Berita Nasional Terkini

KPU Sumsel Akui Pasangan AMIN Paling Dirugikan Akibat Sirekap Tak Berfungsi, Banyak Salah Input

KPU Sumsel akui pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar paling dirugikan akibat Sirekap tak berfungsi, banyak salah input

Editor: Rafan Arif Dwinanto
KPU.go.id
Mengenal aplikasi Sirekap dalam Pemilu 2024. KPU Sumsel akui pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar paling dirugikan akibat Sirekap tak berfungsi, banyak salah input 

TRIBUNKALTIM.CO - Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap dikeluhkan.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum atau KPU sedang melakukan rekapitulasi suara Pilpres 2024.

Salah satunya di Sumatera Selatan.

Sirekap sempat tidak berfungsi sebagaimana mestinya hingga kerap terjadi salah hitung.

Hal itu merupakan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan selama proses rekapitulasi berlangsung di jajaran provinsi hingga kabupaten/kota.

Baca juga: Partai Pengusung Anies dan Ganjar Kabarnya Ada yang Mau Gabung Prabowo, Grace Sebut Ada Perhitungan

Baca juga: 50 Tokoh Turun Gunung, Desak 5 Ketum Parpol Gulirkan Hak Angket, Cek Daftar Nama dan Isi Suratnya

Akibat dari Sirekap yang bermasalah itu pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dirugikan perolehan suaranya.

"Alat bantu sirekap dari KPU tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan banyak terjadi kesalahan input," kata Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata Jaya, dalam rapat pleno rekapitulasi suara nasional di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (11/3/2024).

"Dan jumlah hasil suara yang sangat rugikan paslon nomor urut 1," sambungnya.

Permasalahan Sirekap itu merupakan satu di antara beberapa catatan khusus yang disampaikan oleh pihak KPU Sumsel saat hendak memulai proses rekapitulasi suara nasional.

Catatan lainnya sebagaimana disampaikan Andika adalah ihwal keberatan saksi Anies-Muhaimin untuk Provinsi Sumsel yang tidam bersedia menandatangani berita acara dan D Hasil provinsi.

Alasannya adalah karena pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melanggar batas usia minimal pendaftaran cawapres.

Pun ada juga keberatan dari tim pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Baca juga: Mahfud Bongkar Server Sirekap Pindah Sampai 10 Kali, Bandingkan dengan Kejanggalan Versi Roy Suryo

Baca juga: Segera Dipanggil Bareskrim, Nasib Roy Suryo Tersangkut Kasus Hukum Buntut Tuduh Gibran Pakai 3 Mic

Mereka mengatakan Pilpres 2024 telah menciderai sistem demokrasi yang telah dibangun selama ini.

Pihaknya keberatan terhadap seluruh proses pemilu yang diduga penuh rekayasa hukum, keterlibatan aparat, penyalahgunaan bansos, intimidasi, hingga money politic yang menenjadikan pemilu tidak demokratis.

Hingga saat ini proses rekapitulasi suara di Sumsel untuk DPRD masih berlangsung. Sementara rekapitulasi suara penghitungan Pilpres telah rampung.

Berikut perolehan suara Pilpres di Sumsel:

- Anies-Cak Imin: 997.299 suara

- Prabowo-Gibran: 3.649.651 suara

- Ganjar-Mahfud: 606.681 suara

Baca juga: Seperti Roy Suryo, Hasto Klaim Kantongi Bukti Algoritma Sirekap, Suara Ganjar Dikunci di 17 Persen

Baca juga: Buntut Postingan Soal Gibran Pakai 3 Mic di Debat Cawapres, Roy Suryo Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Mahfud Sorot Server Sirekap Pindah

Kejanggalan Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap milik KPU terus disorot.

Terbaru, cawapres 03 Mahfud MD membongkar terkait server Sirekap yang diduga dipindah hingga sebanyak 10 kali.

Sebelumnya, Pakar Telematika Roy Suryo juga membongkar sederet kejanggalan Sirekap.

Sekjen PDIP Hasto juga menyebut algoritma Sirekap sengaja diprogram agar suara paslon 03 maksimal hanya 17 persen.

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD buka suara terkait Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan KPU RI dalam rekapitulasi hasil suara di Pemilu 2024.

Mantan Menko Polhukam itu menyebut kinerja KPU RI saat ini ugal-ugalan dalam menggelar Pemilu 2024.

Oleh karena itu, Mahfud MD menilai bahwa perlu dilakukannya audit digital forensik terhadap Sirekap.

Mahfud MD juga menyinggung terkait dorongan terhadap komisioner KPU RI untuk mundur karena telah melalukan pelanggaran etik.

Hal tersebut disampaikan Mahfud ketika ditanya wartawan perihal polemik keputusan KPU untuk menghentikan penayangan grafik atau diagram perolehan suara hasil pembacaan Sirekap terhadap formulir C Hasil TPS.

"Tapi audit (digital forensik sistem IT Sirekap) ini penting agar ke depannya orang tidak ugal-ugalan seperti KPU sekarang," kata Mahfud MD usai olahraga di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat (8/3/2024).

"Sudah diperingatkan pelanggaran etik beberapa kali. Itu kan sebenarnya secara moral seharusnya sudah mundur lah.

Tapi ya mereka nggak mau juga. Mungkin, terikat kontrak untuk tidak mundur,"ujar Mahfud MD.

Menurut Mahfud MD, KPU RI tidak memiliki personel yang bisa mengendalikan sistem IT di sana karena tidak bisa dan tidak paham.

Sehingga, ucap Mahfud MD, server penyimpanan data Sirekap diketahui telah berpindah sebanyak 10 kali.

Terkait hal itu, Mahfud MD menilai bahwa hal tersebut terjadi bukan karena kesengajaan KPU, melainkan karena tidak menguasai teknologi IT.

Baca juga: Bukan Prabowo, Terjawab Kenapa Feri Amsari Berani Tunjuk Hidung Jokowi Aktor Kecurangan Pilpres 2024

Baca juga: Feri Amsari Dorong Pengadilan Rakyat untuk Bongkar Kecurangan Pemilu 2024 Selain Lewat Hak Angket

"Oleh sebab itu, saya usulkan audit digital forensik untuk menilai IT dan Sirekap terutama KPU.

Karena sudah ada fakta-fakta digital bahwa (server) itu berpindah sekian kali dan itu siap dipersentasikan," jelas Mahfud MD.

"Mereka mengatakan ini sudah diaudit, siapa yang mengaudit mereka? Kalau mengaudit kok masih terjadi seperti itu kalau memang sudah diaudit?

Makanya perlu audit independen, KPU harus berani untuk membuka dirinya kalau mereka jujur," papar Mahfud MD.

Menurut Mahfud MD, KPU perlu mengakui pihaknya tidak mampu mengendalikan sistem IT-nya karena tidak memiliki ahli IT.

Ia pun menantang KPU untuk melakukan audit tersebut karena tidak ada kaitannya dengan hasil pemilu.

"Nah kalau berani diaudit saja. Tidak ada hubungannya ini dengan hasil pemilu nanti audit ini. Ini hanya terkait dengan kinerja KPU.

Jangan takut juga partai-partai nggak setuju audit begitu misalnya.

Nggak akan berubah pada hasil yang nanti ditetapkan berdasar hitungan manual," tutur Mahfud MD. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sirekap di Sumatera Selatan Bermasalah, Rugikan Penghitungan Suara Anies-Muhaimin

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved