Ketua Umum Projo Tak Aman? Ini Candaan Budi Arie Saat Didoakan Bamsoet Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

TRIBUNKALTIM.CO - Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 terpiilih pada 20 Oktober mendatang, isu seputar kabinet Prabowo-Gibran juga terus memanas.

Kabar terbaru datang dari Budi Arie, Ketua Umum Projo yang juga menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Sosok Budi Arie dibahas secara langsung oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet lewat pidatonya dalam acara Mata Lokal Fest inisiasi Tribun Network di Menara Peninsula Hotel Jakarta, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat (17/5/2024) malam.

Bahkan, Bamsoet mendoakan Budi Arie Setiadi kembali menjabat menteri dalam pemerintahan kepemimpinan era presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

Baca juga: Tanggapi Isu Bakal Jadi Wamenkumham di Kabinet Prabowo-Gibran, Hotman Paris: Hanya Aku yang Tahu

Mulanya Bamsoet menyampaikan soal perlunya usaha khusus dan pelayanan berbeda untuk membuat produk lokal berkembang dengan memanfaatkan digitalisasi.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie yang juga hadir dalam acara pun disinggung oleh Bamsoet.

"Apalagi ada menteri di sini. Barangkali harus ada spesial effort, pelayanan yang berbeda untuk membuat kita berhadap digitalisasi produknya," kata Bamsoet.

Bamsoet kemudian berharap Budi Arie kembali menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melanjutkan kerja yang selama ini telah dilakukan guna menghadapi tantangan-tantangan terkait digitalisasi tersebut.

"Itulah tantangan-tantangan lain, tantangan Pak Menteri yang mudah-mudahan kita doakan menjadi menteri lagi ke depan," ucap Bamsoet, seperti dilansir Tribunnews.com dengan judul Bamsoet Doakan Budi Arie Jabat Menteri Lagi di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Budi Arie: Amin

Menjawab doa Bamsoet, Budi Arie hanya mengamini saja.

"Amiiinn gitu aja ya," kata Budi Arie selepas acara Mata Lokal Fest yang digelar Tribun Network di Menara Peninsula Hotel Jakarta, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (17/5/2024) malam.

Saat ditanya menteri apa yang diinginkan jika kembali dipercaya, Budi melontar candaan mau jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

"Yang cocok mah pemberdayaan perempuan," candanya, seperti dilansir Tribunnews.com di artikel berjudul Amini Doa Jadi Menteri Lagi di Kabinet Prabowo, Budi Arie: Cocok Menteri Pemberdayaan Perempuan.

PKS Sarankan Prabowo Tegas soal Kursi Menteri, Tak Perlu Akomodir Partai Tak Lolos Parlemen

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyarankan presiden terpilih Prabowo Subianto tegas dalam penunjukan menteri.

Juru bicara PKS Muhammad Iqbal menyebut Prabowo tidak perlu mengakomodir semua partai pendukungnya pada Pilpres 2024 untuk mendapat kursi kabinet.

Hal ini disampaikan Iqbal terkait wacana penambahan jabatan menteri dari 34 menjadi 40.

"Pak Prabowo tegas saja. Mana partai yang memang layak mendapat kursi karena dia memiliki anggota di parlemen," ungkap Iqbal dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (16/5/2024).

Sementara itu, untuk partai yang tidak lolos parliamentary threshold (PT), Iqbal menilai tidak perlu mendapat kursi menteri, seperti pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Survei Pilkada Jateng, Mantan Aspri Prabowo Tertinggi, Sudaryono dan Gus Yasin Tempel Ketat

"Di era Pak Jokowi partai-partai yang tidak lolos (PT) itu tidak dapat menteri, jadi wakil menteri saja misalnya, atau dikasih jabatan lain, jadi tidak membebani presiden," ujar Iqbal.

Menurutnya, jika semua partai koalisi dalam Pilpres 2024 diberi jabatan, itu akan menjadi beban Prabowo.

"Di situlah ujian leadership pertama Pak Prabowo, mampukah dia mengelola konflik, mampukah dia menolak permintaan-permintaan yang bertentangan dengan konstitusi."

"Karena hari ini kalau dipaksakan 40 itu bertentangan, kecuali direvisi dulu undang-undangnya," ungkapnya.

Kata Pengamat

Sementara itu, pakar hukum tata negara Feri Amsari menyebut penambahan kementerian tidak memiliki urgensi.

Menurutnya, sebab sejauh ini seluruh permasalahan kenegaraan sudah tertangani dengan kementerian yang ada.

"Bagi saya nomenklatur kementerian yang sudah ada ditetapkan tetap ada, karena seluruh kegiatan sudah terpenuhi," kata Feri Amsari saat ditemui awak media di Rumah Belajar ICW, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Lebih lanjut, dengan adanya penambahan jumlah kementerian itu juga diyakini akan berpengaruh pada anggaran negara.

Justru menurut Feri yang harusnya dilakukan oleh pemerintahan adalah melakukan penyederhanaan jumlah menteri.

Pasalnya, saat ini sendiri banyak keputusan menteri yang tumpang tindih dalam mengatur suatu kebijakan.

"Yang paling penting itu penyederhanaan jumlah menteri. Kalau logikanya menambah sejumlah menteri, pasti ada transaksi lain ketika pembahasan," kata dia.

Dirinya lantas menyinggung, selama adanya nomenklatur yang berlaku saat ini, tidak pernah ada istilahnya Indonesia kekurangan kementerian.

Baca juga: Beda Sikap Golkar dan PAN Soal Jatah Menteri Kabinet Prabowo-Gibran dan Alasan Demokrat Tak Khawatir

Kata dia, dengan adanya wacana penambahan tersebut, diduga yang ingin dipenuhi adalah kepentingan pembagian kekuasaan.

"Saya tidak pernah mendengar satu pun setelah UU 39/2008 ada kekurangan menteri sampai hari ini. yang kurang adalah hasrat kepentingan membagi-membagi kekuasaan" ucap dia, seperti dilansir Tribunnews.com dengan judul PKS Sarankan Prabowo Tegas soal Kursi Menteri, Tak Perlu Akomodir Partai Tak Lolos Parlemen

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.