Atasi Kemiskinan, Pemkab Mahulu Beri Bantuan Hingga Rp 150 Juta untuk Setiap Kecamatan

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) melalui dinas sosial menghadirkan program penyaluran bantuan berupa uang Rp 150 juta per kecamatan di hulu.

Program ini untuk mengatasi kemiskinan di Mahulu.

Asisten 1 Pemkab Mahulu, drg Agustinus Teguh Santoso mengatakan setiap kecamatan akan mendapatkan bantuan mulai Rp 100 juta di hilir dan Rp 150 juta di hulu.

Baca juga: Proses Pencairan Beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu, Kepala Bagian Kesra Tunggu SK Penerima

"Untuk yang daerah hulu itu Rp 150 juta, untuk daerah hilir Rp 100 juta. Agar sama-sama memberikan intervensi kepada keluarga miskin atau keluarga stunting," katanya, Senin (15/4/2024).

Hal ini dinilai mampu meringankan beban masyarakat dalam mengatasi masalah tingginya angka kemiskinan di Mahulu.

Program ini dicover dalam sebuah program yang bernama Gebrak atau gerakan bersama atasi stunting dan kemiskinan.

"Dengan mengunjungi keluarga-keluarga di kampung-kampung terdekat dulu, dan kemudian kalau gerakan ini bersama-sama kita laksanakan kita yakin ada kemungkinan di Mahulu ini akan bisa diturunkan," jelasnya.

Ia menyebut pogram penurunan tingkat kemiskinan sejatinya adalah sebuah komitmen dari pemimpin negara.

Baca juga: Pemkab Mahulu Minta Dinsos Pemuktahiran Data untuk DTKS

Hal ini berlandaskan pada komitmen Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan tentang tiga program yang
menjadi fokus pemerintah dalam hal penuntasan kemiskinan.

"Yakni menjaga stabilitas harga, program subsidi dari dana desa, serta bantuan sosial. Selanjutnya Wapres sebagai ketua tim penanggulangan kemiskinan atau juga telah memberi mandat kepada lembaga terkait termasuk pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas implementasi program dan penggunaan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan," ujarnya.

Salah satu komitmen presiden juga adalah bantuan-bantuan sosial harus tepat sasaran.

Agar penyaluran bantuan dapat disalurkan tepat sasaran maka diperlukan validasi data secara akurat.

"Kita sudah memiliki data by name by address, namun perlu terus divalidasi terlebih dahulu bersama-sama dengan pemangku kepentingan yakni para petinggi dan camat yang ada di wilayah kabupaten Mahulu ini," imbuhnya. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya