Hasil Survei Terbaru Kepuasan Publik Alias Approval Rating Terhadap Jokowi Stagnan Usai Pilpres 2024

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Jokowi berada di akhir masa jabatannya.

Oktober 2024 ini, Jokowi akan digantikan pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming yang menjadi pemenang Pilpres 2024.

Terbaru, Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei kepuasan publik atau approval rating Jokowi.

Hasilnya, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden RI, Joko Widodo mencapai 77,2 persen.

Baca juga: Geram dengan Putusan MK, Aktor Fedi Nuril Bersumpah Siapkan Keturunannya Lawan Silsilah Jokowi

Hal ini terungkap dalam temuan survei nasional Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 4 sampai dengan 5 April 2023.

“Di survei terakhir kami, awal April, itu (kepuasan kinerja presiden) sekitar 77,2 persen ,” ungkap Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis surveinya, Minggu (21/4/2023).

Burhanuddin mengatakan, temuan Indikator Politik hanya berbeda tipis dengan hasil jejak pendapat yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) beberapa waktu lalu.

Menurutnya, hanya ada sedikit penurunan hasil kinerja Kepala Negara jika dibandingkan dengan temuan sebelum Pilpres 2024 berlangsung.

"Sebelum Pilpres dari 78 persen ke 76 persen di pertengahan Februari, tetapi di bulan awal April itu ada sedikit peningkatan.

Tetapi kita cenderung mengatakan stagnan," kata Burhanudin.

Burhanudin berpandangan, angka 77,2 persen tidak bisa dianggap kecil di tengah isu ekonomi dan dinamika politik yang terjadi.

Terlebih, Presiden Joko Widodo tidak sejalan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Tetapi lagi-lagi 77,2 persen publik ini bukan angka yang kecil ya di tengah banyak isu.

Mulai dari isu ekonomi, termasuk politik, karena berpisah jalannya antara PDIP dengan Jokowi approval Pak Jokowi masih di atas 77 persen," kata Burhanudin.

"Angka yang cukup besar meskipun lagi-lagi belum sebesar seperti, belum pulih seperti yang terjadi sebelum Pilpres.

Tapi minimal tidak turun lagi seperti approval sebelum 2 bulan sebelumnya," imbuhnya.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan terhadap warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau cellphone.

Sekitar 83 persen dari total populasi nasional.

Baca juga: Pengamat Bongkar Penyebab PDIP Sulit Menerima Tawaran Prabowo, Singgung Hubungan Megawati dan Jokowi

Sampel dipilih melalui metode Random Digit Dialing (RDD) sebanyak 1201 responden.

RDD adalah proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Margin of error survei diperkirakan ± 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling.

Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.

Survei Sengketa Pilpres 2024

Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) jelang tersebut menggelar sidang putusan perselisihan hasil pemiihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024, Senin (22/4/2024) besok.

Tengok persepsi publik soal putusan hakim MK terhadapa sengketa Pilpres 2024.

Diketahui, survei Indikator Politik Indonesia disebut dilakukan dengan metode random digit dialing (RDD) telepon genggam terhadap 1.201 responden dalam dua hari, yakni 4-5 April 2024.

Hasil survei itu menunjukkan, mayoritas publik meyakini MK akan menjatuhkan putusan perkara sengketa hasil Pilpres 2024 dengan adil.

Dalam survei tersebut, ditemukan ada sebanyak 56,2 persen responden tahu soal sidang-sidang terkait sengketa Pilpres di MK tersebut. Sedangkan 47,4 persen responden mengaku tidak tahu.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan ketika ditanya lebih lanjut perihal apakah mereka percaya atau tidak percaya MK akan memgeluarkan putusan yang adil besok, mayoritas responden meyakini MK akan adil yakni sebanyak 71,8 persen .

Terkait persepsi apa yang adil dan tidak, kata dia, survei menyerahkan penafsiran tersebut kepada responden.

