3 Pakar Pimpin 1.000 Pengacara AMIN Bongkar Kecurangan Pilpres, Ada Refly Harun, Mengacu Dirty Vote

TRIBUNKALTIM.CO - 3 Pakar Hukum Tata Negara disiapkan Timnas AMIN untuk memimpin 1.00 0 pengacara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akan menggugat dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke MK.

Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) gandeng Ari Yusuf Amir, Hamdan Zoelva, dan Refly Harun sebagai tim hukum untuk menggugat hasil Pilpres 2024.

Ketiga nama tersebut, memimpin 1.000 advokat yang siap mengungkap dugaan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Demikian diungkapkan Juru Bicara Timnas Anies-Muhaimin Iwan Tarigan dalam keterangannya, Jumat (15/3/2024).

Baca juga: Anies Tak Tinggal Diam Luhut Minta Pihak yang Terus-Terusan Kritik Pemerintah Pergi dari Indonesia

Baca juga: Hasil Rekapitulasi Terbaru KPU Pilpres 2024 di 33 Provinsi, Anies Menangi 2 Provinsi, Nasib Ganjar?

“Kami juga sudah menyiapkan tim hukum kami ya, tim hukum kami nanti akan menjadi motor utamanya adalah ketua tim hukum yaitu Ari Yusuf Amir, beliau adalah Ketua Hukum Tim Nasional AMIN, dibantu oleh wakil ketua ya di dalam tim itu ada Hamdan Zoelva ya, beliau bekas ketua MK dan juga Bapak Refly Harun,” ucap Iwan.

“Dan tentunya ini didukung total oleh tim hukum Anies yang beranggotakan 1.000 orang pengacara.”

Iwan menuturkan, saat ini tim hukum dari Timnas Anies-Muhaimin sudah memiliki bukti yang cukup untuk mengungkap kecurangan Pemilu 2024.

“Kami sudah mengumpulkan bukti yang sangat cukup ya, lebih dari cukup ya.

Jadi kami sudah mengumpulkan bukti-buktinya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk nanti kami ajukan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi,” ujar Iwan.

Berdasarkan bukti yang dikantongi, Iwan pun menyatakan optimistis pihaknya bisa membuktikan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang terjadi di Pilpres 2024.

“Kami sangat optimis ya karena memang kita bisa melihat dan juga menonton film Dirty Vote, yang sampai saat ini tidak ada sanggahan dari pihak manapun bahwa kejadian itu tidak benar.

Karena, di film Dirty Vote itu menceritakan bagaimana secara sistematis pemilu sudah diatur jauh-jauh hari sebelum tanggal 14 Februari 2024,” ucap Iwan.

“Kita lihat bagaimana MK diubah dari batas usia 40 tahun menjadi 35 tahun, itu awalnya saja sudah mulai kelihatan ya, bahwa ada yang terstruktur dan sistematis.

Bagaimana seorang ketua MK itu bisa dijatuhi hukuman etik berat dan selanjutnya itu juga belum ada perubahan di PKPU tetapi KPU menerima pendaftaran Prabowo Gibran.”