Berita Nasional Terkini

Refly Harun Terus Dorong Parlemen Jalanan, Ungkit APBN Rp 597 T yang Dipakai Jokowi di Masa Pilpres

Refly Harun terus dorong parlemen jalanan, ungkit APBN Rp 597 triliun yang dipakai Jokowi di masa Pilpres 2024

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Tribun Jakarta
ORASI REFLY HARUN - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun saat orasi dalam aksi tolak hasil Pemilu curang di depan KPU RI, Senin (18/3/2024). Refly Harun terus dorong parlemen jalanan, ungkit APBN Rp 597 triliun yang dipakai Jokowi di masa Pilpres 2024 

TRIBUNKALTIM.CO - Refly Harun terus menyuarakan penolakan terhadap hasil Pilpres 2024.

Diketahui, KPU sudah menetapkan pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming sebagai pemenang.

Namun, Refly Harun terus menyuarakan parlemen jalanan alias demo harus tetap berlangsung.

Pakar Hukum Tata Negara ini pun mengungkap sejumlah kejanggalan dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Pilpres Usai, Anies dan Surya Paloh Kini Beda Sikap, Ketum Nasdem Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Baca juga: PPP Bakal Ajukan Gugatan ke MK Usai Gagal ke Senayan, Temui Selisih Suara dengan Real Count Internal

Diketahui, Refly Harun datang ke lokasi unjuk rasa di depan Komisi Pemilihan Umun (KPU) RI, Rabu (20/3/2024).

Mantan Komisaris PT Pelindo I ini mengaku datang ke KPU RI untuk mengutarakan keperihatinan terhadap proses Pemilu 2024 atas dugaan kecurangan.

Menurut Refly, proses Pemilu 2024 ini hanyak melanggar konstitusi dan penuh intimidasi, mobilisasi dan tidak jujur.

Misalnya kata Refly, fenomena sirekap yang tidak adil dalam proses penghitungan sementara suara Pemilu 2024.

"Karena penguasa, Presiden terlibat tim pemenangan Paslon nomor 2," tuturnya.

Ia menduga, Presiden Joko Widodo bisa memobilisasi dana sebesar Rp 597 triliun untuk memenangkan calon tertentu dengan berbagai program perlindungan sosial.

Reflyn menilai, tidak ada calon yang memiliki kemampuan finansial yang begitu dahsyat besar, tapi ia menduga ada salah satu Paslon yang dibantu menggunakan APBN.

"Ada dua, perjuangan politik, ada di ranah hukum. Di politik kita terus dorong hak angket. Kecurangan yang ada dalam ranah hukum yang tersisa masih Mahkaman Konsititusi, tapi ranah sosial politik Parlemen jalanan ini," terangnya.

"Jadi 3 jalan itu tetap harus dilakukan, tetapi yang paling penting adalah masa terus memenuhi jalan jalan Jakarta ini, yang kemudian menunjukkan tekanan kepada dunia bahwa kita tidak bisa menerima sedikitpun Pemilu yang curang," tambahnya.

Baca juga: Terjawab Alasan Refly Harun Sebut Sirekap Alat Bantu Kecurangan, Ungkit Pernyataan KPU Depok

Baca juga: Sah! KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Menang di Pilpres 2024, Selisih 70 Juta Suara dari Ganjar-Mahfud

Pulangkan 16 pengunjuk rasa

Polda Metro Jaya telah memulangkan 16 pengunjuk rasa tolak kecurangan Pilpres 2024 yang digelar di depan Gedung DPR/MPR dan Kantor KPU, Jakarta Pusat.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved