Berita Nasional Terkini

Parpol Koalisi Kompak Dukung Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Gerindra: Revisi UU sebelum Pelantikan

Parpol koalisi ramai-ramai dukung kabinet gemuk Prabowo-Gibran. Terbaru, Sekjen Gerindra sebut revisi UU Kementerian selesai sebelum pelantikan

Editor: Amalia Husnul A
Instagram prabowo
KABINET PRABOWO-GIBRAN - Presiden terpilih dalam Pilpres 2024, Prabowo Subianto memberikan keterangan pers, Rabu (21/3/2024). Parpol koalisi ramai-ramai dukung kabinet gemuk Prabowo-Gibran. Terbaru, Sekjen Gerindra sebut revisi UU Kementerian selesai sebelum pelantikan Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat: Diksi Prabowo Tidak Ingin Pemerintahannya Diganggu Multitafsir, https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/05/10/pengamat-diksi-prabowo-tidak-ingin-pemerintahannya-diganggu-multitafsir. Penulis: Reynas Abdila Editor: Adi Suhendi 

"Penambahan kementerian, membuat isu-isu spesifik, program-program spesifik akan semakin diurus oleh kementerian-kementerian atau badan-badan tertentu secara spesifik."

"Ini bagus dan bermanfaat untuk rakyat," ujarnya. 

Muncul respons bahwa penambahan jumlah kementerian itu dikhawatirkan bakal menguras anggaran negara.

Meski begitu, Herzaky berpendapat bahwa Prabowo juga akan berhati-hati dalam mempertimbangkan segala sesuatu, termasuk dalam konteks keuangan negara.  

"Dalam beberapa kesempatan, Pak Prabowo sudah menyampaikan bagaimana sebisa mungkin kita harus menggunakan anggaran negara secara efektif dan efisien, agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat se-optimal mungkin," ujarnya.

Herzaky menuturkan Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif bakal tetap memiliki batasan dalam mengelola anggaran.

Pasalnya, sebelum membuat keputusan, akan dilakukan pertimbangkan secara matang.

"Akan ada batasan-batasan seperti itu yang akan menjadi pedoman bagi kami semua nanti dalam menjalankan roda pemerintahan ke depannya."

"Jika memang benar akan ada penambahan kementerian ke depannya, semuanya tentu sudah melalui pertimbangan dan perhitungan secara matang," ungkapnya.

Respons PAN

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas, mendukung wacana penambahan nomenklatur kementerian pada pemerintahan baru nanti.

Baca juga: Prediksi Calon Menkeu di Kabinet Prabowo-Gibran, Bukan Sri Mulyani, Ada Menteri Megawati dan Jokowi

Ia mengatakan penambahan nomenklatur kementerian merupakan hak Prabowo selaku presiden terpilih.

Menurutnya, Indonesia sebagai bangsa yang besar memiliki segala masalah, jadi jika jumlah kementerian ditambah, maka itu adalah hal yang bagus.

Hal ini disampaikan Zulhas di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2024) malam.

"Itu haknya presiden terpilih, ya. Tapi negara Indonesia yang besar, kita belasan ribu pulau, penduduk hampir 280 juta lebih dan segala masalah yang ada, kalau perlu diperbanyak, ditambah nomenklatur saya kira itu juga bagus," kata Zulhas.

Atas dasar itu, ia berujar banyak masalah yang masih perlu diselesaikan secara lebih detail.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved