PDIP Ogah Cawe-cawe Urusan Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Bukan Tanpa Alasan

TRIBUNKALTIM.CO - Kabarnya PDIP ogah cawe-cawe urusan menteri kabinet Prabowo-Gibran.

Ya, proses otak-atik susunan menteri kabinet Prabowo-Gibran kian jadi sorotan publik.

Namun PDIP pastikan komunikasi tetap jalan dengan pemenang Pilpres 2024, Prabowo-Gibran.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah memastikan partainya tidak akan cawe-cawe dalam penyusunan kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Puan Kembali Bertemu Jokowi, Refly Harun Bongkar Analisisnya Soal Petinggi PDIP Tak Solid Lagi

Baca juga: Refly Harun Menduga PDIP tak Lagi Solid, Singgung Sejumlah Sinyal Beda Suara Megawati dan Puan

Baca juga: Nasdem, PDIP dan PKB Berpotensi Lahirkan Kekuatan Besar untuk Lawan Khofifah di Pilkada Jatim 2024

Said menegaskan penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.

"Menyusun kabinet pemerintahan kewenangan penuh Bapak Prabowo Subianto. Kami tidak boleh cawe-cawe di situ. Bagaimana caranya tidak boleh lah etik harus dibangun oleh kami," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Said juga menanggapi soal sikap politik PDIP disebut ditunggu masyarakat.

Menurutnya, komunikasi dengan Prabowo tetap berjalan.

"Kalau soal PDIP ditunggu atau tidak ditunggu kan komunikasi tetap berjalan. Kan ada komunikasi," ujar Said.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini meyakini komunikasi antara PDIP dengan Prabowo sedang berjalan.

"Tidak mungkin lah republik sebesar ini tidak ada komunikasi antar berbagai pihak. Saya yakin komunikasi sedang berjalan. Hasil akhirnya di ibu ketua umum," ucap Said.

Saat ditanyai soal perlukah PDIP bertemu dengan Prabowo, Said menjelaskan masih dalam proses.

"By proses," ungkapnya.

Baca juga: Akhirnya PDIP Tanggapi Pertemuan Puan Maharani dengan Jokowi, Refly Harun Ungkap PDIP Tak Solid Lagi

Berikut jadwal Pemilu 2024 selengkapnya dari KPU:

14 Juni 2022 - 14 Juni 2024 Perencanaan Program dan Anggaran

14 Juni 2022 - 14 Desember 2023 Penyusunan Peraturan KPU

14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023 Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih

29 Juli 2022 - 13 Desember 2022 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

14 Desember 2022 - 14 Februari 2022 Penetapan Peserta Pemilu

14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023 Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan

6 Desember 2022 - 25 November 2023 Pencalonan DPD

24 April 2023 - 25 November 2023 Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

19 Oktober 2023 - 25 November 2023 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

28 November 2023 - 10 Februari 2024 masa Kampanye Pemilu

11 Februari 2024 - 13 Februari 2024 Masa Tenang

14 Februari 2024 - 15 Februari 2024 Pemungutan dan Penghitungan Suara

15 Februari 2024 - 20 Maret 2024 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota Pengucapan Sumpah/Janji DPRD kabupaten/kota disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi Pengucapan Sumpah/Janji DPRD provinsi

1 Oktober 2024 Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD

20 Oktober 2024 Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden

Sesuai jadwal tersebut, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan berlangsung pada 20 Oktober 2024.

Baca juga: PDIP Sadar Diri, Ogah Cawe-cawe Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pastikan Komunikasi Tetap Jalan?

Menteri PUPR Sebut Presiden Baru Akan Dilantik di IKN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kalau pelantikan presiden rencananya sih di sana, IKN," ujarnya setelah rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Adapun Indonesia akan memiliki presiden dan wakil presiden baru pada 20 Oktober 2024. Pada tanggal tersebut, rencananya presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2024 dilantik.

Jadwal pelantikan itu t`32`Q11elah ditetapkan dalam Peraturan KPU terkait Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024.

Aturan ini disetujui oleh pemerintah dan Komisi II DPR RI bersama penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam rapat kerja yang digelar di Gedung DPR/MPR R, Jakarta, pada Selasa (7/6/2022).

Selain pelantikan presiden, Basuki memastikan pelaksanaan upacara hari ulang tahun (HUT) ke-79 Indonesia akan tetap dilaksanakan di IKN.

Namun, pembacaan pidato kemerdekaan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih tetap akan dilaksanakan di Jakarta.

"Kalau 17 Agustusan di sana, tapi mungkin pidato kenegaraan masih tetap di sini (Jakarta). Upacara 17 Agustusan rencananya masih di sana, pelantikan presiden juga insya Allah di sana (IKN)" kata dia.

Itulah tadi ulasan kapan Prabowo dilantik menjadi Presiden dan Gibran sebagai Wakil Presiden RI ke-8? ini jadwal resmi KPU dan lokasi. (*)

Ikuti berita menarik lainnya di saluran whatsapp dan google news Tribun Kaltim

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PDIP: Susunan Kabinet Kewenangan Prabowo, Kami Tidak Boleh Cawe-cawe