Pidato Megawati di Rakernas PDIP, Kalimat Implisit Tertuju untuk Jokowi dan Gibran, Ada Kata Mbalelo

TRIBUNKALTIM.CO - Pidato Megawati di Rakernas V PDIP yang digelar di Jakarta akhir pekan ini menjadi salah satu yang dinantikan.

Diketahui Presiden Jokowi dan Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka tidak diundang di Rakernas PDIP, namun dalam pidatonya, Megawati dinilai menyelipkan kalimat yang tertuju untuk dua sosok tersebut.

Menurut pengamat, dari pidato yang dibacakan Megawati nampak jelas Ketua Umum PDIP ini sudah menutup buku untuk Jokowi dan Gibran.

Hubungan Jokowi dan Gibran dengan PDIP merenggang setelah anak sulung Joko Widodo tersebut menjadi cawapres Prabowo yang diusung Gerindra.

Baca juga: Jokowi Sibuk Berbagi Kebahagiaan di Yogyakarta Saat Megawati Lancarkan Kritik Keras di Rakernas PDIP

Baca juga: Detik-detik Megawati Mengaku Sebagai Provokator, PPP, Hanura dan Perindro Ikut Sikap PDIP

Baca juga: Tangis Megawati Pecah Saat Berpidato di Rakernas V PDIP, Terharu PDIP Hattrick Menang Pemilu

Dengan tidak diundangnya Jokowi dan Gibran ke Rakernas V PDIP, DPP dianggap sudah tidak memedulikan lagi kehadiran Presiden Joko Widodo dan Gibran. 

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai sikap PDIP terutama Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sangat jelas sudah menutup buku terhadap Jokowi dan Gibran. 

Hal tersebut dapat dicermati dalam pidato Megawati di Rakernas PDIP.

Meski Megawati tidak menyatakan secara langsung sudah tidak peduli dengan Jokowi dan Gibran, namun ada bahasa-bahasa yang secara implisit ditujukan kepada Jokowi dan Gibran. 

"Pihak yang goyah-goyah dalam pendirian yang mbalelo, dan ada kalimat secara tegas 'keluar kamu'.

Besar kemungkinan kalimat pengusiran tersebut kalimat implisit yang dialamatkan ke Jokowi dan keluarganya," ujar Umam di program Kompas Petang KOMPAS TV, Jumat (24/5/2023). 

Umam menjelaskan, faktor yang membuat Megawati hanya menyatakan kalimat implisit terkait sikap kepada Jokowi tidak terlepas dari keberadaan PDIP di pemerintahan saat ini.

 Sebelumnya, Megawati tidak ingin meninggalkan pemerintahan dan menarik semua menteri PDIP di Kabinet Indonesia Maju karena berpotensi akan timbul kekacauan pemerintahan. 

Untuk itu, PDIP belum memberikan pernyataan resmi sikap tegas partai terhadap Jokowi.

Termasuk memecat Jokowi beserta Gibran dari keanggotaan partai.

Baca juga: Jokowi tak Diundang, Daftar Menteri hingga Ketua Umum Partai yang Hadiri Rakernas PDIP

"Tampaknya PDIP mengulur waktu sampai di akhir jabatan Jokowi.

Di situlah kemungkinan PDIP mengeluarkan pernyataan terbuka dan surat resmi pemberhentian Jokowi," ujar Umam seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.tv.

Sebelumnya, DPP PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi di acara Rakernas ke-V partai.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menjelaskan, jika ada kader partai yang melanggar konstitusi, melanggar etika dan moral, maka sudah pasti kader tersebut bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDIP.

"Oleh sebab itu, yang diundang adalah untuk internal partai, yang diundang adalah sahabat-sahabat, para cendekiawan, para akademisi, para civil society, budayawan, masyarakat, pro demokrasi yang betul-betul berjuang untuk menegakkan demokrasi yang jujur, adil, yang konstitusional, yang bermartabat," ujar Djarot di Beach City Internasional Stadium, Ancol, Jumat (24/5/2024).

Poin-poin pidato Megawati di Rakernas PDIP

Berikut poin-poin penting yang disoroti Megawati dalam pidato politiknya di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com:

1. Kecurangan pemilu TSM

Megawati menyebut, telah terjadi badai anomali karena kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu 2024.

