Ray Rangkuti Nilai 80 Persen PKS Ngebet Gabung ke Pemerintahan, Prabowo Bakal Tinggalkan Gelora

Ketika ditanya kapan pihaknya akan bertemu dua partai itu, PDIP dan PKS, Wihadi menyebut komunikasi terus dijalankan.

Meski begitu, PDIP dan PKS belum berkomunikasi secara langsung dengan Prabowo.

Pasalnya, PDIP masih menunggu Rapat Koordinasi Nasional (Rakernas) sedangkan PKS menunggu Dewan Syuro.

"Pertemuan-pertemuan itu tetap komunikasi tetap dijalankan di level-level pimpinan partai dalam komunikasi untuk bagaimana memberikan satu pengertian terhadap satu visi dan misi," sambungnya.

Baca juga: Cak Imin Bentuk Poros Baru Lawan Ridwan Kamil, Cek Hasil Survei Elektabilitas Pilkada Jabar 2024

"Tapi kita melihat bahwa masing-masing mempunyai batasan-batasan. Misalnya, yang belum berkomunikasi dengan Pak Prabowo langsung itu adalah PDI Perjuangan menunggu daripada Rakernas, dari PKS juga masih menunggu dari Dewan Syuro."

"Tetapi komunikasi tetap terjalin dengan pimpinan-pimpinan," jelas Wihadi.

PSI Harap PKS dan PDIP Diluar

Partai Solidaritas Indonesia atau PSI berharap PDIP dan PKS tetap berada di luar pemerintahan.

Ketua DPP PSI, Furqan Amini M Chan, berharap tak banyak partai tambahan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Furqan menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang membutuhkan partai-partai penyeimbang di luar pemerintahan.

Sehingga ia berharap tidak semua partai bisa dengan mudah bergabung koalisi pemerintahan yang akan datang.

"Kalau semuanya bergabung tidak akan sehat, karena harapannya check and balancing bisa jalan, fungsi-fungsi legislasi mengawasi pemerintah bisa jalan."

"Idealnya tidak terlalu banyak tambahan Koalisi Indonesia Maju untuk kombinasi atau konfigurasi kabinet ke depan," ungkap Furqan dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (25/4/2024).

Menurutnya, ada beberapa partai yang bisa menjaga konsistensinya mengambil jarak dari kekuasaan eksekutif dan memainkan peran legislasi yang maksimal untuk mengawasi pemerintahan.

"Dalam hal ini, mungkin ya, mungkin, partai seperti PDIP atau PKS punya DNA yang bagus untuk jadi oposisi atau penyeimbang di parlemen," ungkap Furqan.