Wacana Hak Angket di DPR RI Meredup, Nasdem Bantah Isu Dapat Jatah 2 Menteri di Kabinet Prabowo

TRIBUNKALTIM.CO - Wacana hak angket di DPR RI meredup, Nasdem bantah isu dapat jatah 2 menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Wacana hak angket di DPR RI belum ada kepastian.

Di saat hak angket yang masih belum jelas, beragam isu lain menerpa parpol pendukung paslon 01 dan 03.

Baca juga: Nasdem Siap Gulirkan Hak Angket tanpa PDIP, Hasto Bantah Partainya Terbelah, Siapkan Naskah Akademik

Baca juga: NasDem, PKB, dan PKS Ternyata Sudah Siapkan Syarat Hak Angket, Segera Berkomunikasi dengan PDIP

Baca juga: NasDem Yakin Dapat 1 Kursi di DPR RI Dapil Kaltim, Saefuddin Zuhri Sampaikan Terima Kasih ke Warga

Publik pun sekarang sedang gemas terhadap sejumlah partai politik (parpol) pendukung paslon 01 dan 03.

Tadinya PDIP, PPP, PKB, NasDem dan PKS gencar menyuarakan hak angket terkait indikasi kecurangan di Pilpres 2024.

Namun, seusai masa sidang DPR RI dimulai, wacana hak angket mulai redup.

Proses inisiasi hak angket jalan di tempat, sebagian anggota DPR justru sibuk mengurus perolehan suaranya di daerah masing-masing karena belum aman.

Di tengah redupnya wacana hak angket itu, Partai NasDem diterpa gosip tak sedap.

Kabarnya partai besutan Surya Paloh ini dapat jatah dua menteri di kabinet Prabowo Subianto.

Apa betul demikian?

Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari alias Tobas menegaskan sejauh ini belum ada pembahasan atau tawaran kursi menteri kepada partainya dari kubu pasangan capres-cawapres manapun.

Termasuk kata dia isu tawaran dari kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang sementara ini unggul suaranya menurut perhitungan KPU.

"Enggak ada. Enggak ada (tawaran masuk kabinet)," kata Tobas saat ditemui awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Tobas mengaku terkejut ketika mendengar adanya kabar kalau partai pimpinan Surya Paloh itu digadang akan mendapatkan dua jatah kursi menteri jika Prabowo terpilih.

Pasalnya kata anggota Komisi III DPR RI itu, sejauh ini di internal NasDem belum ada pembahasan demikian.