“Kok saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama loh, bertanggung jawab berhasil loh. Loh iya loh. Loh kok sekarang, pemilunya langsung tapi kok jadi abu-abu gitu, sudah direkayasa, gitu. Kurang apa loh,” ucap dia.

Pasalnya, menurut dia, banyak pihak diam ketika sejumlah ahli hukum hingga masyarakat sipil menyuarakan soal kecurangan pilpres.

Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI juga diam terkait hal tersebut.

Lebih lanjut, Megawati mengatakan bahwa nilai reformasi di Tanah Air sudah mulai hilang.

“Kita ini negara demokrasi menjalankan demokratisasi, untuk apa ada reformasi? Kalau reformasi sekarang menurut saya kok sepertinya hilang atau dalam sekejap,” katanya.

Baca juga: Megawati Akui Dirinya Provokator, Klaim PPP dan Hanura Ikut Sikap Politik PDIP Usai Kalah Pilpres

2. TNI-Polri politik praktis

Masih bicara terkait kecurangan pada Pemilu 2024, Megawati turut menyinggung soal TNI-Polri yang dinilainya kembali terlibat dalam politik praktis.

“Masa TNI Polri dibawa lagi ke politik praktis sebagaimana kita rasakan dalam pilpres yang baru saja berlalu. Saya tuh sedihnya ya gitu,” ujarnya.

Dia lantas menyebut bahwa penyalahgunaan institusi TNI-Polri untuk kepentingan politik melalui penghapusan Dwifungsi ABRI telah susah payah dilakukan pada era awal reformasi, yakni dengan keluarnya Tap MPR Nomor VI/MPR/2000.

3. Pemilu 2024 paling buruk

Oleh karenanya, Megawati menyebut bahwa Pemilu 2024 adalah kontestasi politik yang paling buruk dalam sejarah demokrasi di Indonesia.

Menurut dia, hal tersebut juga kerap disampaikan oleh para akademisi, tokoh Masyarakat sipil, hingga budayawan.

“Pernyataan ini banyak disuarakan oleh para akademisi, para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan,” ujar Megawati.

Dia mengatakan, hal-hal tersebut dibuktikan melalui praktek penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara demi kepentingan elektoral. Menurut Megawati, intimidasi hukum juga terjadi atas nama kekuasaan.

Selain itu, dia mengatakan, persoalan kecurangan pemilu juga disorot sejumlah hakim MK dalam sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) melalui dissenting opinion atau pendapat berbeda Arief Hidayat, Profesor Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.

4. Kepemimpinan otoriter populis

Lebih lanjut, Megawati juga menyinggung bahwa telah terjadi anomali demokrasi yang melahirkan watak kepemimpin authoritarian populism atau otoriter populis.

“Terjadi anomali demokrasi secara gamblang dijelaskan oleh Dr. Sukidi seorang pemikir kebhinekaan yang disegani.

Sosok cendikiawan ini menjelaskan fenomena kepemimpinan paradoks yang memadukan populisme dan Machiavelli hingga lahirlah watak pemimpin authoritarian populism,” ujarnya

Kemudian, dia menjelaskan bahwa karakter dari kepemimpinan tersebut adalah menjadikan hukum sebagai pembenar atas tindakannya yang sepertinya memenuhi kaidah demokrasi padahal hanya prosedural.

“Di sinilah hukum menjadi alat bahkan pembenar dari ambisi kekuasaan itu. Inilah yang oleh para pakar disebut dengan autocratic legalism. Ini bukan saya yang ngomong lho.

Mulut saya yang ngeluarin tapi ini kan para pakar,” kata Megawati.

Baca juga: Megawati Bicara Pemilu 2024 Curang, Kader PDIP Terdiam, Putri Bung Karno: TSM Ini Ada Atau Tidak?

5. Kritik MK dan revisi UU MK

Masih terkait dengan autocratic legalism atau legalisme otokratis, Megawati mengkritik proses revisi UU MK yang disebut tidak benar prosedurnya.

Sebab, dilakukan secara tiba-tiba di masa reses DPR RI.

