Sikap PKS di Tengah Wacana Jumlah Kementerian menjadi 40 di Kabinet Prabowo-Gibran, Singgung Ujian

TRIBUNKALTIM.CO - Hingga saat ini belum ada sikap resmi dari PKS terkait bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sementara, sejumlah wacana berkembang terkait pemerintahan baru nanti, salah satunya terkait jumlah kementerian yang disebut akan bertambah menjadi 40 di kabinet Prabowo-Gibran. 

Gemuknya jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran ini terus menjadi perbincangan lalu bagaimana sikap PKS terkait hal ini?

Simak selengkapnya update seputar sikap PKS dan kabinet Prabowo-Gibran di artikel ini.

Baca juga: Pembentukan Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran Mulus, Jumlah Kementrian Tak Dibatasi di Revisi UU 39/2008

Baca juga: Beda Sikap Golkar dan PAN Soal Jatah Menteri Kabinet Prabowo-Gibran dan Alasan Demokrat Tak Khawatir

Baca juga: Nama-nama yang Disebut Calon Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Ada Artis, Eks Menteri SBY, Caleg Gagal

Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Iqbal mengungkapkan kemungkinan partainya bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Iqbal menegaskan sampai saat ini belum ada keputusan final dari PKS bakal kembali menjadi oposisi pemerintah seperti di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini atau bergabung ke kabinet Prabowo-Gibran.

"Sampai saat ini kami masih berada di luar pemerintahan di era Pak Jokowi dan belum memutuskan untuk di era Pak Prabowo," ungkap Iqbal dalam program Overview Tribunnews, Kamis (16/5/2024).

"Kami sedang mengkaji, sedang membentuk tim komunikasi," sambungnya.

Terkait wacana penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40, PKS menekankan pentingnya efektivitas dalam menjalankan pemerintahan mendatang.

"Setiap menteri ini berdampak pada anggaran, rumah dinasnya lah, fasilitasnya lah, itu tentu akan menjadi beban negara," ungkapnya.

Ujian Pertama Prabowo 

Lebih lanjut, Iqbal menilai Prabowo sebagai presiden terpilih harus tegas mengenai siapa saja sosok yang bakal menjadi menteri di pemerintahannya.

"Pak Prabowo tegas saja. Mana partai yang memang layak mendapat kursi karena dia memiliki anggota di parlemen," ungkapnya.

Sedangkan untuk partai yang tidak lolos parliamentary threshold (PT), Iqbal menilai tidak perlu mendapat kursi menteri, seperti di era Jokowi.

Baca juga: Strategis! Ini Menteri di Kabinet yang Bertugas Jadi Presiden-Wapres Bila Prabowo-Gibran Berhalangan

"Di era Pak Jokowi partai-partai yang tidak lolos (PT) itu tidak dapat menteri, jadi wakil menteri saja misalnya, atau dikasih jabatan lain, jadi tidak membebani presiden," ujar Iqbal.

Menurutnya, jika semua partai koalisi dalam Pilpres 2024 diberi jabatan, maka akan menjadi beban Prabowo.