Berita Nasional Terkini
Parpol Koalisi Kompak Dukung Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Gerindra: Revisi UU sebelum Pelantikan
Parpol koalisi ramai-ramai dukung kabinet gemuk Prabowo-Gibran. Terbaru, Sekjen Gerindra sebut revisi UU Kementerian selesai sebelum pelantikan
Lebih lanjut, Junimart mengingatkan agar gagasan penambahan kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik atau bagi-bagi kekuasaan.
"Bukan karena kepentingan politik atau bagi-bagi kekuasaan yang berdampak kepada pemborosan anggaran," kata Junimart.
Ketua Umum Partai Bulang Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra juga sepakat bahwa jumlah kementerian bisa ditambah dengan mengamandemen UU Kementerian Negara.
Yusril mengatakan, upaya tersebut bisa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI sekarang, atau setelah Prabowo dilantik dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
"Apa bisa Prabowo terbitkan Perppu sehari setelah dilantik?
Bisa. Jangankan sehari, satu menit sesudah dilantik saja sudah berwenang. Karena satu detik saja sesudah mengucapkan sumpah sebagai Presiden di sidang MPR, kewenangan Prabowo sebagai Presiden sudah 100 persen.
Dia berwenang melakukan apa saja yang menjadi kewenangan seorang Presiden,” kata Yusril kepada Kompas.com, Jumat, (10/5/2024).
Lebih lanjut, Yusril mengingatkan, gagasan penambahan kementerian di era pemerintahan Prabowo-Gibran harus dilihat dari sudut efektivitas di tengah rumitnya masalah yang dihadapi bangsa.
Reaksi Demokrat
Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengaku tak masalah dengan rencana penambahan jumlah kementerian itu.
Menurutnya, yang terpenting ialah jumlah kementerian yang nantinya dibentuk untuk kepentingan rakyat serta untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Itulah yang kami pikirkan, yang kami pertimbangkan dengan matang-matang selama ini."
"Kalau misalnya dengan penambahan kementerian ini, rakyat bisa lebih semakin diurus, semakin mendapat manfaat, mengapa tidak?" kata Herzaky dalam keterangan resminya, Jumat (10/5/2024).
Herzaky menyebut penambahan jumlah kementerian berpotensi membuat pemerintah makin fokus.
Ke depan, sambungnya, persoalan yang terkait dengan rakyat bisa diurus secara spesifik.
Akhirnya Terjawab Alasan Jokowi Masih Buka Keran Impor Beras dari Luar Negeri, Jaga Keseimbangan |
![]() |
---|
Inilah Cara Melihat Formasi CPNS 2024 Lengkap Rinciannya untuk di Pusat dan Pendaftar Fresh Graduate |
![]() |
---|
Jadwal/Tanggal Prabowo-Gibran Resmi Bekerja, Terjawab Kapan Pelantikan Presiden 2024-2029 |
![]() |
---|
Kabar Terbaru Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Gerindra Bantah Komunikasi Mandek, Kata PDIP |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.