Demo di Depan Kantor Dispora Kaltim, AMPL-KT Desak Transparansi Pengelolaan Anggaran

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan Kalimantan Timur (AMPL-KT) menggelar aksi demo di depan Kantor Dispora Kaltim, Rabu (22/5/2024) siang.

Koordinator Lapangan (Koorlap) AMPL-KT, Taufikuddin mengatakan, aksi mereka di halaman Kantor Dispora Kaltim dilakukan untuk menuntut transparansi dana hibah.

Hal itu usai adanya temuan dari BPK RI Perwakilan Kaltim terkait dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan belanja hibah kepada PB Porprov di Dispora Kaltim tidak sesuai ketentuan, yakni senilai Rp 25,05 miliar.

Baca juga: Rapat Dengar Pendapat dengan Disdikbud dan Dispora Kaltim, Pansus Himpun Masukan Materi Raperda P2WK

Hasil dari pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan belanja hibah Porprov Kaltim 2022 oleh Panitia Besar (PB) Porprov Kaltim senilai Rp 25,05 miliar menunjukkan ada permasalahan, yakni:

1. Kekurangan volume atas pembangunan fisik lahan parkir senilai Rp 209,12 juta

2. Kekurangan volume atas pembangunan venue sepatu roda Kabupaten Berau senilai Rp 14.04 juta,

3. Penggunaan dan hibah belum didukung bukti senilai Rp 21,11 miliar dan sisa dana belum dipertanggungjawabkan senilai Rp 3,72 miliar.

"Karena itu kami dari AMPL-KT mendesak beberapa pihak agar transparan dan amanah dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Untuk menanggapi itu, kami menggelar aksi," ujarnya.

Dirinya berharap dengan adanya aksi yang dilakukan pihaknya, Dispora Kaltim dapat melakukan tindakan secara serius dengan selalu mengontrol dan transaparan dalam laporan pertanggungjawaban (LPj).

"Sehingga, permasalahan yang ada ini tidak kembali timbul di tubuh pemerintahan yang lain, bahkan di jenjang berikutnya," lanjutnya.

Baca juga: Rencana Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-94 di IKN Nusantara, Dispora Kaltim Rapatkan dengan Menpora RI

Dirinya menginformasikan bahwa dalam pelaksanaan aksi kali ini, pihaknya melakukan demontrasi dengan damai dan tertib sesuai SOP yang berlaku.

"Kami lakukan ini bentuk dari kritikan kami, fungsi kami, dan juga kami melakukan kritikan terkait dengan anggaran dana hibah tersebut," imbuhnya. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.