Berita Nasional Terkini

Parpol Koalisi Kompak Dukung Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Gerindra: Revisi UU sebelum Pelantikan

Parpol koalisi ramai-ramai dukung kabinet gemuk Prabowo-Gibran. Terbaru, Sekjen Gerindra sebut revisi UU Kementerian selesai sebelum pelantikan

Editor: Amalia Husnul A
Instagram prabowo
KABINET PRABOWO-GIBRAN - Presiden terpilih dalam Pilpres 2024, Prabowo Subianto memberikan keterangan pers, Rabu (21/3/2024). Parpol koalisi ramai-ramai dukung kabinet gemuk Prabowo-Gibran. Terbaru, Sekjen Gerindra sebut revisi UU Kementerian selesai sebelum pelantikan Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat: Diksi Prabowo Tidak Ingin Pemerintahannya Diganggu Multitafsir, https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/05/10/pengamat-diksi-prabowo-tidak-ingin-pemerintahannya-diganggu-multitafsir. Penulis: Reynas Abdila Editor: Adi Suhendi 

Lebih lanjut, Junimart mengingatkan agar gagasan penambahan kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik atau bagi-bagi kekuasaan.

"Bukan karena kepentingan politik atau bagi-bagi kekuasaan yang berdampak kepada pemborosan anggaran," kata Junimart.

Ketua Umum Partai Bulang Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra juga sepakat bahwa jumlah kementerian bisa ditambah dengan mengamandemen UU Kementerian Negara.

Yusril mengatakan, upaya tersebut bisa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI sekarang, atau setelah Prabowo dilantik dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

"Apa bisa Prabowo terbitkan Perppu sehari setelah dilantik?

Bisa. Jangankan sehari, satu menit sesudah dilantik saja sudah berwenang. Karena satu detik saja sesudah mengucapkan sumpah sebagai Presiden di sidang MPR, kewenangan Prabowo sebagai Presiden sudah 100 persen.

Dia berwenang melakukan apa saja yang menjadi kewenangan seorang Presiden,” kata Yusril kepada Kompas.com, Jumat, (10/5/2024).

Lebih lanjut, Yusril mengingatkan, gagasan penambahan kementerian di era pemerintahan Prabowo-Gibran harus dilihat dari sudut efektivitas di tengah rumitnya masalah yang dihadapi bangsa.

Reaksi Demokrat

Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengaku tak masalah dengan rencana penambahan jumlah kementerian itu.

Menurutnya, yang terpenting ialah jumlah kementerian yang nantinya dibentuk untuk kepentingan rakyat serta untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Itulah yang kami pikirkan, yang kami pertimbangkan dengan matang-matang selama ini."

"Kalau misalnya dengan penambahan kementerian ini, rakyat bisa lebih semakin diurus, semakin mendapat manfaat, mengapa tidak?" kata Herzaky dalam keterangan resminya, Jumat (10/5/2024).

 

Herzaky menyebut penambahan jumlah kementerian berpotensi membuat pemerintah makin fokus.

Ke depan, sambungnya, persoalan yang terkait dengan rakyat bisa diurus secara spesifik.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved