Petinggi Nasdem Sebut Usulan Hak Angket Tidak Serius Dilakukan karena Parpol Saling Tunggu

Terakhir, Ali melihat bahwa usulan hak angket tidak serius dilakukan.

Sebab, sampai saat ini sejumlah parpol masih saling menunggu.

Baca juga: Dua Hal dalam Penghitungan Suara yang Membuat Cak Imin Curigai KPU, Minta Dibongkar lewat Hak Angket

Padahal, tak sulit untuk mengajukan hak angket agar dibahas pada rapat paripurna DPR RI.

“Kalau tidak ada partai yang serius mbok terus terang saja. Supaya tidak buat kegaduhan. Menurut saya angket bukan pernyataan tapi perbuatan, dan syarat (mengajukan) angket itu tidak sulit kok. Di (tandatangani) 25 anggota (DPR RI), lebih dari satu fraksi cukup,” imbuh dia.

Diketahui tiga parpol Koalisi Perubahan menyatakan siap ikut serta mendorong hak angket yang diwacanakan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim sempat menyatakan pihaknya ingin membuat perjanjian tertulis dengan PDI-P untuk melihat komitmen bersama dalam mendorong hak angket tersebut.

Tapi, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyiratkan keengganan soal pembuatan perjanjian itu.

Ia malah mengatakan bahwa komitmen mendorong hak angket sudah diikat melalui Pancasila dan semangat untuk mempertahankan demokrasi.

50 Tokoh Turun Gunung, Desak 5 Ketum Parpol Gulirkan Hak Angket

50 tokoh yang berlatar berbagai profesi mendesak 5 ketua umum partai politik menggulirkan hak angket.

Para tokoh ini berasal dari berbagai latar, mulai dosen, komika, aktivis, hingga seniman.

Mulai dari Novel Baswedan hingga Zainal Arifin Mochtar.

Diketahui, isu hak angket pertama digulirkan Ganjar Pranowo untuk membongkar dugaan kecurangan Pilpres 2024

Adapun 5 ketua umum parpol yang disurati adalah ketua umum parpol pendukung capres presiden nomor urut 1 dan 3 di Pilpres yang menurut hasil hitungan sementara KPU kalah di Pilpres 2024.

Baca juga: Mahfud Bongkar Server Sirekap Pindah Sampai 10 Kali, Bandingkan dengan Kejanggalan Versi Roy Suryo

Mereka adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Dharma Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono.