Risma Takut Diusung PDIP di Pilkada Jakarta 2024, Ungkap Dirinya Tak Punya Uang, Belum Berani Jawab

TRIBUNKALTIM.CO - Partai-partai politik sudah menyiapkan jagoan mereka untuk Pilkada Jakarta 2024.

Salah satunya PDIP.

Partai besutan Megawati ini menyiapkan beberapa kader untuk terjun ke Pilkada Jakarta 2024, salah satunya Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma.

Sebelumnya, partai lain seperti Golkar, Nasdem hingga PKS sudah menyiapkan jagoan mereka untuk Pilkada Jakarta 2024.

Baca juga: Maju Pilkada Berau Jalur Independen, Calon Kepala Daerah Harus Kantongi Minimal 19.185 Dukungan

Tri Rismaharini merespons pernyataan PDIP yang menyebutkan, namanya merupakan salah satu yang disiapkan maju pada Pilkada Jakarta 2024.

Risma mengaku takut dianggap tidak mampu oleh Tuhan dan masyarakat.

"Saya takut terus terang, bukan apa kalau yang yang bisa bicara saya mampu atau tidak, itu yang pertama Tuhan.

Yang kedua rakyat, suara rakyat itu suara Tuhan," tegas Risma usai kegiatan Designer Summit 2024 di Kantor Kementerian Sosial Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2024).

Di samping itu, Risma juga menyebutkan dirinya tidak memiliki uang.

Menurut mantan wali kota Surabaya itu, kurangnya modal membuat ia enggan dan kesulitan untuk menggelar kampanye.

Pada kesempatan tersebut, dia menegaskan berkali-kali bahwa jabatan yang ditawarkan kepadanya memiliki tanggung jawab dan risiko yang besar.

Sehingga pihaknya belum berani memberikan jawaban iya atau tidak sejauh ini.

Sebelumnya, Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Pantas Nainggolan menyatakan, partainya sedang mempertimbangkan berbagai nama tokoh yang akan diajukan menjadi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta.

Pantas mengatakan bahwa sejumlah tokoh politik, seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, masuk dalam pertimbangan.

Selain itu, ada pula sejumlah nama-nama penting dalam kabinet seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdul Azwar Anas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa yang masuk dalam radar PDIP.