Partai Pengusung Ganjar Belum Solid Soal Hak Angket, MK PPP Malah Khawatir Picu Perpecahan Umat

TRIBUNKALTIM.CO - Internal partai pengusung pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD tampaknya belum solid terkait usulan Hak Angket.

Diketahui, usulan Hak Angket ini disuarakan Ganjar Pranowo untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Internal PPP, partai yang turut mengusung Ganjar-Mahfud tampaknya belum solid soal Hak Angket.

Terbaru, Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta seluruh jajaran pengurus dan anggota fraksi PPP di DPR untuk bijaksana dalam menghadapi hak angket guna menyelidiki indikasi kecurangan Pilpres 2024.

Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur khawatir Hak Angket justru akan memicu perpecahan umat yang akan sangat merugikan bangsa Indonesia.

Baca juga: Putin dan Xi Jinping Sudah, Giliran Erdogan Ucapkan Selamat ke Prabowo, Hasil Real Count KPU Terbaru

“Hak angket harus dipikirkan matang-matang, harus disikapi secara cerdas dan teliti.

Kami rasa tidak perlu sejauh itu hak angket tidak harus sejauh itu.

Sebab kalau ada kecurangan pemilu kan sudah ada jalurnya," kata Zarkasih dalam keterangannya, Jumat (23/2/2024).

Ia mengimbau jajaran DPP PPP untuk kembali ke khitohnya yakni menjunjung tinggi kepentingan umat dan tentunya meletakan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya.

"Saya menyarankan kawan-kawan di DPR, harus teliti, jernih, jangan sampai terkoyak karena hak angket," pintanya.

Lebih lanjut, Zarkasih berharap agar pemenang pemilu baik pilpres maupun pileg menunjukan sikap ksatria.

Sementara itu, bagi yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat.

"Jangan lupa bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden pada akhirnya adalah kehendak Allah SWT,” pungkasnya.

Baca juga: NasDem Sarankan Kubu Ganjar-Mahfud MD, Daripada Teriak Hak Angket, Lebih Baik Perkuat Bukti-bukti

Usulan Ganjar Pranowo

Diberitakan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menggulirkan usulan agar partai politik pengusungnya yang berada di parlemen, yakni PDIP dan PPP menggunakan hak angket di DPR guna menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.