Sinyal PDIP dan PKS Ditinggal, Tak Ada Pembicaraan Langsung dengan Prabowo, Beda dengan Nasdem-PKB

PSI Harap PKS dan PDIP Diluar

Partai Solidaritas Indonesia atau PSI berharap PDIP dan PKS tetap berada di luar pemerintahan.

Ketua DPP PSI, Furqan Amini M Chan, berharap tak banyak partai tambahan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Furqan menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang membutuhkan partai-partai penyeimbang di luar pemerintahan.

Sehingga ia berharap tidak semua partai bisa dengan mudah bergabung koalisi pemerintahan yang akan datang.

"Kalau semuanya bergabung tidak akan sehat, karena harapannya check and balancing bisa jalan, fungsi-fungsi legislasi mengawasi pemerintah bisa jalan."

"Idealnya tidak terlalu banyak tambahan Koalisi Indonesia Maju untuk kombinasi atau konfigurasi kabinet ke depan," ungkap Furqan dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (25/4/2024).

Menurutnya, ada beberapa partai yang bisa menjaga konsistensinya mengambil jarak dari kekuasaan eksekutif dan memainkan peran legislasi yang maksimal untuk mengawasi pemerintahan.

"Dalam hal ini, mungkin ya, mungkin, partai seperti PDIP atau PKS punya DNA yang bagus untuk jadi oposisi atau penyeimbang di parlemen," ungkap Furqan.

Menurutnya, PDIP sudah memiliki pengalaman bagus 10 tahun menjadi partai penyeimbang di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Maka kalau itu bisa diperankan kembali oleh PDIP, saya kira akan bagus," ungkap Furqan.

Seperti diketahui Prabowo-Gibran didukung empat partai politik di parlemen PAN, Golkar, Demokrat, dan Gerindra untuk maju di Pilpres 2024.

Serta empat parpol nonparlemen yakni Partai Gelora, PBB, PSI, dan Partai Garuda.

Baca juga: Alasan Pengamat Prediksi Prabowo akan Pilih PDIP Dibanding Jokowi Usai Dilantik Jadi Presiden

Analisis Pengamat

Presiden Terpilih Prabowo Subianto merangkul partai politik yang menjadi lawannya di Pilpres 2024.