Keluarga Jos Soetomo Dukung Isran-Hadi Maju Jalur Independen di Pilgub Kaltim, Ini Alasannya

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Jalur independen dipilih petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi guna maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 mendatang.

Pengumpulan KTP untuk dukungan juga terpantau Tribunkaltim.co mulai dilakukan para relawan Isran-Hadi dibeberapa daerah melalui sebuah grup media sosial.

Dari informasi yang didapat pula, Kantor Sekretariat Isran-Hadi di Kota Samarinda juga telah didirikan di Jalan Arif Rahman Hakim.

Teranyar, dukungan pengumpulan KTP juga didapat dari Keluarga besar Pengusaha Kaltim HM Jos Soetomo.

"Saya atas nama Isran-Hadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Jos Soetomo yang hari ini menyerahkan surat dukungan untuk Pilgub 2024 yang sudah ditandatangani, serta diserahkan langsung oleh anak beliau," ujar Hadi Mulyadi, Senin (25/3/2024).

Penyerahan surat dukungan diberikan di Hotel Bumi Senyiur Kota Samarinda.

Baca juga: Gandeng Hadi Mulyadi atau Makmur HAPK di Pilgub 2024, Isran Noor: Pasti Ada Partai Pengusung

Menurut Hadi Mulyadi, Jos Soetomo merupakan simbol pemersatu bagi masyarakat Kaltim, dan jasa-jasanya sangat luar biasa bagi pembangunan Kaltim.

"Ini sebuah kehormatan bagi kami. Terima kasih. Kami juga bangga karena Pak Jos Soetomo selama ini menjadi tokoh pemersatu, tokoh pembangunan Kaltim, putra daerah, kita doakan sehat dan panjang umur, sehingga beliau suatu saat datang ke Samarinda mendukung kemenangan Isran-Hadi," kata Hadi Mulyadi.

Hadi Mulyadi juga berharap dukungan terhadapnya untuk maju di Pilgub Kaltim mendatang terus mengalir dari para tokoh, sehingga hal tersebut juga sebagai bagian restu yang diberikan padanya dan Isran Noor.

"Ya tentu, harapan kita juga tokoh-tokoh lain yang bekerjasama dengan Isran-Hadi, selama ini bekerja membangun Kaltim, kembali ada membersamai di periode kedua," tandasnya.

Sementara itu, Soerjo Soetomo anak ke-10 dari HM Jos Soetomo mengatakan bahwa ia diberi mandat sang ayah guna menyerahkan dukungan pada pasangan Isran-Hadi yang kembali maju pada kontestasi Pilgub 2024.

Menurutnya juga, era kepemimpinan Isran-Hadi sudah terbukti di periode pertama dan pihaknya merasa perlu untuk kembali dilanjutkan.

"Paling tidak, petunjuk ayah kami, memberikan dukungan solidaritas kepada Isran-Hadi yang rekam jejaknya terbukti. Kita berikan dukungan supaya bisa berlanjut. Saya pikir kita yang ada di Kaltim merasakan perkembangan saat keduanya memimpin," singkat Soerjo Soetomo.

Sebagai informasi, HM Jos Soetomo, dikenal sebagai pengusaha kayu yang cukup berpengaruh di Indonesia.

Ia pernah masuk jejeran 150 orang terkaya di Indonesia, dan berada di peringkat ke-39, berdasarkan data Globe Asia 2017.

Jos Soetomo berasal asli dari Kaltim, dikenal lantaran menjadi mualaf dan aktif berdakwah, lahir di Kutai Kartanegara pada 4 April 1945 silam.

Salah satu orang yang masuk dalam tim Isran-Hadi, Iswan mengatakan bahwa pihaknya telah berkonsultasi terkait dukungan yang harus dipenuhi untuk pasangan calon perseorangan (independen) di Pilkada Kaltim.

Pihaknya juga sudah memperbanyak salinan formulir dukungan (surat pernyataan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Model B.1-KWK Perseorangan).

Ada juga penggandaan formulir identitas pendukung (Model Pernyataan Identitas Pendukung KWK).

"Semua sudah kita perbanyak untuk dibagikan kepada pendukung tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim," ujarnya.

Dalam aturan, UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, angka minimal pencalonan independen dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT).

Untuk daerah dengan jumlah DPT 0-2 juta, syarat minimal dukungan sebesar 10 persen.

Di daerah dengan jumlah DPT 2-6 juta seperti Kaltim, syarat minimal dukungan sebanyak 8,5 persen.

Ketentuannya ada di Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengategorikan Provinsi Kaltim dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 2.778.644 jiwa sehingga harus mengumpulkan paling sedikit 8,5 persen dukungan dari jumlah DPT atau sebanyak 236.185 dukungan.

Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris juga menjelaskan terkait tahapan pilkada memang sudah dimulai sejak Maret 2024.

Meski demikian, tahapan yang berjalan masih sebatas persiapan.

"Untuk perilisan serentaknya nanti selepas Lebaran, pertengahan April. Rilis serentak Pilkada se-Kaltim," ungkapnya.

Tahapan pilkada sendiri telah dituangkan KPU RI lewat Peraturan KPU (PKPU) 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dari beleid tersebut, KPU Kaltim dan KPU di 10 kabupaten/kota se-Kaltim bakal memutakhirkan data pemilih dari daftar pemilih tetap (DPT) dari pileg dan PPWP.

"Pemutakhiran data baru dimulai Mei, yang awal pembukaan jalur independen nanti diawal Mei," kata Fahmi.

Mahyudin Juga Berniat Jalur Independen

Sosok bakal calon gubernur Kalimantan Timur mulai bermunculan dan terasa pada pertengahan tahun 2024 ini.

Salah satunya, Mahyudin mantan Bupati Kutai Timur (2003–2005) yang sempat memposting di media sosial pribadinya soal pencalonannya.

Ia sempat memposting pernyataannya, "Insya Allah saya berniat untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur Kalimantan Timur melalui jalur independen. Buat teman, sahabat, simpatisan, segera kita konsolidasi melakukan persiapan, mengumpulkan dukungan, mengumpulkan KTP untuk persyaratan administrasi. Bismillah. Buat teman yang ingin bergabung dalam barisan relawan, boleh inbox nomor kontaknya."

Saat ditemui di sela agendanya di Kota Samarinda, ia mengatakan awalnya tidak berniat maju.

Wakil Ketua DPD RI asal Kaltim ini, menegaskan tidak lagi maju di Pemilu 2024 untuk pencalonannya menjadi senator.

Namun, langkah politiknya kini berbelok ketika banyak masyarakat yang memintanya untuk maju sebagai ‘KT 1’.

Baca juga: Wagub Kalimantan Timur Hadi Mulyadi Dukung Eks Bandara Samarinda Disulap Jadi Temindung Creative Hub

“Memang saya kemarin memposting di medsos berkeinginan untuk maju. Saya sudah tidak mencalonkan lagi (DPD RI), tetap saya menyerap aspirasi sampai habis masa jabatan pada Oktober 2024,” ujarnya, Kamis (21/3/20224).

Menurut Mahyudin, track record politiknya menjadi modal besar sehingga ia dinilai layak memimpin.

Apalagi ada IKN di Kaltim, tentu pembangunan tidak boleh jomplang, dan pemimpin ke depan tentu bisa mentransformasi pemikirannya agar tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Awalnya tidak berniat maju (Pilgub 2024), tetapi ada majelis dan pengajian yang mendorong, karena Kaltim ini kan strategis ada IKN (Ibu Kota Negara), perlu ada konsep pembangunan tersinergi antara dua wilayah,” sambungnya.

Lebih lanjut, pertimbangan maju tentu harus dibarengi restu dan pendapat banyak pihak.

Mahyudin sedang berfikir, akankah maju sebagai Calon Gubernur, sebelum memantapkan hati untuk berkontestasi di Pilkada 2024.

“Harus berkonsultasi dengan banyak orang, yang utama ibu saya minta pendapat, kalau merestui saya maju memperjuangkan aspirasi dan mengabdi untuk masyarakat Kaltim, kita maju,” tegasnya.

Terkait partai politik yang telah berkomunikasi atau Mahyudin sendiri yang melakukannya, ia mengatakan terlalu dini.

Namun di Kaltim, banyak partai yang open space, ada yang mendapat kursi tetapi tak punya calon.

Kemungkinan lain, Mahyudin maju di independen juga terbuka mengingat pengalamannya mulus menjadi DPD RI.

Dalam aturan, UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, angka minimal pencalonan independen dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT).

Untuk daerah dengan jumlah DPT 0-2 juta, syarat minimal dukungan sebesar 10 persen.

Di daerah dengan jumlah DPT 2-6 juta seperti Kaltim, syarat minimal dukungan sebanyak 8,5 persen.

Mahyudin juga optimistis masih memiliki waktu berkomunikasi ke parpol atau mensosialisasi dirinya jika menggarap untuk maju pada jalur independen atau perseorangan.

“Parpol kini realistis. Tapi di Kaltim banyak partai terbuka, misal PAN, anak saya kemarin caleg disana, mereka mendapat kursi tapi tidak punya calon, kalau survei bagus otomatis partai tanpa kita minta akan merapat,” kata Mahyudin.

“Kalau positif juga, ini menarik. Ada kemungkinan menggarap calon independen, kami punya pengalaman mengumpulkan dukungan saat DPD, mengumpulkan KTP, mungkin itu langkah awal yang kita lakukan,” sambungnya. (Mohammad Fairoussaniy)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.