Pengamat Soroti Sikap PDIP yang tak Segera Gulirkan Hak Angket, Sinyal Merapat ke Prabowo?

TRIBUNKALTIM.CO - Sikap PDIP yang tak segera menggulirkan hak angket terkait pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi sorotan.

Belum bergulirnya hak angket dari PDIP ini disinyalir karena masih berupaya menjalin hubungan baik dengan pemerintahan pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyinggung sinyal PDIP juga ingin merapat ke pemerintahan Prabowo.

Sebenarnya, menurut Burhanuddin Muhtadi, saat ini PDIP sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena pemilihan umum sudah selesai.

Baca juga: Lengkap, Partai Pemenang Pemilu 2024 di 39 Daerah di Indonesia, Golkar dan PDIP Bersaing Ketat

Baca juga: Adian Napitupulu Beber Sikap Megawati Soal Hak Angket, Ungkit Keberanian Mega Lawan Rezim Orde Baru

Baca juga: Jokowi Mulai Bergerak Cegah Hak Angket, Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat: Mencari Deal Politik

Namun, PDIP yang tak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya.

"Ini pandangan saya, yang sedang dipikirkan oleh PDI Perjuangan adalah pemerintahan pasca Jokowi.

Burhanuddin Muhtadi dalam program Obrolan Newsroom di Kompas.com, Rabu (20/3/2024) mengatakan, "Jadi sepertinya PDI Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik, untuk tidak mengatakan berkoalisi, dengan pemerintahan Prabowo." 

"Karena kalau dari elektoral dan dari sisi masa jabatan Pak Jokowi yang nyaris habis kan seharusnya tidak ada masalah dengan PDI Perjuangan untuk segera mengajukan hak angket," sambung Burhanuddin.

Bahkan menurut Burhanuddin, jika melihat perkembangan situasi seperti saat ini dia menduga PDI Perjuangan juga berhasrat buat bergabung dengan pemerintahan pasca kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Jangan-jangan PDI Perjuangan juga sedang mempertimbangkan juga untuk bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, karena harusnya kan enggak ada masalah, tapi kenapa lama sekali untuk proses hak angket ini," ucap Burhanuddin.

Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja.

Sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik seperti mendukung pasangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada pemilihan kepala daerah Jakarta pada 2012.

"Jadi jangan lupa Pak Prabowo itu mantan cawapresnya Ibu Mega di 2009, dan hubungan pak Prabowo dengan Ibu Mega itu bagus sekali," ujar Burhanuddin.

Berbeda dengan relasi Megawati dan Prabowo, Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PDIP dan Jokowi saat ini berada dalam titik terendah akibat persaingan politik dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Mahfud MD Beber Strategi Megawati Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu, PDIP Pastikan Tak Main-main

"Hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi sedang berada di titik nadir jadi menyulitkan secara komunikasi politik, tapi secara formal PDI Perjuangan masih menjadi bagian pemerintahan Pak Jokowi.