"Saya sendiri sampai bertanya pada, tadi ada Pak Utut (Utut Adianto) mana ya. Saya tanya pada beliau, ini apaan sih, Mbak Puan lagi pergi yang saya bilang ke Meksiko. Kok enak amat ya (revisi),” ujarnya.

Menurut dia, MK kini diutak-atik demi kepentingan tertentu. Namun, Megawati juga menyentil MK yang disebutnya sudah berubah dan bisa diintervensi oleh kekuasaan.

Dia lantas menyinggung soal putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/202 tentang syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Adapun putusan itu melanggengkan putera sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka maju pemilihan presiden (Pilpres) 2024 meski baru berusia 36 tahun.

“Makanya haduh nih Mahkamah Konstitusi juga sama. Kenapa? Bisa diintervensi oleh kekuasaan. Nampak jelas melalui keputusan perkara nomor 90 yang menimbulkan begiitu banyak antipati,” kata Megawati.

“Ambisi kekuasaan sukses mematikan etika moral dan hati nurani hingga tumpang tindih kewenangannya dalam demokrasi yang sehat,” ujarnya melanjutkan.

6. Kritik revisi UU Penyiaran

Presiden ke-5 RI ini juga mengkritik revisi UU Penyiaran yang menurutnya bakal memberangus kerja-kerja pers.

Megawati bahkan bertanya apa guna pers apabila ada Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang dinilai mengurangi kebebasan pers.

"Makanya saya selalu mengatakan, 'hey, kamu tuh ada Dewan Pers lho, lalu harus mengikuti yang namanya kode etik jurnalistik. Lah kok enggak boleh ya investigasinya. Lho, itu kan artinya pers itu kan apa sih.

Menurut saya, dia benar-benar turun ke bawah lho, saya banyak teman (pers) dulu kan waktu PDI," kata Megawati.

7. Sindir perebutan jatah menteri

Dalam pidato politiknya, Megawati juga sempat menyindir soal perebutan jatah menteri yang didengarnya terjadi setelah Pilpres 2024.

"Jabatan menteri pun, yang Ibu dengar nih, wah, sudah pada rebutan deh," kata Megawati.

Di hadapan ribuan kader dan simpatisan partainya, Megawati lalu mengilas balik keinginannya membentuk kabinet yang ramping ketika menghadapi krisis multidimensional sewaktu dirinya di tampuk kekuasaan.

Sebagai informasi, Megawati merupakan Wakil Presiden RI pada 1999-2001 dan menjadi presiden setelahnya hingga 2004 menggantikan Abdurrahman Wahid yang dilengserkan MPR.

"Ketika menghadapi krisis multidimensi saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33 tapi bersifat apa, zaken kabinet, kabinet yang profesional," ujar Megawati.

"Jadi benar, the right man in the right place. Terbukti krisis dapat diatasi dan seluruh hutang terutama dengan International Monetary Fund (IMF) dapat dilunasi," katanya lagi.

8. Tak ada koalisi dan oposisi

Dalam kesempatan itu, Megawati juga sempat bicara soal sistem ketatanegaraan Indonesia yang disebutnya tidak mengenal istilah koalisi dan opisisi karena menganut sistem presidensial.

"Karena saudara-saudara sekalian, anak-anakku tersayang, harus distressing bahwa banyak sekali mereka yang salah karena dalam sistem ketatanegaraan kita, boleh tanya pada Pak Mahfud.

Sistem kita adalah presidential system jadi bukan parlementer. Jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi lalu oposisi,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Megawati, kerja sama politik dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura, dan Perindo di Pilpres 2024 tidak bisa disebut sebagai koalisi.

Kemudian, Megawati mengatakan bahwa apabila tidak berkoalisi maka disebut tidak bekerja sama. Sebab, Indonesia menganut sistem presidensial.

“Lalu, kalau ada yang bertanya kepada saya, kalau tidak ikut? Tidak ini, ya itu artinya tidak ada bersama-sama. Jadi semua pada diam. nah itu yang saya ingin stressing,” katanya.

9. Kritik pemerintah ke depan

Namun, Megawati tidak tegas menyatakan soal sikap PDIP terhadap pemerintahan mendatang yang bakal dipegang oleh Prabowo Subianto-Rakabuming Raka.

