Tribun Kaltim Hari Ini
Kurangnya Bangunan Sekolah SMP Menjadi Sorotan DPRD Samarinda, Kendala dalam Penerapan Zonasi
Kurangnya bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Samarinda menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda.
Penulis: Geafry Necolsen | Editor: Nur Pratama
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kurangnya bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Samarinda menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda.
Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota pansus yakni Ahmad Sopian Noor, dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bersama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda, Selasa (7/5/2024).
Sopian menilai kekurangan tersebut menjadi kendala dalam penerapan zonasi pendidikan. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda ini menambahkan, di beberapa kawasan, seperti Kecamatan Sungai Pinang, tidak terdapat sekolah SMP.
Baca juga: Cara Mencegah Pungutan Liar di Sungai Kunjang Samarinda Kaltim
Hal ini menyebabkan warga di sekitar wilayah tersebut harus menyekolahkan anaknya di luar zonasi, yang menjadi salah satu kendala yang dirasakan masyarakat.
"Contohnya di Jalan Ahmad Yani, di sana itu tidak ada sama sekali bangunan SMP nya," jelas Sopian.
Lebih lanjut, Sopian Noor mendorong Pemkot Samarinda untuk berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim untuk menyelesaikan persoalan ini.
"Ada sedikit permasalahan mengenai administrasi, bahwa ada sekolah-sekolah SMA yang dinaungi oleh Disdik Provinsi tapi lahannya pakai lahan pemkot, bagaimana komunikasinya agar kita bisa mendirikan bangunan sekolah SMP," ujar Sopian.
Di samping itu, dalam setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 20 persen memang diperuntukkan di bidang pendidikan.
Meski demikian, Sopian menilai bahwa porsi anggaran yang disediakan masih belum menjangkau kebutuhan yang ada.
“Mandatorinya memang 20 persen, tapi masih kurang karena itu termasuk pembiayaan gaji pegawai,” sebutnya.
Oleh sebab itu, Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini mendorong Pemkot Samarinda agar dapat melakukan pemenuhan peningkatan fasilitas pendidikan.
“Makanya masih ada yang bermasalah dengan zonasi, karena yang ada saat ini memang masih kurang,” pungkasnya.(snw)
IKN Rayakan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI tanpa Pejabat Pusat |
![]() |
---|
Tanpa Jawaban, Dua Kali Surati Gubernur: Honorer Kaltim Turun ke Jalan, Berjuang hingga Detik Akhir |
![]() |
---|
Pengusaha dan Musisi di Kaltim Keluhkan Kebijakan Royalti Musik, Kafe Berhenti Putar Lagu |
![]() |
---|
Pembunuh Istri Hamil dan 2 Anak di Berau Mengaku Dimarahi 'One Piece', Warga Kampung Minta Keadilan |
![]() |
---|
Stok Beras Premium di Balikpapan Hanya Cukup Seminggu, Walikota Rahmad Mas'ud Sidak Sejumlah Tempat |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.