Dianggap Hamburkan Uang, Ternyata Walikota Bontang Siapkan 7 Persen APBD untuk Bintek di Luar Daerah

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Walikota Bontang Basri Rase tak mempermasalahkan banyaknya kritik karena sering keluar daerah.

Bahkan ia dinilai mengeluarkan anggaran besar karena harus menggelar bimbingan teknis (bintek) keluar daerah. 

Namun baginya, kritikan itu wajar dan sangat perlu di dalam sistem demokrasi namun komentar yang diberikan semestinya mendidik dan membangun.

"Saya terus terang banyak dikritik karena sering keluar daerah," kata Basri Rase, Rabu (13/3/2024) di Kota Bontang, Kalimantan Timur.

Hampir 3 tahun ini, Basri Rase menilai para pengkritik tidak pernah melihat secara utuh hasil dari upaya dirinya yang kerap kali di luar daerah.

Baca juga: Andi Faizal Pertanyakan Kebijakan Walikota Bontang Basri Rase soal Swakelola RT

Baca juga: Walikota Bontang Basri Rase Berencana Jadikan Ketua RT Kontraktor Swakelola

"Ini ibarat kepala rumah tangga kalau di rumah terus, bagaimana?. Istri dan anak mau dikasih makan apa, dapat uang dari mana," ungkap Basri Rase. 

Analogi itu, sambungnya, dapat menggambarkan upaya dilakukan. Dalam mengelola daerah perlu komunikasi berjenjang dari pusat sampai ke provinsi.

Menurutnya APBD 2024 yang diproyeksi mencapai Rp 3 triliun tidak datang begitu saja. Pun demikian dengan bantuan keuangan provinsi (Benkue) juga terus meningkat.

"Yang perlu dikritik saya ini jika keluar tidak ada hasil," tuturnya.

Di sisi lain pemerintah juga berupaya menarik banyak investor untuk masuk membawa uang, membangun perekonomian baru misalnya bidang pariwisata, jasa dan hiburan.

Kota Bontang, kata Basri Rase mesti berbenah, ketergantungan dengan industri pelan-pelan mesti dilepas.

7 Persen APBD untuk Bimtek

Terkait Bimtek, Basri Rase menjelaskan sejatinya adalah kegiatan untuk meningkatkan dan pengembangan sumber daya manusia atau SMD.

Kegiatan tersebut masuk pada kategori non fisik yang tiap tahun terakomodir di dalam anggaran belanja daerah.

"Ini sesuai aturan. Porsinya dibagi. Belanja pegawai 30 persen, belanja pendidikan 20 persen, 7 persen belanja publik ini masuk bimtek, peningkatan SMD," ungkap Basri Rase.