Tingkat Kemacetan Samarinda Tinggi, Begini Penjelasan Pengamat Lalu Lintas

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kota Samarinda saat ini memang merasakan dampak dari semakin tingginya volume kendaraan dan pertumbuhan penduduk.

Kemacetan di berbagai ruas jalan menjadi salah satu hal yang dikeluhkan oleh masyarakat.

Meskipun tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Andi Harun sebagai Walikota Samarinda terbilang tinggi, namun kemacetan masih menjadi PR besar yang harus dibenahi.

Berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA tak lama ini, tercatat ketidakpuasan masyarakat terhadap kemacetan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan angka 51,4 persen.

Menanggapi hal ini, Tiopan Henry Manto Gultom, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sekaligus pengamat lalu lintas Fakultas Teknik Universitas Mulawarman (Unmul), memberikan analisisnya terkait faktor-faktor yang menyebabkan kemacetan di Samarinda.

Baca juga: Jaga Harmoni Jelang Pilkada Kaltim 2024, Sudarno: Rudy Masud dan Andi Harun Punya Kekuatan Besar

Baca juga: Walikota Andi Harun Sidak ke Kantor DPRD Samarinda, Temukan Pegawai Merokok di Tempat Terlarang

Menurut Tiopan, salah satu faktor utama kemacetan di Samarinda adalah desain kota yang memang tak diperuntukkan menjadi kota metropolitan. Dengan jumlah penduduk yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 800 ribu jiwa, ruas jalan dan jaringan jalan dalam kota tidak memadai untuk menampung volume kendaraan yang tinggi.

"Itu jiwa yang tercatat, belum lagi mungkin masih ada yang belum tercatat. Ditambah lagi kepemilikan kendaraan yang juga cukup tinggi dan lebar jalan yang tidak standar menjadi faktor utama kemacetan," sebutnya.

Selain itu, Tiopan menyoroti banyaknya pusat-pusat ekonomi yang tidak terpusat dan tersebar di berbagai wilayah. Hal ini menyebabkan penumpukan kendaraan di area-area tersebut, seperti Jalan Abdul Hasan, SImpang 4 Pasundan - KS Tubun, kawasan Pasar Pagi, dan kawasan lainnya.

"Sekarang juga banyak daerah-daerah kawasan perumahan dan kawasan rumah yang berubah fungsi menjadi kawasan ekonomi. Contohnya Jalan Juanda, itu jalan nasional tapi pengelolaan tata ruangnya masuk di kota Samarinda. Banyak berubah menjadi kegiatan ekonomi. Dengan lebar jalan tidak nyampai 3,5 meter kalau ada parkir di situ ya malah makin nambah kemacetan," paparnya.

Atas hal tersebut, Ketua MTI ini menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi kemacetan di Samarinda. Pertama, menurutnya Pemkot Samarinda perlu melakukan kajian ulang terhadap pola gerak lalu lintas, termasuk pengaturan satu arah, dua arah, dan parkir di jam-jam tertentu.

"Kedua, perlu dikaji dan diterapkan juga konsep KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) atau PPP (Public Private Partnership), yaitu kerja sama pemerintah dan badan usaha untuk penyediaan kantong-kantong parkir di gedung, bangunan, atau taman parkir yang dikelola swasta," jelas Tiopan.

Kemudian, Tiopan menekankan kajian terkait pengadaan angkutan umum. Menurutnya, perlu dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan akses bagi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem tarif terintegrasi dan subsidi dari pemerintah.

"Tapi itu tidak mudah. Karena perspektif masyarakat sekarang itu menggunakan angkutan umum tidak bisa mengukur waktu karena menunggu lama, kemudian tidak nyaman bahkan tarifnya lebih mahal. Dibanding dengan kendaraan pribadi, itu malah tantangan. Tapi ada juga pasti orang yang mau. Kita harus optimis kalau mau mengarahkan orang naik angkutan umum. Itu perlu kajian juga," jelasnya lagi.

Baca juga: Andi Harun Soal Maju Pilkada Kaltim 2024: Kalau Perintah Ketua Umum, Apa Saya Kuasa Menolak?

Terakhir, Tiopan mengatakan perlu dilakukan edukasi dan penegakan aturan lalu lintas yang lebih tegas, terutama bagi pengendara muda. Tiopan optimis bahwa dengan kerja sama dan komitmen dari semua pihak, kemacetan di Samarinda dapat diatasi dalam waktu yang singkat.

"Kalau untuk penyelesaian kemacetan menurut saya sih saya yakin tidak perlu waktu lama untuk atasinya. Perlu kerja sama antar pimpinan, untuk bersama punya kemauan menegakkan aturan dan fokus pada output pelayanan yang terbaik. Harus mau evaluasi lalu perbaiki pekerjaan," pungkasnya. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya