Reaksi Anies, JK, dan Jokowi Usai Luhut Larang Bawa Sosok Toxic Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

"Saya cenderung menghindari diksi-diksi yang memberikan label merendahkan atas perbedaan pandangan," sebut Anies Baswedan di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024), dilansir Kompas.com.

Baca juga: Ternyata Sosok Toxic yang Dimaksud Luhut Tak Sejalan dengan Program Prabowo-Gibran, Jokowi Setuju

Menurutnya, pemerintah tak boleh merasa terganggu dengan pihak yang berbeda pandangan.

Pasalnya, demokrasi mesti dibangun dengan membuka diri, mengakomodasi tak hanya suara-suara yang sama tapi juga yang berbeda.

"Pikiran boleh berbeda, gagasan boleh berbeda. Tapi, satu hal, hormati perdebaan itu," sebut dia.

Anies khawatir demokrasi di Tanah Air terancam jika pihak yang berbeda pandangan selalu dianggap buruk.

"Ketika kita memiliki pandangan yang berbeda, bukan berarti yang berbeda itu lebih buruk. Apalagi, yang berbeda dianggap meracuni. Belum tentu," paparnya.

"Justru di situlah penghargaan pada prinsip demokrasi dan itu yang kami khawatirkan makin hari, pelan-pelan makin luntur," imbuh dia.

2. Reaksi Jusuf Kalla

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengaku tidak paham atas pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta Presiden terpilih RI Prabowo Subianto tidak membawa orang toxic ke pemerintahan.

Menurut JK, dirinya hanya memahami bahwa orang tidak boleh melanggar Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Pertama saya tidak mengerti soal toxic, yang saya pahami siapa saja yang tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar Pasal 33 untuk kepentingan rakyat juga tidak boleh (masuk ke pemerintahan), lebih keras itu malah," jelasnya, Selasa (7/5/2024) dikutip dari laporan tim liputan KompasTV.

Baca juga: Terkejut Prabowo Unggul Telak di Pilpres 2024, Jusuf Kalla Sebut Masalah Bukan pada Saat Pencoblosan

Bahkan, kata JK, orang yang melanggar undang-undang lebih tidak boleh masuk ke pemerintahan daripada orang toxic.

"Oh ya, siapa yang melanggar undang-undang dasar, tidak melaksanakan undang-undang untuk kepentingan rakyat, itu tidak boleh. Itu lebih dibandingkan (toxic), lebih tidak boleh yang tidak melaksanakan undang-undang dasar," kata JK.

3. Reaksi Jokowi

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menilai saran Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan adalah saran yang tepat.

"Sudah benar dong. Benar, benar," ujar Jokowi seusai meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi di Tapos, Depok, Selasa (7/5/2024).

Kendati demikian, Jokowi tidak mau menjawab ketika ditanya mengenai sosok yang dianggap toxic oleh Luhut.