Baca juga: Akhirnya Jokowi Bicara Soal Putusan MK, Singgung Tuduhan Bansos Hingga Pengerahan Aparat di Pilpres

"Dari pertanyaan ini, semua responden mengatakan 71,8 persen itu percaya MK akan mengambil keputusan yang adil terkait dengan putusan KPU (PHPU). Kemudian 21,2 % tidak percaya. (7,0 % tidak tahu/tidak jawab)," kata Burhanuddin secara daring pada Minggu (21/4/2024).

"Tetapi kalau kita analisis dari kelompok responden yang tahu Sidang PHPU, tingkat kepercayaan terhadap MK dalam mengambil keputusan yang adil itu sedikit lebih tinggi. 73,2 % . (23,9 % responden kurang atau tidak percaya; 2,9 % tidak tahu atau tidak jawab)," sambung dia.

Berdasarkan demografi, kata dia, pola hasil temuan survei juga tidak jauh berbeda.

Secara umum, kata dia, semua kategori demografi cenderung percaya terhadap kemampuan MK mengeluarkan putusan yang adil.

"Kecuali untuk kategori etnik, adalah warga Minang. Ada juga ormas, tapi kecil. Ormas selain NU dan Muhammadiyah, ini juga yang percaya cuma 13 % tapi baselinenya kecil," kata dia.

Jika dilihat dari hasil temuan survei berdasarkan pengetahuan konstituen ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (paslon) terhadap sidang tersebut, lanjut dia, pada umumnya tingkat pengetahuan konstituen ketiga paslon berada pada kisaran 50 % sampai 55 % .

Akan tetapi, lanjut dia, konstituen paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar cenderung lebih banyak yang tahu soal sidang sengketa Pilpres di MK yang sedang bergulir.

"Tapi kalau kita cek di sini apakah percaya atau tidak percaya (MK akan adil, polanya tidak berbeda dengan sebelumnya, tetapi untuk kali ini konstituen Mas Ganjar jauh lebih besar lagi yang percaya bahwa MK akan memgeluarkan putusan yang adil. (Anies-Muhaimin 47,3 % ; Prabowo-Gibran 77,2 % ; Ganjar-Mahfud 70,8 % )," kata dia.

Lalu, bagaimana dengan persepsi responden terkait dua pokok tuntutan yang diajukan dalam sengketa Pilpres 2024 tersebut?

Burhanuddin mengatakan hasil survei menyatakan mayoritas responden (63,4 % ) menyatakan tidak setuju atau kurang setuju terhadap pokok permohonan paslon yang memohon MK agar membatalkan penetapan pasangan Prabowo-Gibran sebagai peserta pemilu.

Baca juga: Terjawab Hasil Putusan MK Soal Cawe-cawe Bansos Jokowi, Anies Langsung Senyum Kecut, Ganjar Mengetik

"Kita tanya setuju atau tidak setuju dengan tuntutan tersebut. Ternyata mayoritas tidak setuju. Ada 63,4 % . (Sangat setuju 3,3 % ; setuju 24,1 % ; kurang setuju 23,5 % ; tidak setuju sama sekali; 39,9 % ; tidak tahu atau tidak jawab 9,1 % )," kata dia.

Selain itu, 68,6 % responden juga menyatakan tidak setuju atau kurang setuju terhadap pokok permohonan paslon yang memohon MK menetapkan dilakukannya pemungutan auara ulang tanpa pasangan Prabowo-Gibran.

"Tapi kalau ditanya, 68,6 % itu kurang setuju atau tidak setuju sama sekali. Total hampir 69 % . (Sangat setuju 1,4 % ; setuju 22,9 % , kurang setuju 13,4 % ; tidak setuju sama sekali 55,2 % ; tidak tahu/tidak jawab 7,1 % ). (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei Indikator: Pisah Jalan dengan PDI-P, “Approval Rating” Jokowi Masih di Atas 77 Persen"

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.