Ketua DPD PDIP Kaltim Geram, DPC Bontang Daftarkan Agus Suhadi jadi Bakal Calon Walikota ke Golkar

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kaltim, Safaruddin, berang mengetahui pengurus DPC Kota Bontang mengambil langkah politik, dengan mendaftarkan Agus Suhadi sebagai Bakal Calon Wali Kota di Partai Golkar, kemarin.

Mantan Kapolda Kaltim ini menilai mereka seperti orang-orang yang tidak mengerti mekanisme partai. Dengan membuat manuver yang akhirnya menimbulkan persepsi publik, internal PDI-P Bontang pecah.

Ia menegaskan, instruksi DPP PDI-P jelas. Seluruh DPC hanya membuka pendaftaran baik untuk internal atau eksternal.

Baca juga: Peringati Haul Bung Karno, DPC PDIP Bontang Gelar Doa Bersama dengan Ratusan Kader dan Simpatisan

"Ini malah ke partai lain. Rombongan dengan pakaian lengkap. Seolah-olah memberikan opini ke masyarakat bahwa DPC itu mendukung pak Agus dan berkoalisi dengan Golkar. Kan belum ada apa-apa," kata Safaruddin saat dikonfirmasi Tribunkaltim.co, Senin (22/4/2024).

Menurutnya, jika ada perorangan dari internal PDI-P ingin mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah tidak masalah. Karena itu hak politik. Tetapi jangan membawa nama PDI-P.

"Ini kan partai ada aturannya. Jangan semau-maunya," bebernya.

Ia sadar dengan kalkulasi perolehan Pemilu Legislatif Februari lalu belum cukup untuk PDI-P, melangkah mengusung satu pasang calon.

Namun ranah koalisi atau komunikasi lintas partai bukan kewenangan DPC. "Nanti saya yang bicara, dengan siapa (partai) kita akan bekerja sama. Mekanismenya seperti itu, dan tentu hasil akhirnya tetap DPP yang menentukan," ungkapnya.

Baca juga: Alasan PDIP Bontang, Lebih Siap dengan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Ia mengaku geram dengan manuver-manuver politik yang dilakukan pengurus di Bontang, dan mengancam memberikan sanksi kepada pengurus yang terlibat.

"Saya sudah perintahkan kepada bidang kehormatan DPD untuk melakukan penyelidikan, sejauh mana pelanggarannya," bebernya.

Tidak menutup kemungkinan, sambungnya, sanksi non aktif akan diberikan atau bahkan sanksi lebih berat kepada pengurus yang terlibat, dari ketua, sekretaris maupun bendahara.

"Kalau Maming begitu bisa saya non aktifkan saja. Bisa berujung tidak dilantik sebagai anggota DPRD terpilih," tegasnya.

Pemanggilan akan dilakukan sesegera mungkin, meskipun proses penjaringan kepala daerah masih berlangsung. "Saya akan lapor ke DPP, non-aktifkan saja dulu pak Maming karena bikin keruh," tuturnya.

Baca juga: 25 Bacaleg PDIP Bontang Diminta Aktif Turun ke Basis Jelang Pemilu 2024

Disinggung soal apakah sudah ada komunikasi yang terjalin terkait hal diatas dengan Ketua DPC PDI-P Bontang. Safaruddin mengaku belum ada. "Kita serahkan saja ke bidang kehormatan proses klarifikasi pasti akan dilakukan," pungkasnya.

Sementara itu, Tribunkaltim.co berupaya meminta jawaban dari Maming, dengan mengirimkan pesan WhatsApp dan menghubungi nomor pribadinya, namun hingga saat ini belum ada jawaban yang diberikan.