Ibu Kota Negara

Kagetnya Malaysia Dengar Rencana Proyek Kereta Cepat IKN Nusantara - Brunei, Terungkap Fakta Lain

Kabar soal adanya rencana proyek kereta cepat  IKN Nusantara - Brunei ternyata membuat pihak Malaysia kaget.

|
Editor: Doan Pardede
TribunJabar.id
KERETA CEPAT IKN - Ilustrasi kereta cepat akan tersedia di IKN Nusantara. Kabar soal adanya rencana proyek kereta cepat  IKN Nusantara - Brunei ternyata membuat pihak Malaysia kaget. 

TRIBUNKALTIM.CO - Kabar soal adanya rencana proyek kereta cepat  IKN Nusantara - Brunei ternyata membuat pihak Malaysia kaget.

Sebelumnya, sebuah perusahaan infrastruktur yang berbasis di Brunei Darussalam mengumumkan proposal pembangunan kereta api berkecepatan tinggi pertama di Pulau Kalimantan.

Pembangunan transportasi ini rencananya akan menghubungkan Brunei dengan dua negara tetangga, Malaysia dan Indonesia, termasuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Brunergy Utama, perusahaan minyak dan gas yang kini beralih ke infrastruktur, meluncurkan proyek tersebut pada akhir Maret 2024.

Baca juga: Keuntungan Bagi IKN Nusantara jika Ada Kereta Cepat, Hubungkan 3 Negara Asia Tenggara

Diberitakan Nikkei Asia, Senin (1/4/2024), perusahaan mengumumkan, Kereta Api Trans-Borneo akan membentang sepanjang 1.620 kilometer.

Lintasan kereta tersebut membentang dari sisi barat ke sisi timur Kalimantan, melintasi tiga negara Asia Tenggara.

Pemerintah Malaysia menyatakan tidak mengetahui proposal perusahaan yang berbasis di Brunei untuk memulai jaringan kereta api berkecepatan tinggi, yaitu Trans Borneo Railway (TBR), yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, hingga tembus Ibu Kota Nusantara di Indonesia

Menteri Perhubungan Loke Siew Fook mengatakan pemerintah federal belum memberikan persetujuan untuk proyek tersebut dan tender untuk studi kelayakan proposal serupa baru akan dibuka pada bulan Mei.

Dia mengatakan, studi kelayakan akan memakan waktu sembilan bulan untuk diselesaikan.

"Jika ingin membangun rel kecepatan tinggi di Sabah dan Sarawak, harus mendapat persetujuan dari pemerintah Malaysia, Sabah, dan Sarawak," ungkap Loke usai meresmikan klasifikasi Terminal 2 KLIA sebagai terminal Kelas A, Rabu (3/4/2024) dilansir Daily Express Malaysia.

"Sampai saat ini belum ada persetujuan, bahkan kami belum pernah membicarakan hal ini dengan pihak perusahaan," lanjutnya.

Loke menegaskan bahwa pengumuman mega proyek harus dilakukan oleh pemerintah, bukan swasta.

(ilustrasi) Dua orang petugas berjalan di samping Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang membawa rombongan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/6/2023).
(ilustrasi) Dua orang petugas berjalan di samping Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang membawa rombongan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/6/2023). (Tribun Jabar/Gani Kurniawan)

Moeldoko Ungkap Dampak Positif dan Megatif

Sebelumnya diberitakan, perusahaan Brunei Darussalam yang fokus pada pembangunan proyek infrastruktur utama, Brunergy Utama, berencana mendorong pertumbuhan di Kalimantan, salah satu gagasannya adalah merealisasikan operasional kereta cepat Brunei Darussalam-IKN.

Pemerintah RI sudah memastikan bakal membangun fasilitas kereta api di IKN, meski belum memastikan bakal ikut tergabung dalam megaproyek kereta cepat dengan negara tetangga.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved