Andi Faizal Pertanyakan Kebijakan Walikota Bontang Basri Rase soal Swakelola RT

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mendukung wacana Wali Kota Basri Rase, melibatkan ketua rukun tetangga (RT) dalam kegiatan fisik melalui program swakelola di Kota Bontang, Kalimantan Timur. 

Melibatkan langsung para ketua RT di Bontang pada pembangunan menurutnya sudah tepat.

Lantaran yang mengetahui persis kebutuhannya adalah mereka yang berada dilapisan terbawah dari pemerintah yaitu, RT di Kota Bontang.

"Saya kira bagus saja seperti itu karena memang yang dibutuhkan saat ini, ya pelaksanaan pembangunan di tingkat paling bawah yaitu RT," kata Andi Faizal Sofyan Hasdam melalui pesan singkatnya, Rabu (13/3/2024).

Baca juga: 5 Caleg Suara Tertinggi DPRD Bontang Dapil 1, Alfin Rausan Fikry Ungguli Petahana Abdul Haris

Terlebih usulan tersebut bukan hal baru. Andi Faiz bilang dorongan melanjutkan program pembangunan fisik di lingkungan RT sudah disuarakan jauh hari oleh para legislator.

Anggota DPR merekam aspirasi tersebut pada setiap pertemuan Reses di masyarakat Bontang.

"Tetapi pemerintah tetap maunya kegiatan stimulan seperti urban farming," ungkapnya.

Curiga Ada Motif Lain

Di sisi lain, politikus Golkar ini mencurigai ada motif lain dalam insiatif program tersebut, yang diketahui muncul di akhir masa jabatan pemerintahan Basri Rase - Najirah.

"Pertanyaannya kenapa baru sekarang mau menyiapkan perwali," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Bontang Basri Rase mengungkapkan ketua rukun tetangga memungkinkan untuk dilibatkan, pada kegiatan fisik melalui program swakelola di masing-masing wilayah.

Baca juga: Walikota Bontang Basri Rase Kerap Dikritik Keluar Daerah dan Habiskan Anggaran untuk Bimtek

Hal tersebut disampaikan pada sambutannya dihadapan pimpinan Forkopimda, perwakilan pemuda, perusahaan dan ketua RT dalam acara Musrembang, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025, di Pendopo Wali Kota, Rabu 13 Maret 2024.

Sesuai kegiatan tersebut, kepada Tribunkaltim.co menjelaskan keterlibatan masyarakat pada pembangunan akan lebih efektif dan berdampak langsung secara ekonomi.

"Aturannya masih digodok," kata Walikota Bontang, Basri Rase.

Aturan yang dimaksud, sambung dia, berkaitan dengan misalnya besar nilai dan dimensi pekerjaan. Hal tersebut menurutnya perlu dibatasi agar tidak menjadi persoalan dikemudian hari.

Baca juga: Nama Calon Kepala DPMPTS Bontang Dikantongi, Walikota Basri Rase: Saya Pilih yang Senior

"Jangan sampai ini jadi bahaya buat kita, kalau tidak diatur. Misalnya anggaran dibawah Rp 200 juta itu bisa masuk di swakelola RT," terang Basri Rase. 

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.