Bupati Bonifasius Belawan Geh Serahkan LKPD 2023 ke BPK RI, Wujud Pemerintahan Bersih dan Transparan

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu Stephanus Madang menyerahkan LKPD 2023 melalui Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim Agus Priyono di Ruang Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim, Senin (4/3/2024).

Pada kesempatan ini Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh menyampaikan, pihaknya merasa bersyukur dapat merampungkan LKPD 2023 tersebut meski banyak kendala yang dihadapi.

Secara umum kami informasikan kendala dalam penyusunan LKPD Tahun 2023 dengan adanya peralihan aplikasi SIPD menjadi SIPD RI ini terdapat kendala teknis.

Baca juga: Bonifasius Belawan Geh Serahkan LKPD Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023 ke BPK RI

Yakni seperti masalah koneksi internet yang lambat dan terputus, serta kesulitan dalam sinkronisasi data.

"Terutama ketika data dari satu unit kerja tidak dapat diakses unit kerja lainnya,” ungkap Bupati Bonifasius Belawan Geh.

Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, mengatakan LKPD adalah informasi keuangan daerah yang bermanfaat bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam rangka pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah.

“Perlu kita sadari bersama bahwa pengelolaan keuangan daerah selalu dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku, oleh karena itu menurut hemat saya perlu adanya penekanan penyelenggaraan pemerintahan khususnya pengambilan kebijakan terkait pengelolaan keuangan,” jelas Bonifasius Belawan Geh.

“Perlu dirancang tidak hanya dari perspektif kesejahteraan dan kepentingan publik, namun juga dengan penekanan pada kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku,” imbuh Bonifasius Belawan Geh.

Baca juga: Pemkab Mahulu Edukasi Transaksi Digital Bagi ASN, Bupati Bonifasius Belawan Geh Beber Manfaatnya

Bupati Bonifasius Belawan Geh berharap, tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan peran dan kinerja selalu menjadi hal yang paling penting untuk dilakukan, ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan perlu menjadi lebih efektif dan efisien di masa depan, yang tentu saja didukung oleh transparansi dalam pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan dan pelaporan keuangan.

“Saya yakin seluruh jajaran Pemerintah Daerah akan terus berupaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, dengan dilandasi komitmen dan sinergi oleh seluruh satuan kerja daerah," kata Bonifasius Belawan Geh.

"Upaya maksimal telah kami lakukan dalam penyusunan LKPD ini, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kelengkapan informasi. Kami menyadari bahwa masih terdapat kelemahan dan jauh dari kata sempurna,” harap Bupati, Bonifasius Belawan Geh.

Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, mengharapkan masukan dan saran dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim agar LKPD Pemerintah Daerah se-Kaltim dapat terus diperbaiki dan mencapai hasil yang maksimal.

Baca juga: Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh Ingatkan Pembangunan Jalan Kampung Menggunakan Anggaran Desa

“Kami berharap dengan penyampaian LKPD Unaudited ini, BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim dapat melakukan pemeriksaan dengan seksama dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur," ujar Bonifasius Belawan Geh.

"Dan kami berharap BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim dapat memberikan penilaian yang objektif dan konstruktif atas LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2023 ini," beber Bonifasius Belawan Geh.

"Kami yakin dengan masukan dan saran dari BPK RI, Pemerintah Kabupaten Mahulu akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya,” tutup Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh.

(Prokopim/tha)