Pemkab Mahulu Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Hingga 29 Mei

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari mulai 14 Mei hingga 29 Mei 2024, akibat bencana yang melanda sejumlah kampung dan kecamatan di kabupaten ini.

Kepala BPBD Mahulu, Agus Darmawan mengatakan kebijakan ini untuk mempercepat penanganan bencana dan proses evakuasi warga terdampak banjir.

"Kami sudah memutuskan untuk menetapkan SK tanggap darurat arahan bupati supaya bisa bergerak cepat untuk menangani bencana banjir ini, dimulai sejak tanggal 14 Mei, sampai 14 hari ke depan," katanya, Kamis (16/5/2024).

Ia menjelaskan banjir yang merendam kabupaten termudah di Kaltim ini diakibatkan karena curah hujan yang masih tinggi.

Baca juga: Kumpulan Video Banjir Mahulu, Kaltim, Terungkap Banjir Paling Parah yang Menimpa Mahakam Ulu

Baca juga: Akses yang Sulit dan Kuatnya Arus Banjir di Mahulu, Basarnas Imbau Tak Gunakan Perahu Karet

Sampai saat ini dilaporkan air tak kunjung surut lantaran sejumlah kecamatan diterjang banjir susulan.

"Jadi kemarin sempat surut dan ternyata sore itu naik lagi. Karena tingkat hujan di Hulu Mahakam itu sangat tinggi," ujarnya.

Intensitas hujan yang tinggi kembali mengakibatkan banjir susulan di kabupaten ini.

Terpantau menurut presentasinya sejumlah 70 persen dari kabupaten Mahulu terkena dampak banjir.

"Ketinggian air mencapai atap rumah warga. Bahkan satu rumah rakit pelabuhannya hanyut terbawa arus sungai yang deras," tuturnya.

Bahkan berdasarkan pantauan tim di lapangan beberapa rumah warga hampir hanyut.

Bahkan rumah rakit milik warga telah hanyut karena arus sungai Mahakam yang memang sangat deras.

Baca juga: Seorang Anak di Ujoh Bilang Mahulu Hampir Tenggelam karena Banjir, BPBD Catat Nihil Korban Jiwa

Karena keterbatasan personil dan jarak antar kampung yang berjauhan, untuk wilayah kecamatan terpaksa ditangani oleh pemimpin daerah masing-masing.

"Karena kampung-kampung ini berjauhan jadi BPBD hanya bisa meng-cover sekitaran ibu kota kabupaten. Daerah lain kita serahkan ke pengurus umum masing-masing kecamatan," imbuhnya. (*)