Mahakam Ulu Raih Juara 1 Pengelolaan JDIH Se-Kalimantan Timur

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) sukses meraih juara 1 pengelolaan JDIH terbaik kabupaten/kota se-Kaltim. 

Penghargaan itu diberikan saat pelaksanaan rapat koordinasi (rakor) JDIH di Hotel Royal Victoria, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kamis (7/3/2024). 

Sebelumnya, JDIH Mahulu hanya mampu meraih juara tiga secara berturut-turut pada tahun 2021 dan 2022. 

Kepala Bagian Hukum Setkab Mahulu, Arsenius Luhan mengatakan, prestasi yang diraih ini perlu kerja yang konsisten. 

Baca juga: JDIH Mahulu Siap Dampingi Masyarakat Buat Peraturan Kampung

Ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan tim JDIH Mahulu banyak melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pembina JDIH provinsi Kaltim. 

Selain itu, mereka juga melakukan konsultasi dengan badan pusat hukum nasional yang ada di Jakarta. 

"Jadi di sana kan kita sudah tahu tuh indikator-indikator penilaian, jadi tim JDIH kabupaten Mahulu berusaha memenuhi semua indikator-indikator itu sesuai dengan waktu yang ditentukan," katanya via telepon, Senin (1/3/2024). 

Langkah lain yang juga dilakukan adalah melakukan kunjungan atau studi tiru dengan kabupaten/kota yang berhasil meraih juara nasional yang masuk kategori tiga besar. 

"Itu ada sekitar lebih dari 12 item yang dihitung, terutama secara umum itu terkait dengan metadata," ujarnya. 

Ia menjelaskan, tak mudah untuk mendapatkan prestasi ini karena harus melalui berbagai kendala. 

Kendala yang paling besar adalah jaringan, karena dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu menggunakan website. 

Baca juga: JDIH Mahulu Siap Dampingi Masyarakat Buat Peraturan Kampung

Sementara untuk mengakses websiite memerlukan koneksi jaringan yang memadai dan kuat. 

"Kemudian memang kadang-kadang terkendala server juga, kadang ada perubahan dari BPHN itu yang kita di Mahulu ini agak terkendala," tuturnya. 

Namun, untuk mengatasi kendala tersebut JDIH Mahulu tetap rutin melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Hukum Nasional (BPHN) agar kendala-kendala ini bisa segera terselesaikan. 

Selain itu, kendala lain adalah kantor bagian hukum yang baru saja dipindah.