Transportasi Umum di Kaltim Semakin Ditinggal, Dishub Cari Solusi akan Bangun 2 Terminal

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Transportasi Umum jenis darat di Kalimantan Timur semakin ditinggal, Dishub Kalimantan Timur kini mencari solusi akan bangun 2 terminal. 

Hal ini berkebalikan dengan demand atau permintaan moda transportasi laut dan udara terjadi peningkatan secara signifikan sejak tahun 2023 hingga tahun 2024.

"Tapi kalau penggunaan transportasi umum jalur darat sangat menurun. Mau ada peningkatan jumlah pemudik, tetap tidak ter-push," ungkap Kasi UPTD Terminal Dinas Perhubungan Kaltim, Jaka Purwa Indarta kepada TribunKaltim.co di Samarinda, Kalimantan Timur. 

Keadaan yang dinilainya ironi tersebut semakin menjadi sejak harga kendaraan pribadi semakin terjangkau oleh ekonomi warga Kaltim yang terus membaik.

Baca juga: 4 Solusi Mengatasi Kemacetan Lalu-lintas di Samarinda Kaltim

"Sehingga masyarakat lebih memilih mudik menggunakan kendaraan pribadinya," bebernya.

"Bahkan pertumbuhan kendaraan plat merah saja lebih besar daripada transportasi umum yang tiap tahun hanya 0,04 persen. Ironi sekali," ungkap Jaka lagi.

Kendati demikian Dishub Kaltim tak mau kalah dengan keadaan.

Oleh sebab itu, selain akan membangun 2 terminal bus tipe B baru di Sangatta dan Kota Bontang pada 2024 ini Dishub tengah menyusun program perbaikan pelayanan terminal.

Tujuannya guna menarik kembali masyarakat untuk tertarik menggunakan transportasi umum di beberapa daerah di Kalimantan Timur.

"Nama programnya Angkutan Umum Massal. Sudah diusulkan dan semoga terlaksana," beber Jaka.

Baca juga: 2 Faktor Penyebab Kemacetan Lalu-lintas di Samarinda Kaltim

Konsep programnya sendiri akan sama dengan Buy the Service (BTS) yang ada di Kota Balikpapan.

"Kali ini akan kita buat di Samarinda dan harus ada intervensi pemerintah," ungkapnya.

Dengan program itu Dishub akan menyediakan transportasi umum yang menawarkan pelayanan terbaik dari sisi kenyamanan penumpang, tiket murah dan ketepatan waktu keberangkatan.

"Intervensi pemerintah di sini adalah misal harga tiket Rp 2000, tapi penumpang hanya bisa membayar Rp 500, maka kekurangannya akan dibayarkan oleh pemerintah," rincinya.

Baca juga: 13 Area Parkir di Samarinda Kaltim tak Punya Izin, Pemkot Terapkan Non Tunai Mulai Juli

Program ini sendiri akan dilelang kepada perusahaan swasta yang ingin bergabung dengan syarat memenuhi SOP yang ditentukan Dishub Kaltim guna kenyamanan penumpang.

"Itulah upaya kami (Dishub Kaltim). Kami mengajak masyarakat kembali ke transportasi umum karena lebih efisien waktu, murah, aman dan tentu mengurangi macet," pungkasnya.

(TribunKaltim.co/Sintya Alfatika)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya