Demi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran, UU Kementrian Negara Direvisi, Kelar Sebelum Presiden Dilantik

Lebih lanjut, Junimart mengingatkan agar gagasan penambahan kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik atau bagi-bagi kekuasaan.

Baca juga: Komitmen Prabowo untuk Sejahterakan Masyarakat Adat di IKN Nusantara, Janjikan Kompensasi

Baca juga: Andi Harun Beber Syarat Bacagub Pilkada Kaltim dari Prabowo, Gerindra Buka Opsi Naturalisasi Politik

"Bukan karena kepentingan politik atau bagi-bagi kekuasaan yang berdampak kepada pemborosan anggaran," kata Junimart.

Penjelasan Yusril

Ketua Umum Partai Bulang Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra juga sepakat bahwa jumlah kementerian bisa ditambah dengan mengamandemen UU Kementerian Negara.

Yusril mengatakan, upaya tersebut bisa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI sekarang, atau setelah Prabowo dilantik dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

"Apa bisa Prabowo terbitkan Perppu sehari setelah dilantik? Bisa. Jangankan sehari, satu menit sesudah dilantik saja sudah berwenang.

Karena satu detik saja sesudah mengucapkan sumpah sebagai Presiden di sidang MPR, kewenangan Prabowo sebagai Presiden sudah 100 persen.

Dia berwenang melakukan apa saja yang menjadi kewenangan seorang Presiden,” kata Yusril, Jumat, (10/5/2024).

Lebih lanjut, Yusril mengingatkan, gagasan penambahan kementerian di era pemerintahan Prabowo-Gibran harus dilihat dari sudut efektivitas di tengah rumitnya masalah yang dihadapi bangsa.

Baca juga: UU Kementerian Bisa Direvisi Sebelum Pelantikan Prabowo-Gibran, Sekjen Gerindra: Sifatnya Fleksibel

Baca juga: Kabar Terbaru Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Gerindra Bantah Komunikasi Mandek, Kata PDIP

Tak Lantas Dapat Jatah Menteri

Pihak Prabowo Subianto menyatakan, pihak-pihak yang bergabung dengan kubu pemenang Pilpres 2024, tidak lantas mendapatkan jatah menteri atau bergabung dengan kabinet.

Hal ini diungkapkan juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, pihak-pihak yang ingin dirangkul oleh Prabowo Subianto tidak lantas langsung bergabung ke dalam kabinet atau pemerintahan mendatang.

Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo Subianto memang terus berupaya merangkul berbagai kelompok buat bekerja sama untuk bangsa, tetapi tidak semuanya akan dilibatkan dalam pemerintahan.

“Dalam konteks safari kemudian silahturahmi Pak Prabowo ke partai politik, ke tokoh, itu tidak selalu harus dimaknai merangkul kemudian berada di dalam kabinet, merangkul iya, tapi berada di dalam satu kabinet itu belum tentu,” kata Dahnil dikutip dari program dialog Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Jumat (10/5/2024).