Khofifah Beber Usulan Kementerian Pendidikan Tinggi Teknologi dan Inovasi Kabinet Prabowo-Gibran

Ia menegaskan belum ada pembicaraan sama sekali terkait kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Dasco mengatakan, Prabowo saat ini masih fokus merumuskan soal program makan siang dan susu gratis yang jadi janji kampanyenya.

Dengan demikian, kata dia, berapa jumlah kementerian dan siapa-siapa saja yang akan menjadi menteri, sama sekali belum dibahas.

"Ya saya enggak tahu, karena belum pernah ada pembicaraan soal kabinet.

Baca juga: Demi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran, UU Kementrian Negara Direvisi, Kelar Sebelum Presiden Dilantik

Pak Prabowo lagi konsentrasi pada saat ini merumuskan, mengkaji soal makan siang gratis, dan beberapa program unggulan pada saat kampanye," ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

"Justru untuk pembicaraan mengenai bagaimana mengisi kabinet, siapa saja yang di kabinet, berapa jumlah di kabinet, itu belum pernah dibicarakan," sambungnya.

Dasco menjelaskan, terkait makan siang gratis, saat ini masih disusun pola dan pemanfaatan anggarannya. Menurutnya, program makan siang gratis masih dikaji, sehingga perlu dilakukan berbagai simulasi.

"Jadi kalau tadi ngomong distribusi itu termasuk bagaimana pola makan siang yang akan diterapkan nanti.

Dan ini masih belum final, masih dikaji, dan masih dalam simulasi-simulasi, pun juga sedang diadakan studi banding ke beberapa negara yang sudah sukses menjalankan program makan siang," imbuh Dasco.

Sebelumnya, presiden terpilih Prabowo Subianto diusulkan membentuk kabinet pemerintahan baru yang berisikan 40 kementerian yang dipimpin oleh 40 menteri.

Baca juga: Nasdem PKB Belum Tentu Dapat Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Ada Syarat yang Harus Dipenuhi

Usulan tersebut datang dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara, seperti dikutip dari siaran Kompas TV, Senin (6/5/2024).

Asosiasi tersebut mengusulkan penambahan kementerian baru untuk memenuhi keseluruhan urusan pemerintah. Karena itu, pengaturan jumlah kementerian perlu ditinjau ulang.

Asosiasi ini mengusulkan perlu dibentuk Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai penambahan jumlah menteri merupakan hal wajar.

Pasalnya, Indonesia merupakan negara besar yang butuh pemerintahan besar dan banyak kementerian sehingga bisa menguntungkan warganya.

Baca juga: Profil Yusril Ihza Mahendra yang Menguat Jadi Menteri Hukum dan HAM di Kabinet Prabowo-Gibran

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Katim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di kompas.com dan Tribunnews.com dengan judul Khofifah Ungkap Muncul Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi Teknologi dan Inovasi.