Ramai Kabar Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Pengamat: Dampak Penambahan Kementerian Lahirkan Birokrasi

TRIBUNKALTIM.CO - Ramai beredar kabar kabinet Prabowo-Gibran bakal makin gemuk, bahkan susunan menteri sudah beredar dari yang berjumlah 40 hingga yang terbaru ada 61 menteri dan wakil menteri.

Saat ini wacana penambahkan kementerian di kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi sorotan publik. 

Pengamat mengingatkan dampak dari penambahkan kementerian di kabinet Prabowo-Gibran.

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan menilai, rencana untuk menambah pos dalam kabinet Prabowo-Gibran tidak disadarkan oleh ide untuk mengefektifkan jalannya pemerintahan.

Baca juga: Nasdem PKB Belum Tentu Dapat Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Ada Syarat yang Harus Dipenuhi

Baca juga: Ada 2 Menko Baru, Beredar Daftar 61 Calon Menteri dan Wamen Kabinet Prabowo-Gibran, Kata Gerindra

Baca juga: Zulhas Beber 4 Kader PAN Bakal Didorong Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, tak Ada Eko Patrio

Adapun kata Halili, penambahan tersebut lebih didasarkan pada intensi politik untuk menghimpun dukungan politik elite.

"Konkretnya untuk memperkuat koalisi pemerintahan melalui bagi-bagi kursi dan jabatan kementerian dan/atau lembaga," kata Halili, saat dihubungi Tribunnews, pada Jumat (10/5/2024).

Halili secara tegas menilai pembekakan postur kabinet secara umum akan berdampak negatif bagi jalannya pemerintahan. 

Ia kemudian menuturkan, penambahan kementerian dan/atau lembaga pemerintahan akan berdampak pada birokrasi gemuk. 

"Birokrasi gemuk akan melahirkan kinerja yang lamban dan inefektif.

Selain itu, banyaknya pos-pos politik akomodatif pasti akan melemahkan kontrol dan kendali kekuasaan pemerintahan," jelasnya.

Hal itu, menurutnya, pasti akan memberi dampak berupa semakin kuatnya ekosistem korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dihubungi Tribunnews secara terpisah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah menyebut, jalannya pemerintahan akan lebih baik dengan jumlah kementerian yang tidak banyak.

Sebab, menurutnya, hal itu sebagai upaya menghindari tumpang tindih kewenangan dalam proses menjalankan berbagai program dan kebijakan.

"Kementerian yang bagus itu sebenarnya malah dirampingkan. Misalnya Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Perdagangan satu aja itu. Jadi enggak tumpang tindih," kata Trubus, saat dihubungi, Kamis (9/5/2024).

Baca juga: Demokrat tak Cemaskan Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Yakin Diberi Porsi yang Pas

"Ada juga kementerian dan lembaga digabung jadi satu, misalnya Kementerian PAN-RB di bawahnya ada Lembaga Administrasi Negara (LAN).