Padahal, sikap Megawati tersebut yang ditunggu oleh banyak pihak.

Mengingat, PDIP adalah partai pemenang pemilihan legislatif (Pileg) 2024 dengan berhasil meraup 110 (18,97 persen) kursi dari 84 daerah pemilihan (dapil) DPR RI.

Megawati hanya menyebut, PDIP tetap harus mendengarkan suara akar rumput dan terus berjuang untuk mewujudkan demokrasi yang sehat.

Menurut dia, hal itu yang harus menjadi skala prioritas guna dibahas dalam rakernas PDIP kelima yang digelar mulai Jumat (24/5/2024) ini sampai Minggu (26/5/2024).

Kemudian, Megawati mengatakan bahwa dia sangat konsen pada persoalan perekonomian rakyat ke depannya.

"Apa yang saya pikirkan saat ini adalah lebih pada tanggung jawab agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan perkonomian rakyat mendapat perhatian serius,” katanya.

Dia menegaskan bahwa perekonomian jangan hanya dipersempit pada upaya mengundang investor. Tetapi, Indonesia harus bisa berdiri pada kaki sendiri.

“Perekonomian bersentuhan dengan hak rakyat mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak, ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau, dan bagaimana merancang jalan Indonesia yang tentunya dapat, dapat dan dapat berdiri di atas kaki sendiri,” katanya.

Megawati lantas menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk berdiri di atas kaki sendiri.

Oleh karennya, dia mendorong agar pemerintahan ke depan lebih memaksimalkan potensi yang sumber daya yang ada di dalam negeri terlebih dahulu ketimbang langsung meminta bantuan dari negara lain.

“Apakah itu bukan potensi bahwa kita sebenarnya benar bisa berdiri di atas kaki sendiri mempergunakan kekuatan kita, bukan hanya menadahkan tangan kepada orang luar.

Bukan saya anti investor, tidak. Tapi kerjakan dulu yang ada di dalam negeri, baru kalau sekiranya kita tidak bisa maka kita dengan harga diri dan terhormat meminta untuk teman-teman kita yang berada di dunia luar.

Itu namanya apa kehormatan sebagai sebuah bangsa,” ujar Megawati menegaskan.

Tak lupa, dia juga mengkritik soal mahalnya biaya pendidikan. Negara disebut seperti tidak punya kemampuan untuk membantu biaya pendidikan generasi penerus bangsa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

10. Ganjar belum dipensiunkan

Terakhir, Megawati menegaskan bahwa mantan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo belum dipensiunkan.

Hal itu dikatakan Megawati saat menyapa semua tokoh yang hadir dalam rapat kerja nasional (rakernas) PDIP ke-5 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Megawati sempat berkelakar bahwa dirinya memang sengaja menyembunyikan Ganjar saat peserta rakernas meneriakkan nama mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut lantaran belum disapa oleh sang ketua umum.

“Opo he… Ah iya lupa banget... Iya lah, saya juga tahu, sengaja disembunyikan. Enggak, enggak belum dipensiunkan,” kata Megawati menyambut teriakan peserta rakernas.

“Terus berjuang,” ujarnya melanjutkan.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati lantas mengucapkan syukur kepada Ganjar Pranowo dan mantan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD yang juga hadir dalam rakernas tersebut.

Dia mengaku bersyukur karena Ganjar dan Mahfud masih tetap kuat hingga pemilihan presiden (Pilpres) 2024 selesai dilaksanakan.

“Puji syukur kita panjatkan terutama kepada Pak Ganjar, Pak Mahfud bahwa masih tetap kuat. Iya dong kalau berdua ini apa ya,, lemes ya biar saya teriak2 gmn ya…,” kata Megawati.

Sebagaimana diketahui, Ganjar-Mahfud yang diusung PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, Hanura kalah dalam Pilpres 2024.

Pasangan ini kalah dari pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju.

Baca juga: Isi Puisi Banteng yang Terluka Dibaca Jelang Rakernas PDIP, Jangan Jadi Pengecut Apalagi Pengkhianat

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Katim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.