNI: Jika Hak Angket Tersumbat akan Muncul Palmen Jalanan dan Kekacauan