Akhirnya Pengadilan Rakyat Dimulai, BEM Unpad Sorot Hak Angket Lambat, Minta BEM Lain Beraksi Juga

TRIBUNKALTIM.CO - Aksi Pengadilan Rakyat dimulai.

Adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (Kema) Universitas Padjajaran (Unpad) yang memulai Pengadilan Rakyat tersebut.

Sebelumnya, Pengadilan Rakyat diutarakan dosen dan guru besar di UGM untuk merespon dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Terbaru, BEM Unpad bakal menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Senin (18/3/2024).

Ketua BEM Kema Unpad, Fawwaz Ihza mengatakan, aksi tersebut diberi tema 'Pengadilan Rakyat'.

Baca juga: Hasil Rekapitulasi Pilpres 2024 Hari Ini, Suara AMIN Menurun Ganjar Bukan 16 Persen, Sisa 5 Provinsi

Baca juga: 3 Pakar Pimpin 1.000 Pengacara AMIN Bongkar Kecurangan Pilpres, Ada Refly Harun, Mengacu Dirty Vote

Tak hanya BEM Kema Unpad, Fawwaz menyebut, kegiatan ini rencananya akan diikuti seluruh mahasiswa se-Jawa Barat.

"Aksi nanti juga akan melibatkan Aliansi Mahasiswa se-Bandung Raya, tema kami adalah untuk keadilan rakyat di rezim pada saat ini khususnya pada Presiden Joko Widodo," katanya ditemui di Sekretaris BEM Kema Unpad, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (17/3/2023).

Ia mengaku konsolidasi sudah berlangsung selama dua kali dengan mahasiswa pelbagai perguruan tinggi di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung.

Menurutnya, aksi tanggal 18 besok bukan merupakan puncak, namun pemantik bagi mahasiswa di provinsi lain, seperti Jawa, Sumatera, Kalimatan, Sulawesi, dan Papua.

"Kita akan berangkat ke Jakarta dan kemungkinan besar kita akan mencoba ada aksi di Bandung setelah itu kita coba koordinasi dengan wilayah lain yang mana nanti kita akan adakan aksi besar-besaran di Jakarta," ujarnya.

Fawwaz mengungkapkan, ada beberapa hal yang disoroti oleh BEM Kema Unpad terhadap rezim Jokowi.

Ia memandang Istana sudah penuh dengan kebohongan, bahkan penuh dengan intrik politik serta kepentingan politik.

"Kita melihat kemarin bansos dipolitisasi kita juga melihat rezim ini mengotak-atik banyak hal, dan demokrasi sedang direduksi dan tambah diperparah rakyat sedang menjerit karena harga bahan pokok sedang naik," tuturnya.

Baca juga: Zainal Arifin Mochtar-Guru Besar UGM Dorong Pengadilan Rakyat, Refly Harun Serukan Parlemen Jalanan

Baca juga: Respons Kapolri Listyo Sigit Saat Tim Ganjar-Mahfud Mau Hadirkan Kapolda di MK, Usut Pemilu Curang

Ia melihat, tak ada itikad baik atau mitigasi dari pemerintah untuk menyelesaikan isu-isu yang tengah beredar di masyarakat.

"Padahal masyarakat sudah menjerit kesakitan.