Noel Bongkar Alasan Jokowi Dukung Prabowo di Pilpres, Perjanjian Batu Tulis Tak Ditepati Megawati

TRIBUNKALTIM.CO - Hubungan PDIP dan Presiden Jokowi belum membaik meski Pilpres 2024 selesai.

Diketahui, PDIP menilai Jokowi memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden dibanding membantu Ganjar Pranowo yang dipilih Megawati sebagai capres.

Terbaru, Ketua Umum relawan Prabowo Mania dan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer, membongkar alasan Jokowi membantu Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Noel meyakini, dukungan Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 ada kaitannya dengan perjanjian Batu Tulis.

Oleh karena Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak memenuhi perjanjian itu lantaran tidak mendukung Prabowo pada Pilpres 2014.

Akhirnya Jokowi berupaya membayar “utang” tersebut.

Baca juga: Jika Turuti Jokowi dan Terima Israel di Indonesia, Hasto Yakin PDIP akan Menang Mudah di Pemilu 2024

“Ada yang namanya perjanjian Batu Tulis, yang isinya, salah satu poinnya, PDIP akan mengusung Pak Prabowo (sebagai calon presiden).

Ternyata dalam prosesnya tidak,” kata Noel, demikian sapaan akrab Immanuel, dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat (26/4/2024).

“Saya yakin sekali apa yang dilakukan Pak Jokowi cuma ingin membayar utang itu.

‘Kalau Bu Mega tidak mampu membayarnya, biar saya yang membayarnya’,” ujarnya.

Menurut Noel, Presiden berusaha memutus mata rantai kebencian dan dendam masa lalu karena tidak dipenuhinya perjanjian Batu Tulis oleh Megawati.

Namun, oleh sebagian pihak, dukungan Jokowi ke Prabowo pada Pilpres 2024 justru dianggap sebagai bentuk pengkhianatan Kepala Negara terhadap partainya, PDIP.

“Seandainya ada diksi pengkhianatan dan sebagainya, saya rasa enggak ada yang dikhianati,” ujar Noel.

Noel mengatakan, Jokowi berkali-kali menyampaikan bahwa PDIP merupakan partai yang melahirkannya.

Disebutkan pula bahwa Megawati merupakan sosok orang tua ideologi mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebagai partai besar, lanjut Noel, PDI-P mestinya mengawal gagasan-gagasan dan cita-cita besar.

Menurutnya, sikap PDI-P yang menganggap Jokowi berkhianat terhadap partainya kekanak-kanakan.

“Akan menjadi partai yang seakan-akan kerdil karena beda pilihan, kemudian itu dianggap sebuah pengkhianatan.

Ini tidak baik,” kata Noel. "Kalau terus bangsa ini menjalankan politik kebencian, dendam, dan sebagainya, akhirnya bangsa ini tidak pernah menemukan yang namanya kedewasaan dalam berdemokrasi," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan, Presiden Jokowi tak lagi menjadi bagian dari PDIP.

Hal itu ia sampaikan saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDI-P setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD terkait sengketa hasil Pilpres 2024.

Baca juga: PDIP Sebut Lain Partai Elektoral, Respons Isu Jokowi dan Gibran Berlabuh di Golkar Usai Pilpres 2024

“Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? yang benar saja," kata Komarudin ditemui di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Selain Jokowi, Gibran juga ditegaskan tak lagi menjadi kader PDIP.

Menurut Komarudin, keputusan partai mencoret Gibran sebagai kader sudah berlaku sejak resmi menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.

“Gibran itu sudah bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak dia (Gibran) ambil putusan itu (jadi cawapres Prabowo)," ujar anggota Komisi II DPR RI ini.

Adapun kerenggangan hubungan Jokowi dan keluarga dengan PDI-P ditengarai bermula dari perbedaan sikap pada Pilpres 2024.

Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Jokowi pun diyakini mendukung putra sulung dan Menteri Pertahanan kabinetnya itu.

Sementara, PDIP mengusung pasangan G

Baca juga: Jokowi dan Gibran Berlabuh di Golkar Usai Pilpres 2024? Djarot: Silakan, PDIP Bukan Partai Elektoral

anjar Pranowo-Mahfud MD sebagai capres-cawapres Pilpres 2024.

Kendati begitu, pasangan ini kalah dari Prabowo-Gibran.

Jokowi dan Megawati Sulit Akur

Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan menolak gugatan kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud.

Kini, tinggal kasak-kusuk elite politik yang semula berseberangan, apakah akan bergabung ke kubu Prabowo-Gibran?.

Salah satunya adalah PDIP.

Diketahui, Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menemui Ketua Umum PDIP Megawati.

Namun, upaya Prabowo menggandeng PDIP ke Pemerintahan tampaknya terganjal hubungan Jokowi dengan Megawati yang merenggang sejak Pilpres 2024.

PDIP diprediksi baru akan bergabung jika hubungan antara Prabowo dengan Jokowi renggang alias retak.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menduga, PDIP tertarik jika diajak bekerja sama dalam pemerintahan oleh Prabowo-Gibran.

Pasalnya, sampai saat ini hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo nyaris tidak ada masalah.

Ketua DPP PDIP sekaligus puter Megawati Puan Maharani bahkan sudah beberapa kali bertemu dan tampak mesra dengan Prabowo.

"Kalau saya melihat arah kecenderungan politik PDIP di masa yang akan datang tentu sangat tergantung dengan hubungan politik Jokowi dan Prabowo," kata Adi dikutip Kompas.com dari program Kompas Petang di Kompas TV, Senin (22/4/2024).

Menurut Adi, jika hubungan Jokowi dan Prabowo terus harmonis maka hal itu justru menjadi tembok psikologis bagi PDIP.

"Tapi kalau kemesraan, kebersamaan antara Prabowo dan Jokowi tidak lama, artinya setelah ada serah terima jabatan politik presiden tanggal 20 Oktober, hubungan Jokowi dan Prabowo tidak baik-baik saja, di situlah ada celah," ucap Adi.

Adi juga memperkirakan PDIP tak bakal menolak tawaran bergabung dengan koalisi pemerintah jika dirayu.

"Jika betul PDIP diajak kerja sama, bukan tidak mungkin PDIP juga akan tertarik menjadi bagian koalisi di dalamnya," ujar Adi.

Dinamika politik diperkirakan akan semakin dinamis setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan perkata sengketa hasil Pilpres 2024.

Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan sengketa yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dalam sidang pembacaan putusan pada Senin (22/4/2024).

Baca juga: Bila Sudah Tak Sejalan, TKN Sebut PDIP Bijaksana Bila Tarik Semua Menterinya dari Kabinet Jokowi

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Beberapa dalil yang dianggap tidak beralasan menurut hukum antara lain terkait politisasi bantuan sosial, cawe-cawe, atau intervensi Presiden Joko Widodo, serta pelanggaran prosedur oleh KPU saat menerima pendaftaran Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres.

"Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum," ucap hakim. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati"

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.