Berita Nasional Terkini
Tanggapi Isu Bakal Jadi Wamenkumham di Kabinet Prabowo-Gibran, Hotman Paris: Hanya Aku yang Tahu
Tanggapi isu bakal jadi Wakil Menteri Kementerian Hukum dan HAM (Wamenkumham) di Kabinet Prabowo-Gibran, Hotman Paris: "Hanya aku yang tahu."
TRIBUNKALTIM.CO - Tanggapi isu bakal jadi Wakil Menteri Kementerian Hukum dan HAM (Wamenkumham) di Kabinet Prabowo-Gibran, Hotman Paris: "Hanya aku yang tahu."
Isu siapa saja yang akan duduk di kabinet Prabowo-Gibran terus bergulir.
Bahkan sempat muncul nama-nama yang bakal jadi menteri dan wakil menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Salah satunya yang sering muncul jadi calon menteri atau wakil menteri adalah pengacara kondang Hotman Paris.
Terbaru, pengacara yang juga pengusaha tersebut dikabarkan ditempatkan sebagai Wakil Menteri Kementerian Hukum dan HAM (Wamenkumham)
Beginilah tanggapan Hotman Paris terkait dirinya diisukan akan mendapat jabatan di kabinet kerja Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
Baca juga: 61 Nama Calon Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Banyak Wajah Lama, Ada Helmy Yahya hingga Hotman Paris
Isu itu muncul setelah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, lewat Pemilihan Umum.
Hotman Paris akhirnya buka suara.
Ia pun tidak mau membocorkan apakah dirinya akan masuk kedalam kabinet kerja Prabowo dan Gibran, jika sudah resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.
"Apa perlu saya cerita sudah ada tawaran. Saat ini hanya aku yang tau," kata Hotman Paris ketika ditemui di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2024).

Hotman pun tidak memberikan penegasan apakah ia akan menerima atau menolak, jika Prabowo Subianto memintanya menjadi Menteri atau Wakil Menteri dalam kabinet kerjanya.
Hanya saja Hotman merasa tidak punya kemampuan untuk duduk di kursi Menteri dari Prabowo dan Gibran.
"Saya tidak bakat jadi birokrat," tegasnya.
Hotman hanya bicara kalau dirinya saat ini lebih senang hanya membantu Prabowo dari aspek hukum saja.
Baca juga: Budi Arie Aminkan Doa Bamsoet jadi Menteri Lagi di Kabinet Prabowo-Gibran, Ingin jadi Menteri Ini
Sebab, ia sudah 20 tahun menjadi pengacara keluarga Ketua Umum Partai Gerindra itu.
"Saat ini saya lebih suka membantu beliau dari segi hukum dalam kapasitas sebagai pengacara. Tapi kalau dia (Prabowo) menjadi Presiden dan mendukung tim Hotman, hati hati semua pelaku kita tangkap dan pengais keadilan kita lindungi," jelasnya.
Selain itu, Hotman Paris merasa jika dirinya berada di jajaran Menteri Kabinet Kerja Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, ia tak bisa lagi leluasa dalam bertindak.
"Kalau jadi menteri gua gak bisa begini (bergaya) lagi," ujar Hotman Paris.
Wacana 40 menteri
Sebelumnya Heboh wacana 40 menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran. Lantas apa saja daftar usulan kementerian baru di kabinet Prabowo?
Diketahui, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka disebut akan menambah jumlah kursi kementerian.
Diketahui, berdasarkan Undang-Undang, saat ini jumlah kementerian adalah 34 kursi.
Sementara Prabowo-Gibran berencana untuk menambahnya hingga menjadi 40 kursi.
Lalu, sektor mana saja yang akan dijadikan kementerian baru tersebut?
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara mengusulkan beberapa kementerian baru untuk Prabowo-Gibran.
Baca juga: Sikap PKS di Tengah Wacana Jumlah Kementerian menjadi 40 di Kabinet Prabowo-Gibran, Singgung Ujian
1. Kementerian Pangan Nasional
Di era Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi, sektor pangan masuk dalam Kementerian Pertanian.
Di mana berada dalam Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Diwacanakan kementerian pangan ini bisa membawahi program makan siang gratis yang dicanangkan oleh Prabowo-Gibran.
2. Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara
Saat ini Direktorat Jenderal Pajak berada di bawah Kementerian Keuangan RI.
Tak hanya soal perpajakan, Kemenkeu juga membawahi beberapa di antaranya Bea dan Cukai hingga Kekayaan Negara.
Setidaknya ada 10 JDIH Kementerian Keuangan yang saat ini dipegang.
3. Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar
Belum ada kementerian yang menaungi khusus pulau terluar.
Saat ini dipegang oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) di bawah Kementerian Dalam Negeri.
Pimpinannya juga masih berada di bawah Tito Karnavian yang menjabat sebagai Mendagri.
4. Kementerian Kebudayaan
Di era Kabinet Indonesia Maju, Kementerian Kebudayaan menjadi satu kesatuan dengan Pendidikan, Riset dan Teknologi.
Saat ini Menteri Nadiem Makarim menjadi pimpinan dari Kementerian tersebut.
Baca juga: Beda Sikap Golkar dan PAN Soal Jatah Menteri Kabinet Prabowo-Gibran dan Alasan Demokrat Tak Khawatir
Wacana Menteri Prabowo-Gibran
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menyebut akan ada penambahan kursi di kementerian.
Dikutip dari RRI, hal itu dikatakan Wakil Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran, Immanuel Ebenezer, Selasa (7/5/2024).
Diketahui saat ini Kementerian Jokowi yang ada sebanyak 34 kursi, sementara penambahan akan dilakukan hingga menjadi 40 kursi kementerian.
"Jadi soal penambahan enam kementerian ini pasti terkait kementerian-kementerian teknis. Sampai saat ini, baru beliau dan beberapa tim ahli yang mengetahui (nama-nama kementerian baru)," kata Immanuel.
Immanuel menjelaskan, kabinet yang dibentuk pemerintahan Prabowo-Gibran ini akan langsung 'running'.
Jadi, pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan berlarut-larut menunda pekerjaan.
"Karena kabinet ini, nantinya running, langsung jalan, tidak ada lagi acara seremonial. Waktu yang tersisa lima bulan ini, saya meyakini langkah Prabowo ini kan langkah strategis," ujarnya.
Lalu, Immanuel memastikan, pemerintahan Prabowo-Gibran akan mengutamakan program andalan yakni makan siang gratis. (*)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Tanggapan Hotman Paris Isu Dapat Jabatan Wamenkumham di Kabinet Prabowo, Apa Perlu Saya Cerita
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.