Berita Nasional Terkini
Sejarah Hari Kebangkitan Nasional, Apa Hubungannya dengan Organisasi Budi Utomo?
Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) merupakan momen bangsa Indonesia mulai bangkit dalam semangat perjuangan meraih kemerdekaan.
Penulis: Tribun Kaltim | Editor: Nisa Zakiyah
Selain itu, KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, organisasi yang bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan.
Pada November 1913, Suwardi Suryaningrat membentuk Komite Boemi Poetera.
Komite tersebut melancarkan kritik terhadap Pemerintah Belanda yang bermaksud merayakan seratus tahun bebasnya negeri Belanda dari penjahan Prancis, tetapi dengan pesta perayaan yang biayanya berasal dari negeri jajahannya.
Ia pun menulis "Als ik eens Nederlander was" ("Seandainya aku seorang Belanda") yang dimuat dalam surat kabar de Expresm milik Douwes Dekker.
Karena tulisan inilah Suwardi Suryaningrat dihukum buang oleh pemerintah kolonial Belanda.
Sementara itu, Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dibentuk pada tahun 1920, adalah partai yang memperjuangkan kemerdekaan yang sepenuhnya diinspirasi oleh politik Eropa.
Pada tahun 1926, PKI mencoba melakukan revolusi melalui pemberontakan yang membuat panik Belanda, yang kemudian menangkap dan mengasingkan ribuan kaum komunis sehingga secara efektif menetralkan PKI selama sisa masa pendudukan Belanda.
Pada 4 Juli 1927, Sukarno dan Algemeene Studieclub memprakarsai berdirinya Perserikatan Nasional Indonesia sebagai partai politik baru.
Pada Mei 1928, nama partai ini diubah menjadi Partai Nasional Indonesia.
Menurut sejarawan M.C. Ricklefs, ini merupakan partai politik penting pertama yang beranggotakan etnis Indonesia, semata-mata mencita-citakan kemerdekaan politik.
Pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda mendeklarasikan Sumpah Pemuda, yang menetapkan tujuan nasionalis: "satu tumpah darah — Indonesia, satu bangsa — Indonesia, dan satu bahasa — Indonesia".
Represi terhadap nasionalisme Indonesia
Kebebasan politik di bawah Belanda cukup dibatasi.
Walaupun tujuan Belanda untuk "membudayakan" dan "memodernisasi" masyarakat Hindia Belanda terkadang memberi toleransi terhadap organisasi dan publikasi media dari orang Indonesia asli, Belanda juga sangat membatasi konten dari aktivitas-aktivitas ini.
Seperti terhadap banyak pemimpin sebelumnya, pemerintah Belanda menangkap Sukarno pada tahun 1929 serta melarang PNI.
Pemerintah kolonial Belanda menekan banyak organisasi berbasis nasionalisme dan memenjarakan sejumlah pemimpin politik.
Meskipun Belanda tidak dapat sepenuhnya membungkam suara-suara lokal yang menuntut perubahan, mereka berhasil mencegah agitasi secara luas.
Walaupun sentimen nasionalisme tetap tinggi pada tahun 1930-an, gerakan-gerakan nyata untuk memperjuangkan kemerdekaan tetap tertahan.
Pada akhirnya, Perang Dunia II membuat berbagai perubahan dramatis pada kekuatan politik dunia yang juga memengaruhi Hindia Belanda.
Berakhirnya Pemerintahan Kolonial
Seiring dengan Perang Dunia II, nasib politik Hindia Belanda menjadi tidak jelas.
Sebagai penguasa, Belanda mendapati negara mereka diduduki oleh Jerman Nazi pada Mei 1940.
Dengan didudukinya negara mereka oleh pihak asing, Belanda berada dalam posisi yang lemah untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Hindia Belanda.
Namun, pemerintah kolonial bertekad untuk melanjutkan kekuasaannya atas Nusantara.
Pada awal 1942, Kekaisaran Jepang menginvasi Hindia Belanda.
Belanda hanya memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan koloninya dari tentara Kekaisaran Jepang dan pasukan Belanda dikalahkan dalam waktu sebulan—yang mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara.
Masa pendudukan Jepang di Nusantara selama tiga tahun berikutnya membawa begitu banyak perubahan sehingga Revolusi Nasional Indonesia dimungkinkan.
Setelah Jepang menyerah kepada Blok Sekutu pada tahun 1945, Belanda berusaha untuk melanjutkan kendali kolonial mereka atas Hindia Belanda.
Untuk tujuan ini, Belanda memperoleh dukungan militer dari Inggris sehingga terjadi pertempuran berdarah di Jawa untuk memulihkan kekuasaan Belanda.
Meskipun mengalami kerugian besar, kaum nasionalis Indonesia tidak bisa dihalangi.
Pada tahun 1945, gagasan tentang "Indonesia" tampaknya tidak dapat ditolak. (*)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.