Hasil Survei Terbaru Litbang Kompas, Ternyata Banyak yang Khawatir Hak Angket Bisa Makzulkan Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - Isu hak angket bergulir mengiringi isu dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

Tak sedikit pihak yang berspekulasi, hak angket DPR bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi.

Diketahui, isu hak angket ini pertama kali disuarakan Capres 03, Ganjar Pranowo.

Tujuannya untuk membongkar isu dugaan kecurangan di Pilpres 2024 dan keterlibatan Pemerintah Jokowi di dalamnya.

Baca juga: Terbongkar, Beda Suara PSI di Sirekap dengan Formulir Model C pemilu2024.kpu.go.id, Suara 4 Jadi 54

Jajak pendapat Litbang Kompas terkini menunjukkan sebanyak 49,5 persen responden khawatir hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 berujung pada pemakzulan presiden.

Sementara itu, 40,6 persen responden lainnya mengaku tidak khawatir dan 9,9 persen menjawab tidak tahu.

"Hal lain yang mengemuka dari wacana usulan hak angket ini ialah kekhawatiran akan munculnya isu pemakzulan presiden jika hak ini dilakukan DPR," tulis peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu dikutip dari Kompas.id, Senin (4/3/2024).

Dalam pemaparannya, Yohan menjelaskan bahwa kekhawatiran tersebut cenderung lebih tampak dari kelompok responden yang tidak setuju adanya hak angket.

Adapun dalam jajak pendapat, sebesar 33 persen responden tidak setuju DPR menggunakan hak angket, sebaliknya, 62,2 persen responden setuju dengan mekanisme angket.

"Sebanyak 54,4 persen responden dari yang tidak setuju hak angket menyatakan khawatir hak angket akan berbuah pada pemakzulan presiden.

Sebaliknya, dari kelompok responden yang setuju, lebih banyak yang menyatakan tidak khawatir," tulis Yohan.

Menurut Litbang Kompas, isu pemakzulan wajar mengemuka karena isu hak angket dimulai dari munculnya dugaan kecurangan terhadap pelaksanaan pilpres.

Baca juga: Ekonom Unmul Kaget Tiba-tiba Bulog Punya Beras 20 Ton, Rakyat Menjerit Selama Ini Simpan di Mana?

Apabila dirunut, Yohan menganalisa bahwa hak angket DPR awalnya diusulkan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Hal ini dilatarbelakangi oleh situasi politik nasional yang menghangat setelah hari pemungutan suara pemilu 14 Februari 2024.

"Saat itu, Ganjar mendorong partainya, PDI-P, beserta koalisi partai pengusungnya mengajukan hak angket," tulis Yohan.

"Isu kecurangan di pilpres yang menjadi latar belakang munculnya usulan hak angket memang ramai diperbincangkan di ruang publik, termasuk di media sosial," tulisnya lagi.

Sebagai informasi, jajak pendapat Litbang Kompas kali ini digelar pada 26-28 Februari 2024, dengan melibatkan 512 responden dari 38 provinsi yang berhasil diwawancara.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Tingkat kepercayaan Litbang Kompas sebesar 95 persen dengan margin of error lebih kurang 4,33 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Baca juga: Pengamat Bongkar Peluang Jokowi Gabung Golkar, Tak Ada Saingan Figur Sentral, Kode Dasi Kuning

Mahfud MD Pastikan hak angket Terus Berjalan

Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan.

Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelediki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos.

"Bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos," kata Mahfud MD usai berolahraga di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta pada Jumat (1/3/2024).

Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan.

Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR.

Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut.

"Angket itu sudah digarap. Saya bukan orang partai, saya nggak ikut dalam angket. Tapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut tapi ikut memberikan saran tentang substansinya," kata Mahfud MD.

"Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan.

Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. (Kalau) nggak ada sidang diajukan ke mana? Kan ada sidang dulu," sambung dia.

Baca juga: Sri Mulyani Tak Masuk 4 Kandidat Menkeu Era Prabowo-Gibran, Rocky Gerung Singgung Makan Siang Gratis

Habib Rizieq Buka Suara

Akhirnya Habib Rizieq Shihab turun gunung dukung hak angket DPR.

HRS sapaan Habib Rizieq menyebut orang buta dan budek tahu ada kecurangan di Pemilu 2024.

Lebih lanjut, Habib Rizieq berharap DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera menggunakan proses politik, hak angket untuk mengatasi dugaan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pilpres 2024 lalu.

Habib Rizieq menegaskan, tindakan tersebut harus segera dilakukan agar masyarakat tidak terpecah-belah, dan bahkan sampai berujung dengan kerusuhan di tanah air.

"Ini kecurangan orang buta saja bisa melihat, orang budek aja mendengar. Artinya kecurangannya udah luar biasa. Dan ini harus diselesaikan," kata dia dalam ceramah yang disiarkan oleh YouTube Islamic Brother Hood Television (IBTV), dikutip Selasa (26/2/2024).

"Kita pengen negara kita tetap bersatu, tetap damai, negara kita tetap tenang.

"Caranya selesaikan kecurangan ini. Bukan damai dengan kecurangan. Enak aja lu yang curang, kita disuruh damai," imbuh Habib Rizieq.

Dia mengatakan, pengguliran proses politik melalui hak angket oleh DPR harus segera dilakukan mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah ternodai akibat ulah Hakim MK, Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi kalau kalian wakil rakyat, bekerjalah sebagai wakil rakyat.

"Selesaikan kecurangan ini di DPR sesegera mungkin sebelum menjadi bara api yang akan menyala dan menciptakan kerusuhan di mana-mana.

"Kalau Anda merasa tidak curang jawab di angket bukan membuat gaduh bikin bingung masyarakat," ucap dia.

Baca juga: Progres Investasi Terbaru di IKN Nusantara, Giliran Investor Asing Masuk, Jokowi Targetkan Rp1.000 T

Lebih jauh, Habib Rizieq berharap, pihak-pihak tertentu tidak mencegah terjadinya hak angket.

Jika memang nantinya terbukti tak ada kecurangan rakyat pasti menerima.

"Kalau memang nantinya hasil angket tidak ada kecurangan, rakyat terima kok. Tapi kalau memang ada kecurangan ya tindak.

"Kalau memang kecurangannya TSM, maka presiden mesti dilengserkan, harus dilengserkan. MK, KPU, Bawaslu bubarkan saja," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei Litbang "Kompas": 49,5 Persen Responden Khawatir hak angket Berujung Pemakzulan Presiden"

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.